Peluang Emas! Kemenpan RB Buka Peluang Pengangkatan Langsung PPPK Paruh Waktu Tanpa Seleksi Ulang

Reporter: Edo |

Editor: Edo |

Kamis , 30 Jan 2025 - 10:00

Doc/Foto/Ist--

Perjanjian kerja untuk PPPK Paruh Waktu akan berlaku selama satu tahun, dengan penerbitan Nomor Identitas ASN sebagai bagian dari proses tersebut.

Namun, untuk pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu, kinerja dengan predikat "baik" serta ketersediaan anggaran akan menjadi dasar pengambilan keputusan.

Kebijakan ini juga bertujuan memberikan kepastian bagi tenaga honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun, sementara menunggu penataan tenaga non-ASN secara menyeluruh. Aba berharap kebijakan ini dapat memberikan solusi sementara bagi tenaga honorer sekaligus menjaga kelancaran pelayanan publik.

Formasi Jabatan yang Tersedia

Beberapa formasi jabatan yang tersedia untuk PPPK Paruh Waktu antara lain adalah guru dan tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, tenaga teknis, serta pengelola layanan operasional.

Besaran Gaji PPPK Paruh Waktu

Gaji PPPK Paruh Waktu diatur berdasarkan dua patokan utama:

1. Gaji Pegawai Non-ASN Sebelumnya

2. Upah Minimum Wilayah (UMP/UMK) yang berlaku di daerah tempat bekerja.

Namun, tantangan utama kebijakan ini terletak pada ketersediaan anggaran instansi untuk memenuhi hakgaji dan tunjangan PPPK Paruh Waktu.***

peluang emas! kemenpan rb buka peluang pengangkatan langsung pppk paruh waktu tanpa seleksi ulang                            rel,bacakoran.co - pemerintah melalui kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemenpan rb) kembali menegaskan ketentuan terkait pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paruh waktu.
plt deputi bidang sdm aparatur kemenpan rb, aba subagja, mengungkapkan bahwa terdapat kriteria prioritas bagi calon pppk paruh waktu yang dapat langsung diangkat tanpa harus mengikuti seleksi ulang.
baca juga:resmi dibuka! rekrutmen pendamping desa 2025, kesempatan emas untuk berkontribusi pada pembangunan desa
dalam sebuah siaran resmi di kanal youtube kemenpan rb pada 29 januari 2025, aba subagja menjelaskan bahwa individu yang sudah tercatat dalam database badan kepegawaian negara (bkn) akan menjadi prioritas utama dalam pengangkatan pppk paruh waktu.
selain itu, ada beberapa kategori lain yang juga mendapatkan perhatian utama dalam proses rekrutmen, antara lain:
1. terdaftar dalam database bkn
individu yang sudah terdaftar dalam database bkn akan diprioritaskan dalam pengangkatan pppk paruh waktu. hal ini memberikan kemudahan dalam proses rekrutmen bagi mereka yang sudah terdaftar.
2. peserta seleksi pppk tahap 1 yang tidak lulus karena tidak tersedia formasi
peserta yang mengikuti seleksi pppk pada tahap pertama tetapi gagal karena tidak ada formasi yang tersedia, tetap memiliki peluang untuk diangkat sebagai pppk paruh waktu tanpa seleksi ulang.
baca juga:pppk paruh waktu: gaji sesuai ump, hak dan tunjangan yang didapatkan
3. peserta seleksi cpns yang terdaftar dalam database bkn
peserta seleksi calon pegawai negeri sipil (cpns) yang sudah terdaftar dalam database bkn namun tidak lulus juga berhak diangkat sebagai pppk paruh waktu tanpa mengikuti seleksi ulang.
ketentuan pengangkatan dan masa perjanjian kerja
pengangkatan pppk paruh waktu akan bergantung pada kebutuhan instansi masing-masing.
perjanjian kerja untuk pppk paruh waktu akan berlaku selama satu tahun, dengan penerbitan nomor identitas asn sebagai bagian dari proses tersebut.
namun, untuk pengangkatan menjadi pppk penuh waktu, kinerja dengan predikat "baik" serta ketersediaan anggaran akan menjadi dasar pengambilan keputusan.
 
kebijakan ini juga bertujuan memberikan kepastian bagi tenaga honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun, sementara menunggu penataan tenaga non-asn secara menyeluruh. aba berharap kebijakan ini dapat memberikan solusi sementara bagi tenaga honorer sekaligus menjaga kelancaran pelayanan publik.
formasi jabatan yang tersedia
beberapa formasi jabatan yang tersedia untuk pppk paruh waktu antara lain adalah guru dan tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, tenaga teknis, serta pengelola layanan operasional.
baca juga:mahkamah konstitusi diminta teliti dalam memutus gugatan hasil pilkada 2024
besaran gaji pppk paruh waktu
gaji pppk paruh waktu diatur berdasarkan dua patokan utama:
1. gaji pegawai non-asn sebelumnya
2. upah minimum wilayah (ump/umk) yang berlaku di daerah tempat bekerja.
namun, tantangan utama kebijakan ini terletak pada ketersediaan anggaran instansi untuk memenuhi hakgaji dan tunjangan pppk paruh waktu.***

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Koran Rel 31 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan