Evaluasi Kabinet Prabowo Subianto, Efisiensi dan Integritas Jadi Fokus Utama

Evaluasi Kabinet Prabowo Subianto, Efisiensi dan Integritas Jadi Fokus Utama

REL, BACAKORAN.CO - Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik Kabinet Merah Putih yang beranggotakan 48 menteri dan 56 wakil menteri. 

Namun, menurut Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, evaluasi terhadap para menteri akan dilakukan dalam enam bulan mendatang. 

Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan efisiensi kerja, serta mengidentifikasi dan menindak pejabat yang kurang berdaya, korup, atau tidak gesit dalam menjalankan tugas.

Dalam diskusi yang digelar di Menara Kadin Indonesia pada Rabu (23/10/2024), Hashim menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap kabinetnya sekitar bulan Maret atau April 2025. 

Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap menteri dan wakil menteri bekerja sesuai harapan.

BACA JUGA:Najwa Shihab Jadi Sorotan Setelah Sebut Jokowi 'Nebeng' Pesawat TNI AU ke Solo

BACA JUGA:Kacamata Pintar dan Neuralink: Masa Depan Tanpa Smartphone?

Tegas terhadap Korupsi dan Kinerja yang Tidak Efisien

Hashim menegaskan bahwa Prabowo adalah sosok yang tegas dalam mengambil keputusan, terutama terhadap anggota kabinet yang tidak menunjukkan kinerja maksimal. "Maaf, yang kurang efisien, korup, atau kurang berdaya, bisa dipastikan akan dievaluasi," ungkap Hashim. Sikap tegas Prabowo ini sudah menjadi ciri khasnya dan dikenal luas oleh masyarakat.

Hashim juga mengungkapkan bahwa salah satu perhatian masyarakat terkait kabinet saat ini adalah jumlah yang besar. 

Kabinet Merah Putih dinilai terlalu gemuk, dengan banyaknya kementerian dan wakil menteri yang dilantik. "Ada dua komentar dari masyarakat, satu terkait jumlah menteri perempuan yang sedikit, dan kedua soal kabinet yang terlalu gemuk. Masyarakat khawatir hal ini bisa menyebabkan tingginya biaya operasional dengan hasil yang sedikit," ujar Hashim.

Evaluasi untuk Kemajuan Bangsa

Pentingnya evaluasi kabinet ini tidak hanya untuk mendeteksi pejabat yang kurang berdaya atau korup, tetapi juga untuk memastikan bahwa pemerintah bekerja dengan efisien.