Perubahan Kurikulum dan Evaluasi, Mendikdasmen Abdul Mu'ti Tekankan Kebijakan Pendidikan Tidak Buru-Buru

Reporter: Adi Candra |

Editor: Adi Candra |

Selasa , 29 Oct 2024 - 11:06

ikustrasi perubahan kurikulum-ist / net-

perubahan kurikulum dan evaluasi, mendikdasmen abdul mu'ti tekankan kebijakan pendidikan tidak buru-buru                            perubahan kurikulum dan evaluasi, mendikdasmen abdul mu'ti tekankan kebijakan pendidikan tidak buru-buru
rel, bacakoran.co - setiap pergantian menteri pendidikan di indonesia kerap kali membawa kekhawatiran baru di kalangan masyarakat dan pendidik.
yaitu "ganti menteri, ganti kurikulum." begitu pula dengan sistem evaluasi belajar yang diterapkan. 
kali ini, mendikdasmen abdul mu'ti menyampaikan bahwa ia tidak akan terburu-buru dalam menentukan kebijakan terkait kurikulum merdeka yang diwariskan oleh nadiem makarim saat menjabat sebagai mendikbudristek.
mu'ti mengungkapkan bahwa ia akan terlebih dahulu melakukan kajian mendalam sebelum mengambil keputusan besar dalam sektor pendidikan. 
"kami lihat lah, kami tidak akan buru-buru ambil kebijakan," ujar mu'ti di kompleks kemendikbudristek, pada senin (21/10/2024). 
baca juga:pastel, camilan gurih yang tetap eksis, ini resep praktisnya untuk teman ngopi sore
baca juga:resep bakso sapi dengan kuah segar dan gurih
menurutnya, kebijakan dikdasmen harus sesuai dengan aspirasi masyarakat dan menjadi bagian dari program yang dijalankan oleh presiden prabowo subianto.
evaluasi aspirasi masyarakat di bulan pertama
dalam satu bulan pertama jabatannya, abdul mu'ti mengaku akan banyak mendengar masukan dari berbagai pihak terkait sistem pendidikan saat ini, termasuk kajian soal perlu atau tidaknya ujian nasional (un) dan sistem zonasi. "kami akan sangat berhati-hati melihat semua ini," tegasnya. 
ia juga menekankan pentingnya menyerap saran dan masukan selama bulan pertama sebagai pertimbangan dalam merancang kebijakan strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan di indonesia.
perjalanan perubahan kurikulum di indonesia
perubahan kurikulum di indonesia bukanlah hal baru. sejak era kemerdekaan, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami berbagai transformasi, mulai dari rentjana pelajaran 1947 hingga kurikulum merdeka. 
setiap perubahan kurikulum mencerminkan perubahan sosial, politik, budaya, ekonomi, dan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada di tengah masyarakat. 
baca juga:bantuan pendidikan pip 2024 cair untuk siswa sd hingga sma, begini cara cek penerima!
baca juga:menikmati keindahan sejarah jakarta, 7 destinasi wisata yang wajib dikunjungi!
dalam perjalanannya, beberapa kurikulum seperti kurikulum 1984 yang memperkenalkan metode cbsa atau kurikulum 2013 yang menekankan pendekatan saintifik, menuai beragam tanggapan.
kini, di bawah kurikulum merdeka, guru diberikan fleksibilitas dalam proses pembelajaran. 
namun, kurikulum ini juga menghadirkan tantangan seperti kurangnya pengalaman, keterbatasan akses internet, dan kebutuhan pelatihan yang memadai bagi tenaga pendidik. 
abdul mu'ti berharap kebijakan pendidikan ke depan dapat menyesuaikan kebutuhan nyata di lapangan dan tidak sekadar mengganti nama atau sistem tanpa solusi yang konkret.
kontroversi ujian nasional dan asesmen nasional
ujian nasional (un) merupakan bagian penting dari sistem pendidikan indonesia yang telah ada sejak tahun 1950. 
namun, format dan penyelenggaraannya telah banyak berubah. pada 2021, di bawah kepemimpinan nadiem makarim, un dihapus dan digantikan dengan asesmen nasional yang terdiri dari asesmen kompetensi minimum (akm) dan survei karakter. 
langkah ini diambil untuk memfokuskan evaluasi pada kualitas pendidikan tanpa menjadikan nilai un sebagai penentu kelulusan siswa.
baca juga:pj sekda dorong transformasi pendidikan berbasis aset
baca juga:adik kandung mantan gubernur sumsel kena rotasi jabatan
meski demikian, un sempat menjadi isu kontroversial karena dianggap menambah beban stres pada siswa, guru, dan orang tua. 
menurut nadiem, un tidak efektif dalam mengukur kemampuan kognitif dan karakter siswa secara menyeluruh. 
oleh karena itu, abdul mu'ti pun tengah mempertimbangkan kembali keberlanjutan sistem evaluasi ini agar sesuai dengan harapan masyarakat dan dunia pendidikan.***