Viral Siswa SD Dihukum Duduk di Lantai Karena Telat Bayar SPP, Pakar: Tak Manusiawi

Reporter: Pauzan |

Editor: Pauzan |

Selasa , 14 Jan 2025 - 19:35

Viral Siswa SD Dihukum Duduk di Lantai Karena Telat Bayar SPP, Pakar: Tak Manusiawi--

viral siswa sd dihukum duduk di lantai karena telat bayar spp, pakar: tak manusiawi                            rakyatempatlawang – sebuah video yang menunjukkan seorang siswa sd dihukum duduk di lantai karena menunggak pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan (spp) selama tiga bulan menjadi viral di media sosial.
 kejadian ini terjadi di sd yayasan abdi sukma di medan dan memicu reaksi keras dari masyarakat, mengundang perhatian banyak pihak mengenai masalah pendidikan yang berhubungan dengan kemiskinan dan ketimpangan sosial.
pihak sekolah telah meminta maaf kepada keluarga siswa dan memberikan sanksi kepada wali kelas yang memberikan hukuman tersebut. 
menanggapi peristiwa ini, holy ichda wahyuni, pakar pendidikan dari universitas muhammadiyah surabaya (um surabaya), menegaskan bahwa pendidikan harus mengedepankan asas kemanusiaan.
 menurut holy, meminta siswa duduk di lantai dan melarangnya mengikuti pelajaran adalah hukuman yang tidak tepat, apalagi siswa tersebut merupakan penerima dana bos dan kip, yang hanya menunggu proses pencairan beasiswa.
baca juga:viral siswa sd di medan belajar di lantai, spp dilunasi hingga tamat sma
baca juga:ka logawa dengan stainless steel new generation tersendat di terowongan garahan jember
holy mengungkapkan bahwa masalah seperti ini seringkali terjadi karena adanya ketimpangan sosial yang membuat sebagian anak kesulitan mengakses pendidikan. 
menurutnya, sekolah dan orang tua harus bisa bekerja sama mencari solusi, misalnya dengan mencari dukungan dari donatur atau program csr untuk membantu mengatasi kekurangan biaya pendidikan.
dalam konteks ini, holy juga mempertanyakan sistem pencairan beasiswa dan regulasi yang ada di sekolah. menurutnya, apabila pemerintah sudah menyiapkan dana pendidikan untuk siswa kurang mampu, masalah keterlambatan pencairan dana harus bisa diatasi. 
selain itu, regulasi sekolah harus bisa memastikan semua siswa tetap mendapatkan hak pendidikan tanpa merasa tertekan atau terstigma karena masalah keuangan.
“pendidikan inklusif harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan yang diterapkan sekolah,” ujar holy, menekankan pentingnya menciptakan suasana belajar yang tidak diskriminatif dan tetap mengutamakan kemanusiaan.
baca juga:mau buka indomaret? ini syarat dan modal yang harus anda siapkan
baca juga:terowongan garahan jember: antara uji coba kereta baru dan cerita mistis
kasus ini menunjukkan pentingnya peran regulasi dan kolaborasi antara pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam menjamin akses pendidikan bagi semua anak, terlepas dari latar belakang ekonomi mereka. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Koran Rel 15 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan