Balik Nama Kendaraan Gratis

Reporter: Edo |

Editor: Edo |

Jumat , 10 Jan 2025 - 19:46

Silviana. Foto: dok/linggau pos--

REL, Lubuk Linggau - Kabar baik bagi warga Kota Lubuk Linggau! Mulai 5 Januari 2025, biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II alias balik nama kendaraan bermotor bekas resmi dihapuskan alias gratis.

Kebijakan ini juga diiringi dengan penghapusan pajak progresif kendaraan bermotor.

Kasi Penetapan Pembukuan dan Pelaporan UPTD Samsat Lubuk Linggau, Silviana, menjelaskan bahwa ketentuan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2023, serta Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 5/KPTS/BAPENDA/2025.

“BBNKB II bebas biaya atau gratis. Selain itu, pajak progresif juga dihapuskan. Kalau dulu masyarakat yang memiliki lebih dari satu kendaraan terkena pajak progresif hingga 2 persen, sekarang tidak ada lagi,” ungkap Silviana.

Silviana menegaskan bahwa informasi yang beredar di masyarakat terkait kenaikan pajak kendaraan hingga 66 persen adalah keliru.

“Pajak kendaraan bermotor naik hanya 10 persen, bukan 66 persen seperti yang diberitakan. Angka 66 persen itu adalah pembagian hasil pajak kendaraan bermotor (PKB) antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Lubuk Linggau,” jelasnya.

Ia menambahkan, pada 2025, pembagian hasil opsen PKB lebih adil. Jika sebelumnya Pemerintah Provinsi mendapat 70 persen dan Pemerintah Kota hanya 30 persen, kini pembagiannya menjadi 33 persen untuk provinsi dan 66 persen untuk kota/kabupaten.

“Dana bagi hasil ini langsung masuk ke kas daerah secara real-time setiap harinya. Misalnya, jika dalam sehari terkumpul Rp 600 juta dari pajak kendaraan, dana itu langsung dapat digunakan untuk pembangunan daerah,” ujarnya.

Silviana juga mengimbau agar warga Lubuk Linggau yang memiliki kendaraan berplat luar segera memutasikan plat kendaraan mereka ke Kota Lubuk Linggau.

Langkah ini penting agar pajak kendaraan masuk ke kas daerah dan dapat mendukung pembangunan lokal, termasuk pembangunan sarana olahraga, sekolah, hingga infrastruktur.

balik nama kendaraan gratis                            rel, lubuk linggau - kabar baik bagi warga kota lubuk linggau! mulai 5 januari 2025, biaya balik nama kendaraan bermotor (bbnkb) ii alias balik nama kendaraan bermotor bekas resmi dihapuskan alias gratis.
kebijakan ini juga diiringi dengan penghapusan pajak progresif kendaraan bermotor.
kasi penetapan pembukuan dan pelaporan uptd samsat lubuk linggau, silviana, menjelaskan bahwa ketentuan ini sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (uu hkpd), peraturan daerah provinsi sumatera selatan nomor 3 tahun 2023, serta keputusan gubernur sumsel nomor 5/kpts/bapenda/2025.
baca juga:harga gabah di sumsel anjlok, petani menjerit!
baca juga:bazar umkm ramaikan hab kemenag di sumsel
“bbnkb ii bebas biaya atau gratis. selain itu, pajak progresif juga dihapuskan. kalau dulu masyarakat yang memiliki lebih dari satu kendaraan terkena pajak progresif hingga 2 persen, sekarang tidak ada lagi,” ungkap silviana.
silviana menegaskan bahwa informasi yang beredar di masyarakat terkait kenaikan pajak kendaraan hingga 66 persen adalah keliru. 
“pajak kendaraan bermotor naik hanya 10 persen, bukan 66 persen seperti yang diberitakan. angka 66 persen itu adalah pembagian hasil pajak kendaraan bermotor (pkb) antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota lubuk linggau,” jelasnya.
baca juga:bawa tiga istri ke rapat pleno kpu
baca juga:dugaan penyimpangan seleksi pppk di aceh besar: peserta dengan catatan administrasi lolos seleksi
ia menambahkan, pada 2025, pembagian hasil opsen pkb lebih adil. jika sebelumnya pemerintah provinsi mendapat 70 persen dan pemerintah kota hanya 30 persen, kini pembagiannya menjadi 33 persen untuk provinsi dan 66 persen untuk kota/kabupaten.
“dana bagi hasil ini langsung masuk ke kas daerah secara real-time setiap harinya. misalnya, jika dalam sehari terkumpul rp 600 juta dari pajak kendaraan, dana itu langsung dapat digunakan untuk pembangunan daerah,” ujarnya.
silviana juga mengimbau agar warga lubuk linggau yang memiliki kendaraan berplat luar segera memutasikan plat kendaraan mereka ke kota lubuk linggau.
langkah ini penting agar pajak kendaraan masuk ke kas daerah dan dapat mendukung pembangunan lokal, termasuk pembangunan sarana olahraga, sekolah, hingga infrastruktur.
baca juga:pendaftaran p3k bengkulu selatan tahap 2 diperpanjang hingga 15 januari 2025 
baca juga:regulasi optimalisasi formasi p3k 2024: peluang baru bagi pelamar dengan kode r2 dan r3
“kalau kendaraan tetap berplat luar, maka pajaknya akan masuk ke daerah asal kendaraan tersebut, bukan ke lubuk linggau. dengan bbnkb ii gratis, sebaiknya dimutasi saja ke sini,” katanya.
selain itu, sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan kini lebih ringan.
jika sebelumnya bunga denda mencapai 25 persen per bulan dan hingga 47 persen per tahun, kini hanya 1 persen per bulan atau 12 persen per tahun. 
bahkan, untuk keterlambatan lebih dari dua tahun, sanksi administrasi tidak lagi dikenakan.
baca juga:tunjangan sertifikasi guru p3k cair april 2025: kabar gembira untuk pendidik! 
baca juga:ribuan calon p3k banyuasin jalani tes kesehatan di rsud banyuasin
“perubahan ini memberikan keringanan bagi masyarakat agar lebih tertib membayar pajak kendaraan,” tambahnya.
terkait kekhawatiran masyarakat mengenai banyaknya komponen pajak yang harus dibayar pada 2025, silviana menjelaskan bahwa semua rincian seperti opsen pkb dan pkb ditujukan untuk transparansi. 
opsen pkb merupakan bagian untuk pemerintah kabupaten/kota, sedangkan pkb untuk provinsi.
“tujuannya agar masyarakat tahu, pajak yang mereka bayar dialokasikan ke mana, apakah ke daerah atau ke provinsi,” paparnya.
baca juga:ini pesona wisata alam di bekasi: destinasi instagramable untuk liburan anda
baca juga:mengulas sejarah tambang timah di bangka belitung, dari zaman kolonial hingga era moderen
dengan diterapkannya kebijakan ini, diharapkan warga lubuk linggau dapat memanfaatkan fasilitas bebas biaya bbnkb ii dan mendukung pengelolaan pajak yang lebih baik demi pembangunan daerah. (*)