Kelalaian KPPS Jadi Sorotan, 8 TPS ini Pemilihan Suara Ulang

Reporter: Adi Candra |

Editor: Adi Candra |

Senin , 02 Dec 2024 - 13:10

Tempat Penungutan Suara (TPS) pilkada 2024-doc rel-

Kelalaian KPPS Jadi Sorotan, 8 TPS ini Pemilihan Suara Ukang

REL, Sumatera Selatan – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Selatan (Sumsel) merekomendasikan pemungutan suara ulang (PSU) di delapan tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di Palembang, Pagaralam, dan Ogan Komering Ilir (OKI).

Langkah ini diambil setelah ditemukan sejumlah pelanggaran administrasi yang terjadi saat pemungutan suara pada Rabu, 27 November 2024.

Ketua Bawaslu Sumsel, Kurniawan, menjelaskan bahwa rekomendasi ini sudah disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota terkait. “PSU harus dilakukan paling lambat 10 hari setelah pencoblosan.

Ada berbagai pelanggaran seperti pemilih diwakilkan, hingga penggunaan KTP yang tidak sesuai,” ungkap Kurniawan, Sabtu (30/11/2024).

Daftar TPS yang Akan Gelar PSU

Berikut daftar TPS yang akan melaksanakan PSU:

1. Palembang:

Kecamatan Sematang Borang: TPS 25 dan TPS 01

Kecamatan Sako: TPS 22

Kecamatan Sukarami: TPS 15

Kecamatan Seberang Ulu 1: TPS 35

kelalaian kpps jadi sorotan, 8 tps ini pemilihan suara ulang                            kelalaian kpps jadi sorotan, 8 tps ini pemilihan suara ukang
rel, sumatera selatan – badan pengawas pemilu (bawaslu) sumatera selatan (sumsel) merekomendasikan pemungutan suara ulang (psu) di delapan tempat pemungutan suara (tps) yang tersebar di palembang, pagaralam, dan ogan komering ilir (oki). 
langkah ini diambil setelah ditemukan sejumlah pelanggaran administrasi yang terjadi saat pemungutan suara pada rabu, 27 november 2024.
ketua bawaslu sumsel, kurniawan, menjelaskan bahwa rekomendasi ini sudah disampaikan kepada komisi pemilihan umum (kpu) kabupaten/kota terkait. “psu harus dilakukan paling lambat 10 hari setelah pencoblosan. 
ada berbagai pelanggaran seperti pemilih diwakilkan, hingga penggunaan ktp yang tidak sesuai,” ungkap kurniawan, sabtu (30/11/2024).
baca juga:bisnis modal kecil, keuntungan besar: 11 usaha makanan ringan rp1.000
baca juga:nasib keluarga dedi mulyadi: anak jadi dpr, mantan istri gigit jari di pilkada
daftar tps yang akan gelar psu
berikut daftar tps yang akan melaksanakan psu:
1. palembang:
kecamatan sematang borang: tps 25 dan tps 01
kecamatan sako: tps 22
kecamatan sukarami: tps 15
kecamatan seberang ulu 1: tps 35
2. pagaralam:
kecamatan pagaralam selatan, kelurahan sidorejo: tps 05
3. oki:
kecamatan air sugihan
kecamatan sungai menang
kelalaian kpps jadi sorotan
beberapa pelanggaran di tps, seperti tidak adanya daftar hadir pemilih, pemilih yang diwakilkan oleh kerabat, serta kesalahan administratif lainnya, menjadi alasan utama bawaslu merekomendasikan psu. 
salah satu contohnya terjadi di tps 05 sidorejo, pagaralam. ketua kpu kota pagaralam, ibrahim, mengonfirmasi bahwa psu akan dilaksanakan pada minggu (1/12/2024).
“kelalaian administrasi di tps 05 termasuk tidak adanya daftar hadir pemilih dan pemilih yang diwakilkan, memaksa kami untuk menggelar psu,” ujar ibrahim. 
ia berharap psu yang digelar saat libur dapat meningkatkan partisipasi warga.
baca juga:kawal pleno rekapitulasi suara pilkada
baca juga:wacana pemekaran sumatera utara: 5 calon provinsi baru siap tayang
psu di palembang dan oki
di palembang, psu akan dilaksanakan pada senin (2/12/2024) di lima tps. komisioner kpu palembang, sri maryati, menyebutkan bahwa pelanggaran di tps 25 sematang borang hanya terkait pemilihan gubernur. 
"di tps 25 hanya psu untuk pilgub karena ada pemilih dari musi rawas utara yang tidak memiliki surat pindah atau masuk dptb," jelasnya.
adapun di oki, psu akan dilaksanakan di dua tps dengan fokus pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumsel.
harapan transparansi pemilu
dengan dilaksanakannya psu, diharapkan proses pemilu menjadi lebih transparan dan adil. 
baca juga:timses lucianty-syaparuddin ucapkan selamat, toha-rohman menang quick count pilkada muba 2024
baca juga:deretan gubernur petahana tumbang di pilkada 2024 versi quick count
bawaslu dan kpu juga berkomitmen meningkatkan pelatihan dan pengawasan terhadap kpps agar kasus serupa tidak terulang.***