Enam Langkah Menuju Kemiskinan Empat Lawang Satu Digit

Penulis: Megry  Fatra Humbara

Kemiskinan masih menjadi tantangan utama di Kabupaten Empat Lawang, yang mempengaruhi kehidupan ribuan warga. Terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan, angka kemiskinan di wilayah ini menunjukkan bahwa persoalan ini memerlukan perhatian yang lebih intensif dan kebijakan yang tepat sasaran. Untuk itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menyusun serta menerapkan langkah-langkah yang lebih efektif.

BPS menggunakan garis kemiskinan sebagai batas untuk menentukan apakah seseorang atau suatu rumah tangga tergolong miskin. Garis kemiskinan dihitung berdasarkan kebutuhan dasar individu, yang terdiri dari: Garis Kemiskinan Makanan (GKM): Pengeluaran minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan, setara dengan 2.100 kilokalori per orang per hari. Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM): Pengeluaran minimum untuk kebutuhan non-makanan seperti perumahan, pakaian, pendidikan, dan kesehatan. Jika total pengeluaran per kapita seseorang berada di bawah garis kemiskinan ini, maka orang tersebut dikategorikan sebagai miskin.

Sumber: Data BPS 2017-2024

Selama periode 2021 hingga 2024, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, terus menghadapi masalah kemiskinan yang signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan laporan pemerintah daerah, angka kemiskinan di wilayah ini masih relatif tinggi dibandingkan rata-rata provinsi. Meskipun begitu, ada penurunan angka kemiskinan secara bertahap, yang konsisten pada kurun waktu 4 tahun terakhir ini, dari angka 13,35% (2021) hingga 10,78% (2024) mendekati angka kemiskinan 1 digit.

BACA JUGA:Madani Jilid II, Joncik Fokus Bangun Tebing Tinggi

BACA JUGA:Distribusikan Bibit Ayam KUB untuk Kelompok Tani

Empat Lawang dikenal sebagai daerah agraris, namun ketergantungan pada sektor pertanian dan perkebunan tradisional telah membatasi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sektor-sektor ini didominasi oleh skala usaha kecil dengan produktivitas yang rendah, yang mempengaruhi pendapatan masyarakat. Untuk itu perlu dikembangkan lebih Langkah-langkah strategis dalam mengupayakan target kemiskinan satu digit.

1. Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas

Salah satu faktor utama yang memicu kemiskinan di Empat Lawang adalah keterbatasan infrastruktur, terutama akses jalan, transportasi, listrik. Seluruh wilayah sebaiknya sudah dialiri Listrik yang baik dan stabil, frekuensi padamnya Listrik akan sangat berpengaruh pada efisiensi produksi pada sektor industry dan perdagangan. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan akses listrik menjadi prioritas utama. Dengan infrastruktur yang baik, masyarakat dapat mengakses layanan publik yang lebih baik dan membuka peluang ekonomi yang lebih luas.

2. Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal

Kabupaten Empat Lawang memiliki potensi sumber daya alam yang besar, terutama di sektor pertanian dan Perkebunan seperti pertanian padi palawija dan Perkebunan kopi dan sawit. Sayangnya, banyak petani masih terjebak dalam sistem produksi tradisional dengan nilai tambah yang rendah. Pemerintah harus mendorong modernisasi sektor tesebut melalui pelatihan dan pemberian akses terhadap teknologi yang lebih maju. Selain itu, diperlukan dukungan dalam hal pemasaran agar produk lokal dapat bersaing di pasar yang lebih luas, baik di dalam maupun luar daerah. Seperti pemberdayaan promosi dan pemasaran produk lokal secara online akan sangat signifikan mempengaruhi peningkatan pendapatan sekaligus menurunkan angka pengangguran.

3. Pendidikan dan Keterampilan sebagai Kunci Pengentasan Kemiskinan

Tingkat pendidikan yang rendah menjadi salah satu akar masalah kemiskinan di Empat Lawang. Banyak warga, terutama di daerah pedesaan, tidak memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan berkualitas. Pemerintah semestinya dapat mendorong meningkatkan Pendidikan dengan membangun Universitas sekaligus akan meningkatkan harapan lama sekolah sebagai salah satu ukuran penghitungan Indeks Pembangunan Manusia.