Netralitas ASN dan Kepala Desa Disoal!

Reporter: Adi Candra |

Editor: Mael |

Senin , 12 Aug 2024 - 21:06

SOAL: Netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan kepala desa (Kades) dalam proses pemilihan kepala daerah di Kabupaten Muratara disoal. Foto: dok/ist--

Dalam upaya menjaga netralitas ASN selama proses Pilkada, Pemda Muratara telah mengeluarkan surat edaran yang meminta seluruh ASN untuk bersikap netral.

"Meskipun ASN tetap memiliki hak pilih dalam Pilkada, mereka harus menjaga netralitasnya, berbeda dengan TNI dan Polri yang tidak memiliki hak pilih," pungkasnya. **

netralitas asn dan kepala desa disoal!                            rel, muratara – salah satu bakal pasangan calon (balon) pada pilkada 2024 di kabupaten muratara, h firza lakoni dan efriyansah, menyoroti netralitas aparatur sipil negara (asn) dan kepala desa (kades) dalam proses pemilihan. 
menurut pasangan ini, banyak oknum asn dan kades yang terlibat dalam politik praktis, bahkan turut berkampanye serta mempromosikan calon tertentu.
kritik tersebut disampaikan oleh pasangan h firza lakoni dan efriyansah saat menghadiri sebuah hajatan di desa sukamenang, kecamatan karang jaya, kabupaten muratara, beberapa waktu lalu. 
efriyansah, sebagai salah satu bakal calon wakil bupati, mengungkapkan bahwa pilkada pemilihan bupati dan wakil bupati sudah semakin dekat. 
baca juga:lepas peserta jalan santai dan olahraga gembira
baca juga:fokus lanjutkan program dan konsolidasi
namun, ia menyayangkan adanya rumor yang berkembang bahwa sejumlah kades dan asn di muratara mulai menunjukkan sikap yang tidak netral.
"saya melihat banyak kades dan asn yang terang-terangan berkampanye. padahal, aturan jelas menyatakan bahwa mereka tidak boleh terlibat dalam politik praktis," ujar efriansyah, yang didampingi oleh h firza lakoni.
menanggapi tudingan ini, asisten i pemda muratara, h alfirmansyah karim, memberikan klarifikasi bahwa pemda muratara telah memiliki pedoman yang jelas mengenai netralitas asn dalam menghadapi pemilu serentak 2024. 
menurutnya, hingga saat ini, tidak ada asn maupun kades yang terbukti tidak netral.
lebih lanjut, h alfirmansyah menegaskan bahwa meski asn tidak boleh terlibat dalam politik praktis, mereka tetap berhak mendengarkan visi dan misi calon yang akan maju dalam pilkada. 
"asn memang tidak boleh terlibat dalam kampanye, namun mereka memiliki hak untuk mendengarkan visi dan misi calon, berbeda dengan tni dan polri yang tidak punya hak pilih," jelasnya.
ia juga menambahkan bahwa permasalahan netralitas asn telah dibahas oleh menteri dalam negeri. 
"asn perlu mendengar secara langsung visi dan misi para calon kepala daerah, sehingga mereka dapat menentukan pilihan yang tepat," tambah h alfirmansyah.
dalam upaya menjaga netralitas asn selama proses pilkada, pemda muratara telah mengeluarkan surat edaran yang meminta seluruh asn untuk bersikap netral. 
"meskipun asn tetap memiliki hak pilih dalam pilkada, mereka harus menjaga netralitasnya, berbeda dengan tni dan polri yang tidak memiliki hak pilih," pungkasnya. **