PBNU dan PKB Bersitegang: Polemik Politisasi dan Upaya Pengembalian Ke NU

Reporter: Adi Candra |

Editor: Edo |

Selasa , 06 Aug 2024 - 09:33

Doc/Foto/Ist--

Pembentukan Pansus oleh PBNU

Pansus PKB yang dibentuk oleh PBNU bertujuan untuk mengklarifikasi kondisi hubungan antara PBNU dan PKB. Tim ini telah memanggil mantan Sekjen PKB, Lukman Edy, guna meminta klarifikasi. Pihak PBNU juga berencana memanggil petinggi PKB lainnya dalam waktu dekat.

"Mereka (tim pendalaman) juga kerja, makanya saya juga nggak bisa ngomong mendahului hasil gitu, nggak boleh. Tapi ini bekerja nanti akan ada kesimpulannya. Ditunggu kayak apa kesimpulannya. Kesimpulannya macam-macam, rekomendasinya bisa macam-macam, tergantung temuan-temuan lapangannya seperti apa," kata Gus Ipul kepada wartawan.

Respon dari PBNU

Gus Ipul mengaku belum tahu persis perkembangan kerja tim pendalaman tersebut. Yang pasti, kata dia, hasilnya akan dilaporkan kepada Rais Aam PBNU, Miftachul Akhyar, dan Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, nantinya.

Tanggapan dari PKB

Jazilul Fawaid menegaskan bahwa PKB tetap berkomitmen pada prinsip awal berdirinya dan tidak akan ikut campur dalam urusan yang dianggap sebagai politisasi NU.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga masing-masing peran agar tidak terjadi konflik kepentingan yang dapat merugikan kedua belah pihak.

"Kita berharap agar PBNU tetap pada jalurnya sebagai organisasi keagamaan dan tidak terlibat dalam politik praktis. Kami di PKB akan terus menjalankan tugas dan fungsi kami sebagai partai politik yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan," tegas Jazilul.

pbnu dan pkb bersitegang: polemik politisasi dan upaya pengembalian ke nu                            rel,empatlawang.bacakoran.co.id - pengurus besar nahdlatul ulama (pbnu) membentuk tim lima atau panitia khusus (pansus) untuk mengembalikan partai kebangkitan bangsa (pkb) ke nu. 
wakil ketua umum pkb, jazilul fawaid, menilai langkah pbnu tersebut sebagai upaya memasuki ranah politik.
baca juga:pejuang tak takut mati, pedagang tak takut rugi: perayaan hut ri ke-79, diskon besar di naufal fashion!
baca juga:polytron buktikan ketangguhan motor listrik dalam ajang fun drag race black dragbike 2024
"itulah yang kita hindari. kalau buat tim, pkb juga bisa bikin. tapi kan kita baru awal, pbnu itu ada istilahnya tidak berpolitik, kok sekarang berpolitik.
itulah yang dilihat alat politik. nu dijadikan alat politik hari ini oleh dua orang mungkin, orang per orang, bukan nu secara nasional," kata jazilul kepada wartawan.
jazilul mengungkapkan bahwa pbnu telah menggunakan institusi tersebut untuk kepentingan politik, suatu tindakan yang menurutnya tidak seharusnya dilakukan oleh organisasi keagamaan seperti pbnu. dia juga menilai bahwa polemik ini bermula dari pbnu, bukan pkb.
baca juga:terbongkar! komplotan pencuri spesialis truk dibekuk satreskrim polres majalengka
baca juga:juru parkir meregang nyawa di pinggir jalan kota lubuklinggau
polemik pbnu dan pkb
sebelumnya, sekretaris jenderal pbnu, gus saifullah yusuf (gus ipul), menyatakan bahwa banyak elite pkb yang membuat pernyataan melenceng dari prinsip awal berdirinya pkb. 
hal ini kemudian memicu pbnu untuk membentuk pansus guna meluruskan sejarah dan mengembalikan pkb ke pbnu sebagai pemilik sah.
"makanya ini masuk ke ranah politik yang tidak seharusnya. satu, parpol ikut campur, keputusan dpr dianggap urusan pribadi. yang begitu-begitu namanya mempolitisi nu. jadi, kalau diteruskan, kekisruhan itu kan dibuat oleh pbnu, bukan pkb," tutur jazilul.
"makanya kita di jalur masing-masing sajalah. ngomong di depan semua (pbnu) tidak akan berpolitik, hari ini? itu kan namanya mencla-mencle," lanjutnya.
baca juga:gerindra serahkan 12 rekomendasi paslon cakada di sumsel
baca juga:matangkan persiapan pameran kriya nusa 2024
pembentukan pansus oleh pbnu
pansus pkb yang dibentuk oleh pbnu bertujuan untuk mengklarifikasi kondisi hubungan antara pbnu dan pkb. tim ini telah memanggil mantan sekjen pkb, lukman edy, guna meminta klarifikasi. pihak pbnu juga berencana memanggil petinggi pkb lainnya dalam waktu dekat.
"mereka (tim pendalaman) juga kerja, makanya saya juga nggak bisa ngomong mendahului hasil gitu, nggak boleh. tapi ini bekerja nanti akan ada kesimpulannya. ditunggu kayak apa kesimpulannya. kesimpulannya macam-macam, rekomendasinya bisa macam-macam, tergantung temuan-temuan lapangannya seperti apa," kata gus ipul kepada wartawan.
respon dari pbnu
gus ipul mengaku belum tahu persis perkembangan kerja tim pendalaman tersebut. yang pasti, kata dia, hasilnya akan dilaporkan kepada rais aam pbnu, miftachul akhyar, dan ketua umum pbnu, yahya cholil staquf, nantinya.
baca juga:kpu umumkan jadwal dan tahapan pilkada 2024
baca juga:tabir kematian penyanyi ins terungkap: dibunuh suami siri dan tiga rekan
 tanggapan dari pkb
jazilul fawaid menegaskan bahwa pkb tetap berkomitmen pada prinsip awal berdirinya dan tidak akan ikut campur dalam urusan yang dianggap sebagai politisasi nu. 
ia juga menekankan pentingnya menjaga masing-masing peran agar tidak terjadi konflik kepentingan yang dapat merugikan kedua belah pihak.
"kita berharap agar pbnu tetap pada jalurnya sebagai organisasi keagamaan dan tidak terlibat dalam politik praktis. kami di pkb akan terus menjalankan tugas dan fungsi kami sebagai partai politik yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan," tegas jazilul.
baca juga:9 gejala gagal ginjal yang mesti diketahui
baca juga:pemerintah kota prabumulih akan buka 100 formasi cpns
polemik antara pbnu dan pkb mencuat setelah pbnu membentuk pansus untuk mengembalikan pkb ke nu. langkah ini dinilai oleh pkb sebagai bentuk politisasi organisasi keagamaan. 
jazilul fawaid, wakil ketua umum pkb, menilai bahwa langkah pbnu ini bertentangan dengan prinsip awal organisasi yang seharusnya tidak berpolitik. di sisi lain, pbnu berpendapat bahwa langkah ini diperlukan untuk meluruskan sejarah dan mengembalikan pkb ke nu sebagai pemilik sah.
hasil kerja tim pansus ini masih ditunggu, dan diharapkan dapat memberikan kejelasan serta solusi yang baik bagi kedua belah pihak. polemik ini menjadi perhatian publik, mengingat pentingnya peran pbnu dan pkb dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.(*).