Atur Ketat Pinjaman Online, Lindungi Korban

Reporter: Andika |

Editor: Andika |

Selasa , 28 Jan 2025 - 21:57

H David Hadrianto Aljufri SH MH. Foto : dok--

REL, Palembang - Keprihatinannya maraknya korban pinjaman online (pinjol) yang terus bertambah diungkapkan Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumatera Selatan H David Hadrianto Aljufri SH MH.

‘’Secara pribadi maupun kelembagaan, situasi ini sudah sangat mengkhawatirkan. Kita berharap pemerintah pusat segera membuat aturan tegas dan jelas, khususnya untuk mengatasi keberadaan pinjol ilegal yang semakin meresahkan," ujarnya.

David menyoroti mudahnya aplikasi pinjol diakses melalui platform seperti Google PlayStore maupun melalui pesan singkat (SMS) dan aplikasi messenger lainnya. "Peraturan yang tegas sangat diperlukan untuk membatasi ruang gerak pinjol, terutama yang ilegal," tegasnya.

Lebih lanjut, David menekankan pentingnya edukasi pada masyarakat terkait risiko dan bahaya dari penggunaan layanan pinjol. “Selain aturan, pemerintah harus aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mereka tidak terjebak dalam jerat utang yang tak terkendali,” harapnya.

David juga mendorong pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret. ‘’Pembatasan ruang gerak pinjol ilegal sangat mendesak, bahkan jalur hukum harus menjadi solusi untuk menindak tegas pelaku pinjol illegal,’’ katanya.

Dikatakan, jalur pidana harus diterapkan pada kasus pinjol ilegal. ‘’Pemerintah pusat harus bertindak cepat sebelum lebih banyak masyarakat menjadi korban,” tegas David.

Tak hanya itu, David menyerukan adanya pendampingan hukum bagi korban pinjol. Pendampingan ini dapat diwujudkan melalui aturan atau perundang-undangan yang melindungi korban.

"YLKI atau lembaga sejenisnya dapat menjadi wadah bagi korban untuk mengadukan masalah mereka. Dengan adanya pendampingan, korban pinjol memiliki tempat untuk mencari solusi dan perlindungan hukum," paparnya.

Dikatakan, pemerintah harus segera membuat regulasi yang tidak hanya mengatur pinjol, tetapi juga memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat yang telah menjadi korban. "Langkah ini penting agar tidak ada lagi korban baru yang jatuh dalam jeratan pinjol ilegal," ujarnya yang berharap langkah konkret ini segera diambil untuk menghentikan praktik pinjol ilegal yang semakin meresahkan masyarakat. (*)

atur ketat pinjaman online, lindungi korban                            rel, palembang - keprihatinannya maraknya korban pinjaman online (pinjol) yang terus bertambah diungkapkan wakil ketua komisi v dprd sumatera selatan h david hadrianto aljufri sh mh.
‘’secara pribadi maupun kelembagaan, situasi ini sudah sangat mengkhawatirkan. kita berharap pemerintah pusat segera membuat aturan tegas dan jelas, khususnya untuk mengatasi keberadaan pinjol ilegal yang semakin meresahkan," ujarnya.  
david menyoroti mudahnya aplikasi pinjol diakses melalui platform seperti google playstore maupun melalui pesan singkat (sms) dan aplikasi messenger lainnya. "peraturan yang tegas sangat diperlukan untuk membatasi ruang gerak pinjol, terutama yang ilegal," tegasnya.
baca juga:giat preemtif dan preventif untuk tingkatkan keamanan dan ketertiban
lebih lanjut, david menekankan pentingnya edukasi pada masyarakat terkait risiko dan bahaya dari penggunaan layanan pinjol. “selain aturan, pemerintah harus aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mereka tidak terjebak dalam jerat utang yang tak terkendali,” harapnya. 
david juga mendorong pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret. ‘’pembatasan ruang gerak pinjol ilegal sangat mendesak, bahkan jalur hukum harus menjadi solusi untuk menindak tegas pelaku pinjol illegal,’’ katanya. 
dikatakan, jalur pidana harus diterapkan pada kasus pinjol ilegal. ‘’pemerintah pusat harus bertindak cepat sebelum lebih banyak masyarakat menjadi korban,” tegas david.
baca juga:madu untuk promil bisa bikin cepat hamil? ini faktanya
tak hanya itu, david menyerukan adanya pendampingan hukum bagi korban pinjol. pendampingan ini dapat diwujudkan melalui aturan atau perundang-undangan yang melindungi korban.
"ylki atau lembaga sejenisnya dapat menjadi wadah bagi korban untuk mengadukan masalah mereka. dengan adanya pendampingan, korban pinjol memiliki tempat untuk mencari solusi dan perlindungan hukum," paparnya.
dikatakan, pemerintah harus segera membuat regulasi yang tidak hanya mengatur pinjol, tetapi juga memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat yang telah menjadi korban. "langkah ini penting agar tidak ada lagi korban baru yang jatuh dalam jeratan pinjol ilegal," ujarnya yang berharap langkah konkret ini segera diambil untuk menghentikan praktik pinjol ilegal yang semakin meresahkan masyarakat. (*)

Tag

Share