Hak Jawab dan Hak Koreksi Dr. Ike Farida, SH. LL.M Serta Permohonan Maaf Redaksi Koran Rakyat Empat Lawang

Reporter: Pauzan |

Editor: Adi Candra |

Jumat , 09 Aug 2024 - 19:52

Ilutrasi Keadilan.-DISWAY NETWORK-

hak jawab dan hak koreksi dr. ike farida, sh. ll.m serta permohonan maaf redaksi koran rakyat empat lawang                            rakyatempatlawang.bacakoran.co - terkait dengan artikel berita yang berjudul "fakta video viral wanita ngamuk karena dibuntuti polisi, ternyata anak buronan" yang diunggah redaksi koran rakyat empat lawang di laman https://rakyatempatlawang.bacakoran.co pada minggu (4/8/2024) pukul 13:45 wib, advokad pada kantor farida law office memberikan hak jawab dan hak koreksi, atas penayangan berita tersebut.
berikut uraian kejadian yang disampaikan farida law office, sebagaimana hak jawab dan hak koreksi yang diterima redaksi koran rakyat empat lawang:
......
kronologi singkat
4. pada mei 2012 dr. ike farida, sh. ll.m membeli sebuah unit apartemen yang dijual pt elite prima hutama (pt eph), namun setelah dibayar lunas unit ditahan pengembang. awalnya pengembang beralasan karena pembeli/dr. farida menikah dengan wna dan tidak memiliki perjanjian kawin belakangan diketahui bahwa alasan yang sebenarnya adalah karena pengembang tidak punya perijinan untuk menandatangani akta jual beli, sesuai yang telah dijanjikannya kepada seluruh pembeli. takut akan kejahatannya terkuak, pengembang kemudian beritikad buruk dengan menzolimi dan memfitnah klien dengan menggunakan oknum aparat penegak hukum (aph)
5. dr. farida adalah seorang advokat, dosen dan aktivis hak asasi manusia, yang banyak melakukan kegiatan bakti sosial baik didalam maupun diluar negeri. berkontribusi bagi penegakan hukum, dan bukan seorang buronan sebagaimana diberitakan oleh koran rakyat empat lawang
6. terkait pembelian apartemen tersebut, dr. farida akhirnya menempuh jalur hukum, dan telah dimenangkan oleh 8 putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap-(inkrach) yakni:
a. 2 (dua) putusan ma ri no. 2981 k/pdt/2015 jo. putusan pk. no. 964/2021 terkait consigushe, yang menolak consignatit/pengembalian uang dari it epii, dan memerintahkan untuk serahkan unit apartemen kepada klien: 
b. putusan mahkamah konstitusi ri no. 69/puu-xiii/2015 terkait judicint review, yang pada intinya menyatakan bahwa perjanjian kawin dapat juga dibuat selama perkawinan berlangsung dan berlaku sejak perkawinan dilaksanakan:
c. putusan ma ri no. 53 pk/pdt/2021 ("putusan pk no. 53/2021") terkait wanprestasi pt eph terhadap klien atas jual beli unit apartemen, yang memenangkan pemohon pk (pembeli) dalam hal ini klien, dan menghukum pt eph untuk menyerahkan kunci, unit apartemen, melakukan ajb dan ppjb, dan serahkan sertifikat kepemilikan unit:
d. 2 (dua) putusan pn jakarta selatan dan 2 (dua) putusan pt dki no. 119/pdt.bth/2022/pn.jkt.sel jo. putusan banding no. 130/pdt/2023/pt dki dan pn jakarta selatan no. 300/pdt.bth/2023/pnjktsel jo. putusan banding pt dki no. 148/pdt/2024/pt dki. terkait perlawanan eksekusi, yang amarnya menyatakan "pengembang adalah pelawan yang tidak benar dan seluruh dalilnya ditolak, pengembang wajib melaksanakan putusan pk no. 53/2021 
seluruhnya dimenangkan secara jujur dan bebas kkn. dalam beberapa putusan dikatakan bahwa pt eph telah mengecoh pembeli yang beritikad baik.
7. pada saat dr. farida meminta pelaksanaan eksekusi kepada kpn jaksel, pengembang kemudian melaporkan ke polda metro jaya. agar dicatat dengan baik, bahwa laporan polisi (lp) tersebut dilaporkan oleh pengembang tanpa disertai bukti apapun. hal mana seharusnya ditolak oleh polda metro jaya (pmj), karena siapapun dilarang untuk mengkriminalisasi seseoang tanpa bukti yang cukup. diterimanya lp tersebut sudah merupakan pelanggaran serius yang dilakukan oleh oknum polda metro jaya.
