Blunder Besar! Larangan Pengecer Jual Elpiji 3 Kg, Menteri Bahlil Dinilai Bikin Rakyat Susah?

Reporter: Arul |

Editor: Arul |

Senin , 03 Feb 2025 - 19:36

Masyarakat di berbagai daerah tengah dibuat resah dengan kelangkaan gas elpiji subsidi 3 kg.-ist-

REL, Jakarta – Masyarakat di berbagai daerah tengah dibuat resah dengan kelangkaan gas elpiji subsidi 3 kg.

Kebijakan pemerintah yang melarang pengecer menjual gas melon ini justru disebut sebagai langkah blunder yang merugikan banyak pihak.

Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menyoroti kebijakan tersebut yang dinilai mematikan usaha kecil dan menyulitkan rakyat miskin.

Seperti diketahui, saat ini penjualan elpiji 3 kg hanya boleh dilakukan di pangkalan atau penyalur resmi Pertamina.

Pengecer yang ingin tetap menjualnya diwajibkan mengubah status menjadi pangkalan resmi dalam waktu satu bulan.

Pengecer Tergusur, Usaha Kecil Terancam Gulung Tikar

Fahmy menilai aturan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ini berdampak negatif bagi banyak pihak.

"Kebijakan ini mematikan pengusaha akar rumput, menyusahkan konsumen, dan melabrak komitmen Presiden Prabowo yang berpihak kepada rakyat kecil," ujarnya, Senin (3/2/2025).

Menurutnya, pengecer selama ini berperan penting dalam distribusi elpiji subsidi, terutama bagi masyarakat di pedesaan dan daerah terpencil.

Dengan adanya larangan ini, banyak warung kecil yang kehilangan sumber pendapatan, bahkan terancam bangkrut.

"Dampaknya, pengusaha kecil kehilangan pendapatan, kembali menganggur, dan jatuh ke jurang kemiskinan," tambah Fahmy.

Masyarakat Makin Sulit Dapat Gas Murah

Selain merugikan pengecer, kebijakan ini juga dinilai menyulitkan konsumen.

blunder besar! larangan pengecer jual elpiji 3 kg, menteri bahlil dinilai bikin rakyat susah?                            rel, jakarta – masyarakat di berbagai daerah tengah dibuat resah dengan kelangkaan gas elpiji subsidi 3 kg.
kebijakan pemerintah yang melarang pengecer menjual gas melon ini justru disebut sebagai langkah blunder yang merugikan banyak pihak.
ekonom universitas gadjah mada (ugm), fahmy radhi, menyoroti kebijakan tersebut yang dinilai mematikan usaha kecil dan menyulitkan rakyat miskin.
seperti diketahui, saat ini penjualan elpiji 3 kg hanya boleh dilakukan di pangkalan atau penyalur resmi pertamina.
baca juga:heboh! 34 peserta lolos pppk di gorontalo mendadak dianulir, dprd bongkar dugaan kejanggalan
pengecer yang ingin tetap menjualnya diwajibkan mengubah status menjadi pangkalan resmi dalam waktu satu bulan.
pengecer tergusur, usaha kecil terancam gulung tikar
fahmy menilai aturan menteri esdm bahlil lahadalia ini berdampak negatif bagi banyak pihak.
"kebijakan ini mematikan pengusaha akar rumput, menyusahkan konsumen, dan melabrak komitmen presiden prabowo yang berpihak kepada rakyat kecil," ujarnya, senin (3/2/2025).
baca juga:tiga kesalahan fatal yang harus dihindari pns, salah satunya hidup bersama tanpa ikatan pernikahan yang sah
menurutnya, pengecer selama ini berperan penting dalam distribusi elpiji subsidi, terutama bagi masyarakat di pedesaan dan daerah terpencil.
dengan adanya larangan ini, banyak warung kecil yang kehilangan sumber pendapatan, bahkan terancam bangkrut.
"dampaknya, pengusaha kecil kehilangan pendapatan, kembali menganggur, dan jatuh ke jurang kemiskinan," tambah fahmy.
masyarakat makin sulit dapat gas murah
baca juga:5 rekomendasi wisata menarik di bondowoso
selain merugikan pengecer, kebijakan ini juga dinilai menyulitkan konsumen.
banyak masyarakat, terutama dari kalangan ekonomi bawah, harus menempuh jarak lebih jauh untuk mendapatkan gas elpiji 3 kg di pangkalan resmi.
"kebijakan ini menyulitkan rakyat miskin yang harus membeli elpiji di pangkalan yang jauh dari rumah mereka," jelas fahmy.
di sisi lain, persyaratan menjadi pangkalan resmi dinilai berat bagi para pengecer kecil.
baca juga:gadis 13 tahun di pemalang ancam bunuh ibu gara-gara skincare, polisi beri pendampingan
modal yang dibutuhkan untuk membeli elpiji dalam jumlah besar tidaklah sedikit, sehingga mereka sulit beralih menjadi distributor resmi.
desakan pembatalan kebijakan
kritik terhadap kebijakan ini semakin menguat, terutama karena dinilai bertentangan dengan komitmen presiden prabowo yang ingin berpihak kepada rakyat kecil.
"berhubung kebijakan ini mematikan usaha kecil, menyusahkan rakyat miskin, dan bertentangan dengan komitmen presiden, maka larangan pengecer menjual elpiji 3 kg harus dibatalkan," tegas fahmy.
baca juga:5 rekomendasi wisata di jombang yang wajib dikunjungi
masyarakat kini menunggu langkah pemerintah untuk mengevaluasi kembali aturan ini demi kepentingan bersama.
apakah kebijakan ini akan tetap dijalankan, atau pemerintah akan mengambil langkah bijak untuk menyesuaikan aturan agar tidak merugikan rakyat kecil? **