Aturan Razia Kendaraan Terbaru 2024: Denda dan Tilang untuk Kendaraan yang Telat Bayar Pajak

Reporter: Edo |

Editor: Edo |

Minggu , 18 Aug 2024 - 10:07

Doc/Foto/Ist--

aturan razia kendaraan terbaru 2024: denda dan tilang untuk kendaraan yang telat bayar pajak                            rel,empatlawang.bacakoran.co.id– tahun 2024 membawa aturan baru terkait razia kendaraan bermotor di indonesia, dengan fokus pada penindakan terhadap kendaraan yang terlambat membayar pajak.
berdasarkan aturan ini, setiap pemilik kendaraan wajib membayar pajak tahunan tepat waktu.
apabila kedapatan telat atau menunggak pembayaran pajak, meski stnk dan pelat kendaraan masih berlaku, pengendara akan tetap dikenakan sanksi tilang dan denda.
baca juga:langkah rekonsiliasi nasional: prabowo rangkul nasdem, ppp, dan perindo menuju indonesia emas 2045
baca juga:viral video pertalite tercampur air di spbu prabumulih, pengendara mogok massal
kanit regident satlantas polresta surakarta, akp yuli, menjelaskan bahwa stnk yang masih berlaku tetapi belum disahkan dengan pembayaran pajak tahunan, dianggap tidak sah. oleh karena itu, kendaraan dengan kondisi seperti ini akan langsung dikenai tilang jika terjaring razia.
“selama kendaraan masih digunakan, setiap tahunnya wajib dibayarkan pajaknya. membayar pajak adalah kewajiban, dan polisi berhak melakukan penilangan karena stnk setiap tahun harus disahkan saat membayar pajak,” ujar yuli.
baca juga:rocky gerung sebut pidato terakhir jokowi tak pantas didengar: saya tolak mendengarnya!
baca juga:mobil sigra merah bg 1195 jp hilang dari parkiran 
denda untuk kendaraan telat bayar pajak
besaran denda bagi pemilik kendaraan yang telat membayar pajak bervariasi, tergantung pada durasi keterlambatan dan wilayah tempat kendaraan terdaftar. untuk sepeda motor yang telat membayar pajak selama dua bulan, perhitungan dendanya adalah sebagai berikut:
- [rp 250.000 x 25 persen x 2/12 bulan] + denda swdkllj motor
  = [rp 62.500 x 2/12 bulan] + rp 32.000  
  = rp 10.416 + rp 32.000  
  total denda: rp 42.416
sementara itu, untuk wilayah jakarta. pemilik kendaraan akan dikenakan denda sebesar 2 persen dari jumlah pajak setiap bulannya. denda maksimal untuk keterlambatan pembayaran pajak adalah 24 bulan atau dua tahun, dengan total denda sebesar 48 persen dari nilai pajak tahunan.
baca juga:menteri pppa bintang puspayoga rayakan hut ke-79 ri di desa loyok, lombok timur
baca juga:negara asing endus tambang uranium kualitas premium indonesia untuk tenagai reaktor nuklir canggih nkri
pembayaran pajak dan denda
pemilik kendaraan yang terlambat membayar pajak wajib melunasi denda sesuai dengan aturan yang berlaku di daerahnya.
namun, apabila keterlambatan mencapai batas maksimal atau terjadi situasi tertentu, seperti pemblokiran data kendaraan, pembayaran pajak harus dilakukan di kantor samsat induk dan tidak bisa melalui gerai atau layanan online.
dengan adanya aturan baru ini, diharapkan para pemilik kendaraan lebih disiplin dalam membayar pajak tepat waktu untuk menghindari sanksi dan denda.
razia kendaraan akan terus dilakukan secara berkala oleh kepolisian untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan ini.