Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Tetap Rp 71 Triliun Meski Alokasi per Porsi Jadi Rp 10 Ribu

Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Tetap Rp 71 Triliun Meski Alokasi per Porsi Jadi Rp 10 Ribu

Rel, JAKARTA - Pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis untuk tahun 2025 tetap berjalan dengan anggaran sebesar Rp 71 triliun.

Meskipun alokasi dana per porsi makan turun dari Rp 15 ribu menjadi Rp 10 ribu.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa program ini akan tetap memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sesuai standar yang telah ditetapkan.

Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), menjelaskan bahwa meskipun anggaran per porsi turun, ketercukupan gizi tetap terjamin dengan jumlah kalori 600 hingga 700 per porsi. Hal ini didasarkan pada uji coba yang dilakukan selama hampir setahun di Pulau Jawa.

“Setelah uji coba selama hampir setahun, untuk Pulau Jawa, ketercukupan 600-700 kalori per sajian bisa terpenuhi dengan Rp 10 ribu,” ujar Hasan, Senin (2/12/2024), sebagaimana dikutip dari detikFinance.

BACA JUGA:Prabowo Subianto: Membawa Indonesia ke Panggung Dunia sebagai Salah Satu Pemimpin Paling Berpengaruh 2025

BACA JUGA:Prabowo Subianto: Membawa Indonesia ke Panggung Dunia sebagai Salah Satu Pemimpin Paling Berpengaruh 2025

Penyesuaian Anggaran di Luar Pulau Jawa

Hasan juga menyebutkan bahwa untuk wilayah luar Pulau Jawa, nominal per porsi dapat disesuaikan dengan kebutuhan setempat, selama ketercukupan gizi tetap menjadi prioritas utama. "Yang jadi patokan adalah ketercukupan gizinya," tambah Hasan.

Program ini diharapkan dapat menjadi solusi tambahan kesejahteraan, terutama bagi keluarga buruh. Presiden Prabowo sebelumnya memaparkan program ini di hadapan para pemimpin buruh dalam konferensi pers Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025. Menurut Prabowo, program ini akan menyasar anak-anak dan ibu hamil dalam keluarga buruh.

“Kami ingin Rp 15 ribu, tetapi kondisi anggaran memungkinkan Rp 10 ribu saja. Kami hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup berkualitas, dan bergizi,” ungkap Prabowo dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Komitmen Pemerintah Terhadap Kesejahteraan

Penurunan alokasi per porsi ini menunjukkan langkah pemerintah untuk mengoptimalkan anggaran tanpa mengurangi manfaat program.