ibu seorang wanita dalam video tersebut tidak buron, karena bukan pelaku tindak pidana, ataupun melarikan dari penjara; adapun ayah dari wanita dalam video ketua asosiasi muslim jepang di indonesia, dan tidak menghilang.
8. kamaruddin simanjuntak, kuasa hukum dr. farida tidak percaya lagi kepada penyidik unit 5 subdit 4 jatanras direkrimum pmj, akhirnya mengadu ke bareskrim mabes polri. tanggal 1 april 2024 dilakukan gelar perkara khusus (gpk) di bareskrim dan hasilnya ditemukan fakta bahwa kasus harus dihentikan karena bukan tindak pidana "tujuan dr. ike farida mengajukan peninjauan kembali adalalı untuk mempertahankan hak keperdataannya yang dilindungi oleh pasal 17 dan pasal 29 ayat (1) undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia sehingga perbuatannya tidak dapat dikategorikan perbuatan pidana"
9. atas temuan hal tersebut, sejak 1 april 2024 penyidik polda metro telah diberi petunjuk oleh bareskrim untuk hentikan kasus karena lp bukan perbuatan pidana namun perdata. terlampir adalah surat kapolri no: b/11427/vii/res 7.5./2024/bareskrim tanggal 25 juli 2024 agar dibaca dengan seksama.
10. surat tersebut juga menyatakan bahwa bareskrim telah memerintahkan penyidik untuk melakukan koordinasi dengan jpu untuk menyampaikan hasil gpk untuk menghentikan penyidikan karena perbuatan yang dituduhkan bukan perbuatan pidana. kemudian penyidik juga wajib untuk mencabut surat pencekalan terhadap dr. farida.
11. namun, penyidik justru melakukan perbuatan sebaliknya, yakni meneror, intimidasi keluarga dan tim kuasa hukum dr. farida (sesuai keinginan pengembang pt ερη).
12. pada 26 dan 29 juli 2024, penyidik unit 5 subdit 4 jatanras pmj kembali melakukan pelanggaran kode etik polri dan hukum acara pidana, serta pembangkangan atas perintah kapolri. penyidik mendatangi kantor kuasa hukum dan rumah dr. farida dan menggeledah secara melawan hukum. atas pelanggaran tersebut, penyidik kemudian membuntuti kuasa hukum dan anak perempuan dr. farida untuk meminta tanda tangan agar kesalahannya tidak terkuak. yang sebagaimana terekam di video tersebut. karena jika sudah mendapatkan tandatangan maka dianggap perbuatan ilegalnya diterima korban.
13. sebagai klarifikasi dan koreksi, ayah dari wanita yang ada dalam video adalah seorang pengajar, doktor ilmu hukum dan ketua asosiasi muslim jepang di indonesia, dan hingga sekarang menjalankan kegiatannya seperti biasa (tidak menghilang). adapun dr. farida tidak buron, karena beliau bukan pelaku tindak pidana, sebagaimana uraian di atas.....
.....
permintaan maaf redaksi koran rakyat empat lawang
sehubungan dengan pemuatan artikel yang berjudul "fakta video viral wanita ngamuk karena dibuntuti polisi, ternyata anak buronan" yang diunggah redaksi koran rakyat empat lawang di laman https://rakyatempatlawang.bacakoran.co pada minggu (4/8/2024) pukul 13:45 wib, maka kami dari tim redaksi koran rakyat empat lawang, memohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidak hati-hatian yang telah kami lakukan dalam penayangan berita tersebut.
kami dari tim redaksi koran rakyat empat lawang, memberikan ruang sebesar-besarnya kepada pihak yang merasa dirugikan untuk memberikan tanggapan berupa hak jawab. 
sekali lagi kami mohon maaf atas kelalaian ini. dan, kami akan melakukan evaluasi internal agar kesalahan ini tidak berulang kembali di masa yang akan datang.
dengan segenap itikad baik, kami berharap dr. ike farida, sh. ll.m  dapat memaafkan kesalahan dan kelalaian kami atas kerugian nama baik yang telah ibu dan keluarga alami.
kepada masyarakat dan pembaca koran rakyat empat lawang, agar dapat memaafkan dan memaklumi segala kesalahan terhadap penayangan berita tersebut. (tim)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Koran Rel 14 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan