Besarnya Penyerapan APBN Bukti Pemerintah Gagal Tarik Investor Untuk IKN

Kendati dibangun sebagai salah satu proyek paling ambisius, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kini justru malah tidak menemukan titik terangnya. FOTO: Triboto---
REL, JAKARTA - Kendati dibangun sebagai salah satu proyek paling ambisius, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kini justru malah tidak menemukan titik terangnya.
Bahkan, realisasi pendanaan proyek ini justru menunjukkan ketimpangan yang signifikan antara rencana awal dan implementasi di lapangan.
Terkini, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa status dana anggaran pembangunan IKN saat ini tengah diblokir oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
"Anggarannya gak ada," ujar Menteri Dody di Jakarta, pada Kamis 7 Februari 2025.
BACA JUGA:Lulusan Dijamin Langsung Kerja?
Menurut Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan apakah IKN benar-benar akan menjadi kota masa depan yang mandiri dan berkelanjutan, atau justru menjadi beban fiskal bagi negara dalam jangka panjang?
"Investasi dari sektor swasta melalui skema KPBU masih jauh dari harapan, hanya mencapai 13,8 persen dari target," ujar Achmad ketika dihubungi oleh Disway pada Jumat 7 Februari 2025.
BACA JUGA:Patah Tulang Sungguh Menyiksa! Kenali Gejala, Penyebab, dan Pengobatannya
BACA JUGA:Ratusan Massa Berunjuk Rasa di Polda Metro, Bawa Spanduk 'Adili Jokowi'!
BACA JUGA:Pemkab dan Pertamina Gelar Operasi Pasar
"Lebih parah lagi, kontribusi dari BUMN/BUMD hampir tidak terdengar, menunjukkan minimnya peran mereka dalam proyek strategis nasional ini," tambah Achmad.
Menurut Achmad, salah satu indikasi bahwa proyek IKN semakin membebani negara adalah keputusan pemerintah untuk kembali meningkatkan anggaran APBN untuk IKN menjadi Rp 48,8 triliun pada 2025-2029.
Dengan penambahan ini, total anggaran yang berasal dari kas negara mencapai Rp106 triliun, jauh melampaui target awal sebesar Rp 89,4 triliun.
"Artinya, bukan hanya beban fiskal yang semakin berat, tetapi juga ada ketidakkonsistenan antara rencana awal dengan pelaksanaannya," pungkas Achmad.