Demo di Gedung DPR, Serikat Buruh Kritik Kinerja Menteri Kabinet Prabowo
Demo di Gedung DPR, Serikat Buruh Kritik Kinerja Menteri Kabinet Prabowo, Bawa 12 Tuntutan!. FOTO: Disway/Fajar Ilman---
REL, JAKARTA -- Unjuk rasa yang digelar oleh serikat buruh di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, pada Kamis 6 Febuari 2025, menjadi ajang bagi kaum buruh untuk menyuarakan kritik mereka terhadap kinerja para menteri di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto.
Aksi ini dihadiri oleh berbagai organisasi buruh, termasuk FSPMI, KSPI, dan Partai Buruh.
Dalam kesempatan itu, Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, memberikan evaluasi tajam terhadap sejumlah menteri yang dianggapnya kurang maksimal dalam melaksanakan tugas.
"Salah satu agenda buruh adalah mengevaluasi kinerja para menteri. Evaluasi ini harus positif dan memastikan bahwa menteri-menteri bekerja untuk mewujudkan program-program yang dijanjikan oleh Bapak Prabowo Subianto," ujar Said Iqbal.
BACA JUGA:Imbas Harga Cabai Rawit dan Bawang Melonjak, Pedagang Pempek Mengeluh
Said Iqbal menyoroti kinerja beberapa menteri, seperti Menteri ATR/BPN yang dinilai tidak tegas dalam menjalankan program, serta Menteri KKP yang mendapat kritik terkait penanganan masalah di sektor kelautan.
"Menteri Tenaga Kerja harusnya berpihak pada buruh,"
Lebih lanjut, Iqbal mengungkapkan bahwa jika para menteri bekerja dengan baik, Presiden tidak perlu turun tangan menetapkan kenaikan upah minimum sebesar 6,5 persen.
Ia juga menyoroti Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian yang dianggap tidak cukup responsif terhadap isu-isu ekonomi.
"Sangat disayangkan, Menteri ESDM malah lebih sibuk mengurusi tabung LPG di warung-warung, sementara masalah seperti tambang ilegal dan eksplorasi minyak serta batubara seharusnya menjadi fokus utama," ujar Iqbal dengan tegas.
BACA JUGA:Pj Ketua TP PKK Muba Sambut Hangat Finalis Duta Genre 2025
Dalam keterangan yang diterima, ada sejumlah isu yang dibawa para buruh. Ini daftar isu yang diangkat para buruh dalam unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR:
1. Hapus Outsourcing
2. Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan - Tolak Asuransi Swasta Tambahan
- Tag
- Share
-
-
