Potensi Rp 300 Triliun: Hashim Djojohadikusumo Ungkap Sumber Pendapatan Baru APBN
Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menyebut, korupsi di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) -(Doc/Photo.ist)-
REL,BACAKORAN.CO – Dalam sesi diskusi dengan Kadin Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, adik Presiden Prabowo Subianto, mengungkapkan keyakinannya mengenai potensi pendapatan luar biasa bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hashim menyatakan bahwa terdapat sekitar 300 pengusaha yang menjalankan bisnis kebun secara ilegal di Indonesia, yang tidak terdaftar dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau rekening bank. Menurutnya, negara dapat menerima setoran sekitar Rp 300 triliun dari mereka.
BACA JUGA:Dewi Perssik Menanggapi Rumor Hubungan dengan Mayor Teddy Indra Wijaya
BACA JUGA:Timnas Indonesia U-17 Menang Tipis Atas Kuwait di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025
“Laporan dari Jaksa Agung Muda menunjukkan bahwa kita dapat segera menerima Rp 189 triliun, dan kemungkinan tambahan Rp 120 triliun di tahun depan,” ungkap Hashim. Ia menegaskan, jumlah tersebut akan sangat berkontribusi terhadap kas negara.
Selain itu, Hashim yang juga merupakan utusan khusus Presiden RI pada COP 29 di Baku, Azerbaijan, menambahkan bahwa hutan Indonesia memiliki potensi untuk menghasilkan kredit karbon yang signifikan, mencapai 577 juta ton. Dengan biaya minimal USD 10 per ton, Indonesia bisa mendapatkan hingga USD 5,8 miliar atau setara dengan Rp 90 triliun.
BACA JUGA:Mayor Teddy Ingatkan Semua Menteri Terkait Penggunaan Surat Resmi Kementerian
BACA JUGA:Kejagung OTT 3 Hakim yang Bebaskan Ronald Tannur, Diduga Terima Suap!
“Berdasarkan kajian PBB dan Jeff Bezos Foundation, ada tambahan 600 juta kredit karbon yang bisa ditawarkan, yang mungkin dapat mendatangkan USD 6 miliar lagi untuk APBN,” jelasnya.
Hashim menggarisbawahi pentingnya keberhasilan ini dalam memenuhi kebutuhan anggaran pemerintah di awal periode pemerintahan Prabowo Subianto, dengan total tambahan potensi pendapatan mencapai Rp 400 triliun.
BACA JUGA:Bahas Strategi Peningkatan Manajemen ASN
BACA JUGA:Titiek Soeharto Resmi Jadi Pimpinan Komisi IV DPR: Siap Jalankan Tugas
Dalam konteks lain, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Supratman Andi Agtas, juga menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo bahwa APBN harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi. Hal ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel.(*)
- Tag
- Share
-
-
