HBA Tempuh Jalur

Reporter: Farel |

Editor: Mael |

Jumat , 06 Sep 2024 - 20:38

H. Budi Antoni (HBA) didampingi kuasa hukumnya Dalam wawancara yang berlangsung di kantor hukum DPD PKB di Jalan Sudirman pada 5 September 2024.--

“Kami akan mengajukan keberatan ke Bawaslu Kabupaten dan jika perlu, kami akan melanjutkan ke tingkat provinsi jika sengketa ini tidak terselesaikan di tingkat kabupaten,” ujar Fahmi Nugroho.

Fahmi menjelaskan bahwa keberatan ini diajukan karena KPU mengharuskan adanya kesepakatan antara calon yang didukung PKB dengan calon lain, padahal PKB telah mencabut dukungannya.

“KPU memaksakan adanya kesepakatan yang tidak mungkin dilakukan, sementara PKB sudah mencabut dukungannya,” ungkap Fahmi.

Menurut Fahmi, prosedur pengajuan keberatan memberikan waktu 3x24 jam sejak surat keberatan diterbitkan oleh KPU. Penghitungan waktu dimulai pada 3 Agustus 2024, dengan batas akhir pengajuan keberatan pada 6 Agustus 2024 pukul 00.00 WIB.

Fahmi juga menegaskan bahwa KPU seharusnya mencegah terjadinya calon tunggal dengan memfasilitasi perpanjangan waktu pencalonan jika diperlukan. “Partai politik berhak mencabut dukungannya terhadap calon yang telah dipilih, dan hal ini harus dihormati oleh KPU. Dalam kasus kami, PKB telah mengalihkan dukungannya kepada kami,” tambahnya.

Ketua Desk Pilkada DPD PKB Sumsel, Antoni Toha, mengonfirmasi bahwa B.1.KWK untuk Joncik Muhammad dan H. Budi Antoni sah. “Namun, B.1.KWK untuk Joncik diterbitkan pada 18 Agustus 2024, sedangkan untuk HBA pada 24 Agustus 2024,” jelasnya.

Toha menambahkan bahwa B.1.KWK untuk HBA mencantumkan bahwa PKB mencabut dukungannya dari Joncik Muhammad dan dialihkan kepada HBA, serta menyatakan surat dukungan untuk Joncik Muhammad tidak berlaku lagi. (rls)

hba tempuh jalur                             rel, palembang - h. budi antoni (hba) memutuskan untuk membawa sengketa pencalonannya dalam pilkada empat lawang ke jalur hukum setelah menghadapi sejumlah masalah dengan komisi pemilihan umum (kpu) setempat.
dalam wawancara yang berlangsung di kantor hukum dpd pkb di jalan sudirman pada 5 september 2024, hba mengungkapkan bahwa ia telah mendaftarkan diri sebagai calon pada 3 agustus 2024. 
namun, kpu mengembalikan dokumen pendaftarannya dengan alasan kekurangan pada pemberkasan.
“kami telah melakukan pendaftaran pada 3 agustus 2024, tetapi kpu mengembalikan dokumen kami dengan alasan pemberkasan tidak lengkap. kami kemudian melakukan pendaftaran ulang pada 4 agustus 2024 dengan format yang sama, mengharapkan kpu menerima berkas kami, karena kami sudah memenuhi ambang batas dukungan sebesar 8,5 persen,” jelas hba. 
baca juga:disambut baik keluarga besar, alpian dan alfikriansyah ziarah ke makam djazuli kuris
baca juga:relawan ym-bm konsisten berbagi, ratusan nasi kotak tersalurkan di bandar agung
masalah semakin kompleks ketika salah satu partai pengusungnya, pkb, mencabut dukungan.
hal ini menimbulkan keraguan mengenai bagaimana kpu akan memverifikasi dokumen pencalonannya.
hba berargumen bahwa kpu seharusnya tidak menolak pencalonannya selama syarat dukungan minimal sudah terpenuhi.
“jika ambang batas dukungan sudah terpenuhi, kpu harus menerima pendaftaran kami. apabila terdapat masalah dalam verifikasi, kpu harus menyelidikinya lebih lanjut,” tegas hba. 
hba juga menambahkan bahwa keputusan pkb untuk mencabut dukungannya adalah hak partai tersebut dan bukan merupakan keputusan dari calon atau pihak lainnya.
“pkb yang mencabut dukungan mereka, dan kpu harus mengakui hal tersebut,” ujarnya. 
hba merasa bahwa kpu masih bersikeras agar adanya kesepakatan antara dirinya dan calon lain yang sebelumnya didukung oleh pkb, yang menurutnya tidak realistis dalam konteks pemilihan daerah empat lawang. 
untuk menangani masalah ini, hba bersama tim hukumnya yang dipimpin oleh fahmi nugroho, sh., mh., berencana untuk mengajukan keberatan ke bawaslu kabupaten empat lawang.
“kami akan mengajukan keberatan ke bawaslu kabupaten dan jika perlu, kami akan melanjutkan ke tingkat provinsi jika sengketa ini tidak terselesaikan di tingkat kabupaten,” ujar fahmi nugroho. 
fahmi menjelaskan bahwa keberatan ini diajukan karena kpu mengharuskan adanya kesepakatan antara calon yang didukung pkb dengan calon lain, padahal pkb telah mencabut dukungannya.
“kpu memaksakan adanya kesepakatan yang tidak mungkin dilakukan, sementara pkb sudah mencabut dukungannya,” ungkap fahmi.
menurut fahmi, prosedur pengajuan keberatan memberikan waktu 3x24 jam sejak surat keberatan diterbitkan oleh kpu. penghitungan waktu dimulai pada 3 agustus 2024, dengan batas akhir pengajuan keberatan pada 6 agustus 2024 pukul 00.00 wib.
fahmi juga menegaskan bahwa kpu seharusnya mencegah terjadinya calon tunggal dengan memfasilitasi perpanjangan waktu pencalonan jika diperlukan. “partai politik berhak mencabut dukungannya terhadap calon yang telah dipilih, dan hal ini harus dihormati oleh kpu. dalam kasus kami, pkb telah mengalihkan dukungannya kepada kami,” tambahnya.
ketua desk pilkada dpd pkb sumsel, antoni toha, mengonfirmasi bahwa b.1.kwk untuk joncik muhammad dan h. budi antoni sah. “namun, b.1.kwk untuk joncik diterbitkan pada 18 agustus 2024, sedangkan untuk hba pada 24 agustus 2024,” jelasnya. 
toha menambahkan bahwa b.1.kwk untuk hba mencantumkan bahwa pkb mencabut dukungannya dari joncik muhammad dan dialihkan kepada hba, serta menyatakan surat dukungan untuk joncik muhammad tidak berlaku lagi. (rls)