Warga Perumahan Modern Sriwijaya Menggugat!

Reporter: Edo |

Editor: Edo |

Minggu , 12 Jan 2025 - 19:43

RUSAK: Insiden perusakan jalan di Jl A Kadir, RT 38, RW 07, yang dilakukan oleh seorang pengusaha mengklaim lahan tersebut, menjadi puncak kekecewaan warga. Foto: dok/ist--

REL, Palembang — Konflik jalan rusak dan janji fasilitas umum (fasum) yang tak terpenuhi membuat ratusan warga Kompleks Modern Sriwijaya, Gandus, Palembang, mengambil langkah hukum terhadap pihak developer.

Insiden perusakan jalan di Jl A Kadir, RT 38, RW 07, yang dilakukan oleh seorang pengusaha mengklaim lahan tersebut, menjadi puncak kekecewaan warga.

Armando Perdana, perwakilan warga, menegaskan bahwa mereka membeli rumah berdasarkan janji developer yang menjamin akses jalan dan fasum memadai. Namun, kenyataannya justru sebaliknya.

BACA JUGA:Kopi Sumsel Siap Mendunia

“Ketika kami membeli rumah, dijanjikan akses jalan layak. Kini jalan itu dirusak, dan kami tidak bisa keluar masuk perumahan dengan kendaraan. Kami menuntut developer bertanggung jawab!” tegas Armando saat konferensi pers.

Perusakan Jalan Picu Trauma Warga

Kejadian perusakan jalan pada 6 Januari 2025 telah memicu trauma, terutama bagi anak-anak yang menyaksikan keributan tersebut.

Mobilitas warga pun lumpuh total.

“Ini bukan hanya soal jalan. Aktivitas sehari-hari kami terganggu, dan anak-anak ketakutan. Kami berharap aparat segera bertindak,” ujar Armando.

BACA JUGA:Usai Dilantik Langsung Gas Full

Janji Fasum Hanya Manis di Brosur

Lebih dari satu dekade, fasilitas yang dijanjikan developer seperti masjid, kolam renang, jogging track, taman bermain, hingga sekolah, belum terealisasi.

Padahal, brosur pemasaran menjadikan fasilitas tersebut daya tarik utama.

“Kami tertarik membeli rumah di sini karena ada janji sekolah dekat rumah. Tapi hingga kini, semua janji itu kosong,” keluh Armando.

Warga Ajukan Dua Laporan Resmi

Langkah tegas diambil warga dengan melaporkan developer ke Polda Sumsel atas dugaan wanprestasi.

warga perumahan modern sriwijaya menggugat!                            rel, palembang — konflik jalan rusak dan janji fasilitas umum (fasum) yang tak terpenuhi membuat ratusan warga kompleks modern sriwijaya, gandus, palembang, mengambil langkah hukum terhadap pihak developer.
insiden perusakan jalan di jl a kadir, rt 38, rw 07, yang dilakukan oleh seorang pengusaha mengklaim lahan tersebut, menjadi puncak kekecewaan warga.
armando perdana, perwakilan warga, menegaskan bahwa mereka membeli rumah berdasarkan janji developer yang menjamin akses jalan dan fasum memadai. namun, kenyataannya justru sebaliknya.
baca juga:kopi sumsel siap mendunia
“ketika kami membeli rumah, dijanjikan akses jalan layak. kini jalan itu dirusak, dan kami tidak bisa keluar masuk perumahan dengan kendaraan. kami menuntut developer bertanggung jawab!” tegas armando saat konferensi pers.
perusakan jalan picu trauma warga
kejadian perusakan jalan pada 6 januari 2025 telah memicu trauma, terutama bagi anak-anak yang menyaksikan keributan tersebut.
mobilitas warga pun lumpuh total.
“ini bukan hanya soal jalan. aktivitas sehari-hari kami terganggu, dan anak-anak ketakutan. kami berharap aparat segera bertindak,” ujar armando.
baca juga:usai dilantik langsung gas full
janji fasum hanya manis di brosur
lebih dari satu dekade, fasilitas yang dijanjikan developer seperti masjid, kolam renang, jogging track, taman bermain, hingga sekolah, belum terealisasi.
padahal, brosur pemasaran menjadikan fasilitas tersebut daya tarik utama.
“kami tertarik membeli rumah di sini karena ada janji sekolah dekat rumah. tapi hingga kini, semua janji itu kosong,” keluh armando.
warga ajukan dua laporan resmi
langkah tegas diambil warga dengan melaporkan developer ke polda sumsel atas dugaan wanprestasi.
baca juga:korban tuna rungu wicara tewas disambar ka babaranjang
selain itu, mereka juga melaporkan kasus perusakan jalan dengan nomor laporan lp/b/43i/2025/spkt/polda sumsel, sementara laporan wanprestasi memiliki nomor lp/b/15/i/2025/spkt/polda sumsel.
laporan ditembuskan ke berbagai pihak, termasuk pj gubernur sumsel dan ombudsman.
tuntutan warga: realisasi janji atau pengadilan
warga yang kini berjumlah lebih dari 200 kepala keluarga bersikukuh memperjuangkan hak mereka hingga ke meja hijau jika developer tetap mangkir dari tanggung jawab.
“janji tertulis ada di brosur dan master plan. kami akan terus berjuang sampai hak kami dipenuhi,” pungkas armando.
baca juga:pertanyakan realisasi perda pesantren
dengan tekanan hukum dan dukungan komunitas, warga berharap keadilan akan berpihak pada mereka, memaksa developer memenuhi komitmen yang telah diabaikan selama bertahun-tahun. (*)