Kemenpan RB Luncurkan Skema PPPK Paruh Waktu, Solusi Baru untuk Tenaga Honorer

Reporter: Edo |

Editor: Edo |

Minggu , 26 Jan 2025 - 05:30

Doc/Foto/Ist--

kemenpan rb luncurkan skema pppk paruh waktu, solusi baru untuk tenaga honorer                            rel,bacakoran.co – kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemenpan rb) kembali membuat gebrakan dalam upaya penataan tenaga honorer melalui kebijakan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paruh waktu.
inisiatif ini diharapkan menjadi solusi bagi tenaga non-asn yang belum memenuhi kualifikasi sebagai asn penuh.
langkah ini menjadi bagian dari target pemerintah untuk menyelesaikan penataan tenaga honorer sebelum desember 2024, sesuai amanat uu nomor 20 tahun 2023 tentang perubahan uu asn.
baca juga:mendagri tito karnavian izinkan kepala daerah baru mengganti pejabat pemerintahan
pppk paruh waktu sebagai terobosan baru
melalui keputusan menteri panrb no. 16/2025, pppk paruh waktu memberikan peluang bagi tenaga honorer untuk tetap berkontribusi dalam pelayanan publik meski dengan waktu kerja lebih fleksibel. formasi jabatan yang dibuka antara lain:
1. guru dan tenaga kependidikan
2. tenaga kesehatan
3. tenaga teknis
4. pengelola umum operasional
5. operator layanan operasional
6. pengelola layanan operasional
7. penata layanan operasional
kebijakan ini juga mengakomodasi peserta yang sebelumnya gagal dalam seleksi cpns 2024 maupun pppk tahap i dan ii.
baca juga:mendagri tito karnavian izinkan kepala daerah baru mengganti pejabat pemerintahan
tiga kebijakan strategis untuk implementasi
untuk mendukung implementasi pppk paruh waktu, kemenpan rb telah menetapkan tiga kebijakan utama:
1. keputusan menteri panrb no. 634/2024
kebijakan ini mengatur kriteria pelamar pppk dari tenaga non-asn untuk mempermudah proses seleksi.
2. keputusan menteri panrb no. 15/2025
fokus pada penyediaan formasi paruh waktu yang sesuai dengan kualifikasi pelamar dan kebutuhan unit kerja.
3. pengaturan anggaran gaji pppk paruh waktu
pemerintah memastikan pemerintah daerah memiliki dukungan finansial untuk membayar gaji pppk paruh waktu.
baca juga:aldino javier saviola, lulus s2 cumlaude di ugm pada usia 22 tahun, hanya 1 tahun kuliah
dukungan pemerintah daerah dan peran pentingnya
menteri panrb, rini widyantini, menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan ini. ia juga mengingatkan bahwa sesuai uu nomor 20 tahun 2023, pengangkatan tenaga honorer baru tidak lagi diperbolehkan.
“tenaga honorer yang belum berhasil dalam seleksi cpns maupun pppk tetap memiliki kesempatan untuk menjadi asn melalui skema paruh waktu ini. ini adalah peluang besar yang harus dimanfaatkan secara optimal,” ujar rini.
dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat menuntaskan masalah tenaga honorer yang sudah berlangsung sejak 2005, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui tenaga kerja yang lebih terarah dan profesional.***

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Koran Rel 31 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan