KPK Periksa Direktur PT Aset Prima Tama Terkait Dugaan Gratifikasi dan TPPU Proyek Jalan di Kalimantan Timur

Reporter: Riski |

Editor: Riski |

Rabu , 11 Sep 2024 - 13:37

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Utama PT Aset Prima Tama, Agus Yulianto Putro, terkait dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam proyek pengadaan jalan di Kalimantan Timur.-Foto: dok/ist.-

REL , KALIMANTAN TIMUR - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Utama PT Aset Prima Tama, Agus Yulianto Putro, terkait dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam proyek pengadaan jalan di Kalimantan Timur.

Pemeriksaan ini dilakukan untuk menggali informasi terkait pemberian uang kepada tersangka Rahmat Fadjar (RF), Kepala Satuan Kerja Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur.

“Materi pemeriksaan terkait pemberian sejumlah uang kepada Tersangka RF dan pihak-pihak terkait,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika, Rabu (11/9).

Selain Agus Yulianto, KPK juga memeriksa dua saksi lainnya, yaitu Manajer Keuangan PT Aset Prima Tama, Daru Kartiko, serta Bagian Peralatan dan Logistik PT Aset Prima Tama, Achmad Baedowi. Keduanya hadir dalam pemeriksaan tersebut.

Kasus ini bermula pada Sabtu, 25 November 2023, ketika KPK menetapkan lima orang tersangka dalam kasus suap terkait proyek pengadaan jalan di Kalimantan Timur.

Para tersangka tersebut adalah Nono Mulyanto (NM), Direktur CV Bajasari; Abdul Nanang Ramis (ANR), pemilik PT Fajar Pasir Lestari; Hendra Sugiarto (HS), staf PT Fajar Pasir Lestari; Rahmat Fadjar (RF), Kepala Satuan Kerja BBPJN Kalimantan Timur; dan Raido Sinaga (RS), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek jalan nasional wilayah Kalimantan Timur.

Skema korupsi ini dimulai ketika NM, ANR, dan HS mendekati RS untuk memuluskan kemenangan perusahaan mereka dalam proyek tersebut dengan imbalan sejumlah uang.

RS kemudian menyampaikan kesepakatan tersebut kepada RF, yang setuju dengan persentase pembagian 7 persen untuk RF dan 3 persen untuk RS, berdasarkan nilai proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Proyek yang dimaksud mencakup peningkatan Jalan Simpang Batu-Laburan senilai Rp49,7 miliar dan preservasi Jalan Kerang-Lolo-Kuaro senilai Rp1,1 miliar.

Pada Mei 2023, uang suap senilai Rp1,4 miliar mulai diberikan secara bertahap di Kantor BBPJN Wilayah I Kalimantan Timur.

kpk periksa direktur pt aset prima tama terkait dugaan gratifikasi dan tppu proyek jalan di kalimantan timur                            rel , kalimantan timur - penyidik komisi pemberantasan korupsi (kpk) memeriksa direktur utama pt aset prima tama, agus yulianto putro, terkait dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (tppu) dalam proyek pengadaan jalan di kalimantan timur.
pemeriksaan ini dilakukan untuk menggali informasi terkait pemberian uang kepada tersangka rahmat fadjar (rf), kepala satuan kerja balai besar pelaksana jalan nasional (bbpjn) kalimantan timur.
“materi pemeriksaan terkait pemberian sejumlah uang kepada tersangka rf dan pihak-pihak terkait,” ujar juru bicara kpk tessa mahardhika, rabu (11/9).
selain agus yulianto, kpk juga memeriksa dua saksi lainnya, yaitu manajer keuangan pt aset prima tama, daru kartiko, serta bagian peralatan dan logistik pt aset prima tama, achmad baedowi. keduanya hadir dalam pemeriksaan tersebut.
baca juga:daftar lengkap 16 tersangka kasus korupsi timah, termasuk helena lim dan suami sandra dewi
baca juga:wakil ketua komisi iii dpr ri ahmad sahroni raih gelar doktor ilmu hukum dengan disertasi anti-korupsi
kasus ini bermula pada sabtu, 25 november 2023, ketika kpk menetapkan lima orang tersangka dalam kasus suap terkait proyek pengadaan jalan di kalimantan timur.
para tersangka tersebut adalah nono mulyanto (nm), direktur cv bajasari; abdul nanang ramis (anr), pemilik pt fajar pasir lestari; hendra sugiarto (hs), staf pt fajar pasir lestari; rahmat fadjar (rf), kepala satuan kerja bbpjn kalimantan timur; dan raido sinaga (rs), pejabat pembuat komitmen (ppk) proyek jalan nasional wilayah kalimantan timur.
skema korupsi ini dimulai ketika nm, anr, dan hs mendekati rs untuk memuluskan kemenangan perusahaan mereka dalam proyek tersebut dengan imbalan sejumlah uang.
rs kemudian menyampaikan kesepakatan tersebut kepada rf, yang setuju dengan persentase pembagian 7 persen untuk rf dan 3 persen untuk rs, berdasarkan nilai proyek yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn).
baca juga:dugaan korupsi dana korpri, terdakwa bambang merasa dijebak
baca juga:jadi tersangka korupsi, oknum penyelia teller dibui
proyek yang dimaksud mencakup peningkatan jalan simpang batu-laburan senilai rp49,7 miliar dan preservasi jalan kerang-lolo-kuaro senilai rp1,1 miliar.
pada mei 2023, uang suap senilai rp1,4 miliar mulai diberikan secara bertahap di kantor bbpjn wilayah i kalimantan timur.
kpk telah menyita uang tunai senilai rp525 juta sebagai bagian dari barang bukti.
para tersangka pemberi suap, yaitu nm, anr, dan hs, dikenai pasal 5 ayat (1) huruf a atau b dan pasal 13 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang telah diubah dengan uu nomor 20 tahun 2001.
sementara rf dan rs sebagai penerima suap dijerat dengan pasal 12 huruf a atau b dan pasal 11 uu nomor 31 tahun 1999.***
baca juga:sidang perdana kasus korupsi proyek rs pratama manggelewa digelar di pn mataram
baca juga:hakim agung nonaktif gazalba saleh dituntut 15 tahun penjara dalam kasus korupsi dan tppu