PPPK Paruh Waktu: Gaji, NIP, dan Hak-hak yang Diterima, Apa Saja?

Reporter: Edo |

Editor: Edo |

Sabtu , 18 Jan 2025 - 10:00

REL,BACAKORAN.CO - Program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu merupakan kebijakan pemerintah untuk memberikan solusi terhadap penghapusan tenaga honorer.

Kebijakan ini diharapkan dapat memberi kesempatan bagi tenaga non-ASN yang belum lulus seleksi CASN untuk tetap bekerja di sektor pemerintahan.

Namun banyak yang bertanya apakah PPPK Paruh Waktu berhak mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan hak-hak lain seperti gaji ke-13, sebagaimana yang diterima oleh PPPK Penuh Waktu dan PNS.

Berikut penjelasan lengkapnya berdasarkan regulasi yang ada.

Penghapusan Tenaga Honorer dan Pembentukan PPPK Paruh Waktu

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah No.

49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, penghapusan tenaga honorer secara resmi berlaku.

Semua instansi pemerintah dilarang untuk mempekerjakan tenaga honorer setelah tanggal 28 November 2023.

Sebagai langkah antisipasi terhadap kebijakan ini, pemerintah memperkenalkan kategori PPPK Paruh Waktu (paruh waktu).

Skema ini tercantum dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) ASN terbaru, yang bertujuan untuk menghindari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal bagi tenaga non-ASN.

Hak PPPK Paruh Waktu: NIP dan Gaji ke-13

Secara prinsip, PPPK Paruh Waktu berhak mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP), sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 347 Tahun 2024.

pppk paruh waktu: gaji, nip, dan hak-hak yang diterima, apa saja?                            rel,bacakoran.co -  program pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paruh waktu merupakan kebijakan pemerintah untuk memberikan solusi terhadap penghapusan tenaga honorer.
kebijakan ini diharapkan dapat memberi kesempatan bagi tenaga non-asn yang belum lulus seleksi casn untuk tetap bekerja di sektor pemerintahan.
namun banyak yang bertanya apakah pppk paruh waktu berhak mendapatkan nomor induk pegawai (nip) dan hak-hak lain seperti gaji ke-13, sebagaimana yang diterima oleh pppk penuh waktu dan pns.
baca juga: ini 6 program prioritas guru asn dan non asn
berikut penjelasan lengkapnya berdasarkan regulasi yang ada.
penghapusan tenaga honorer dan pembentukan pppk paruh waktu
dengan berlakunya undang-undang no. 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (asn) dan peraturan pemerintah no.
49 tahun 2018 tentang manajemen pppk, penghapusan tenaga honorer secara resmi berlaku.
semua instansi pemerintah dilarang untuk mempekerjakan tenaga honorer setelah tanggal 28 november 2023.
sebagai langkah antisipasi terhadap kebijakan ini, pemerintah memperkenalkan kategori pppk paruh waktu (paruh waktu).
skema ini tercantum dalam rancangan undang-undang (ruu) asn terbaru, yang bertujuan untuk menghindari pemutusan hubungan kerja (phk) massal bagi tenaga non-asn.
baca juga:guru asn golongan ini batal terima tunjangan sertifikasi tahun 2025
hak pppk paruh waktu: nip dan gaji ke-13
secara prinsip, pppk paruh waktu berhak mendapatkan nomor induk pegawai (nip), sebagaimana diatur dalam keputusan menteri panrb nomor 347 tahun 2024.
proses seleksi dan pengangkatan pppk paruh waktu sama dengan pppk penuh waktu, menggunakan sistem computer assisted test (cat).
namun, peserta yang tidak memenuhi standar kelulusan penuh tetap dapat diangkat menjadi pppk paruh waktu dengan hak-hak yang disesuaikan.
baca juga:terbaru: besaran gaji pppk paruh waktu 2025 dan keuntungannya
berikut adalah tahapan pengajuan nip untuk pppk paruh waktu:
1. pengisian daftar riwayat hidup (drh)
setelah pengumuman kelulusan seleksi pppk 2024, peserta yang lolos diminta untuk mengisi daftar riwayat hidup (drh) melalui sistem sscasn bkn.
2. usulan oleh pejabat pembina kepegawaian (ppk)
peserta yang tidak lolos seleksi penuh dapat diusulkan menjadi pppk paruh waktu oleh ppk kepada menteri panrb.
3. penerbitan nip
proses ini berlangsung antara 1-31 januari 2025, dengan penetapan nip yang dijadwalkan selesai pada 1-28 februari 2025.
baca juga:tunjangan sertifikasi 2025 sudah ada di apbn, simak uraian besarannya, guru non-asn juga kebagian
gaji dan tunjangan pppk paruh waktu
meskipun pppk paruh waktu memiliki jam kerja yang lebih fleksibel dibandingkan dengan pppk penuh waktu, mereka tetap mendapatkan hak-hak finansial yang signifikan:
1. gaji pokok
gaji pokok pppk paruh waktu berkisar antara rp2 juta hingga rp5,6 juta per bulan, tergantung pada tugas, tanggung jawab, dan jam kerja yang disepakati.
2. tunjangan
pppk paruh waktu berhak atas beberapa tunjangan, termasuk:
tunjangan keluarga
tunjangan pangan
tunjangan jabatan atau fungsional sesuai dengan bidang tugas
3. gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (thr)
berdasarkan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024, pppk paruh waktu juga berhak mendapatkan gaji ke-13 dan thr, yang mencakup gaji pokok serta tunjangan rutin yang mereka terima. ini menjamin kestabilan finansial bagi pppk paruh waktu.
baca juga:aplikasi dapodik versi 2025 resmi diluncurkan! simak video pembaruan dan cara instalasinya berikut ini
kesimpulan
pppk paruh waktu merupakan solusi inovatif pemerintah untuk memberikan kesempatan bekerja bagi tenaga non-asn pasca penghapusan tenaga honorer.
meskipun ada perbedaan dalam tanggung jawab dan jam kerja dibandingkan dengan pppk penuh waktu, pppk paruh waktu tetap mendapatkan hak-hak utama, seperti nip, tunjangan, gaji ke-13, dan thr.
program ini tidak hanya memberi kepastian kerja bagi tenaga non-asn, tetapi juga memastikan kesejahteraan mereka tetap terjamin.
bagi peserta yang sedang mengikuti seleksi pppk, penting untuk memahami regulasi ini agar dapat memanfaatkan peluang yang ada dengan baik.***

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Koran Rel 18 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan