Terancam Terbengkalai? Ekonom Sebut IKN Bisa Jadi Proyek Gagal

Reporter: Edo |

Editor: Edo |

Sabtu , 08 Feb 2025 - 07:00

Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara -Doc/Foto.Ist-

REL,BACAKORAN.CO – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menghadapi tantangan besar setelah pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.

Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan semua kementerian dan lembaga untuk melakukan penghematan belanja melalui Instruksi Presiden Tahun 2025 No. 1 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dampak dari kebijakan ini, anggaran pembangunan IKN yang sebelumnya dialokasikan di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kini diblokir.

Menteri PU, Dody Hanggodo, mengonfirmasi bahwa kementeriannya mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp81,38 triliun, dari Rp110,95 triliun menjadi hanya Rp29,57 triliun.

Akibatnya, tidak ada perkembangan signifikan dalam pembangunan IKN saat ini. "Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan tadi saya bilang, kan anggarannya kita diblokir semua, kok tanya progres? Gimana sih? Anggarannya [saja] enggak ada," ujar Dody saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Indikasi IKN Berpotensi Terbengkalai

Situasi ini semakin menguatkan kekhawatiran sejumlah pihak bahwa proyek IKN berpotensi terbengkalai.

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPNVJ, Achmad Nur Hidayat, menilai penundaan relokasi Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN adalah salah satu tanda utama bahwa proyek ini tidak berjalan sesuai rencana.

Menurutnya, kehadiran ASN sangat krusial sebagai penggerak awal aktivitas ekonomi di ibu kota baru.

"Dengan adanya ASN, aktivitas ekonomi di sekitar IKN akan mulai bergerak, memberikan kepastian bagi investor swasta untuk masuk. Namun, dengan penundaan ini, kepercayaan investor terhadap proyek ini semakin menurun," jelas Achmad kepada Tribunnews.

Pembangunan 27 rumah susun untuk ASN serta personel pertahanan dan keamanan memang telah selesai.

Namun, tanpa adanya kepastian pemindahan ASN, kawasan ini dikhawatirkan hanya akan menjadi kota kosong tanpa aktivitas ekonomi yang nyata.

terancam terbengkalai? ekonom sebut ikn bisa jadi proyek gagal                            rel,bacakoran.co – pembangunan ibu kota nusantara (ikn) menghadapi tantangan besar setelah pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.
presiden prabowo subianto telah menginstruksikan semua kementerian dan lembaga untuk melakukan penghematan belanja melalui instruksi presiden tahun 2025 no. 1 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan apbn dan apbd tahun anggaran 2025.
dampak dari kebijakan ini, anggaran pembangunan ikn yang sebelumnya dialokasikan di kementerian pekerjaan umum (pu) kini diblokir.
menteri pu, dody hanggodo, mengonfirmasi bahwa kementeriannya mengalami pemangkasan anggaran sebesar rp81,38 triliun, dari rp110,95 triliun menjadi hanya rp29,57 triliun.
baca juga:besarnya penyerapan apbn bukti pemerintah gagal tarik investor untuk ikn
akibatnya, tidak ada perkembangan signifikan dalam pembangunan ikn saat ini. "realisasi anggaran ikn kayaknya belum ada. kan tadi saya bilang, kan anggarannya kita diblokir semua, kok tanya progres? gimana sih? anggarannya [saja] enggak ada," ujar dody saat ditemui di kompleks parlemen, senayan, jakarta, kamis (6/2/2025).
indikasi ikn berpotensi terbengkalai
situasi ini semakin menguatkan kekhawatiran sejumlah pihak bahwa proyek ikn berpotensi terbengkalai.
ekonom dan pakar kebijakan publik upnvj, achmad nur hidayat, menilai penundaan relokasi aparatur sipil negara (asn) ke ikn adalah salah satu tanda utama bahwa proyek ini tidak berjalan sesuai rencana.
menurutnya, kehadiran asn sangat krusial sebagai penggerak awal aktivitas ekonomi di ibu kota baru.
"dengan adanya asn, aktivitas ekonomi di sekitar ikn akan mulai bergerak, memberikan kepastian bagi investor swasta untuk masuk. namun, dengan penundaan ini, kepercayaan investor terhadap proyek ini semakin menurun," jelas achmad kepada tribunnews.
baca juga:tiket ka edisi lebaran 2025 sudah dapat dipesan melalui aplikasi dan agen resmi
pembangunan 27 rumah susun untuk asn serta personel pertahanan dan keamanan memang telah selesai.
namun, tanpa adanya kepastian pemindahan asn, kawasan ini dikhawatirkan hanya akan menjadi kota kosong tanpa aktivitas ekonomi yang nyata.
"jika asn saja tidak segera pindah, lalu siapa yang akan lebih dulu menghuni ikn? apakah ikn hanya akan menjadi kota kosong dengan gedung-gedung mewah tanpa aktivitas ekonomi yang nyata?" lanjutnya.
ia juga mengingatkan bahwa proyek infrastruktur besar yang tidak berjalan sesuai perencanaan berisiko menjadi white elephant project, atau proyek mahal yang terbengkalai karena tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
baca juga:dpr dukung kenaikan iuran bpjs kesehatan mulai 2026, soroti harga obat yang kian mahal
solusi: alihkan ikn ke konsep lain?
melihat berbagai kendala dalam pendanaan dan realisasi proyek ikn, achmad menyarankan agar pemerintah mulai mempertimbangkan alternatif lain.
ia menyarankan agar proyek ini tidak lagi bergantung pada apbn dan lebih banyak melibatkan sektor swasta.
namun, jika skema pendanaan swasta pun sulit terealisasi, achmad mengusulkan agar fungsi ikn dialihkan menjadi kawasan ekonomi khusus dengan konsep yang lebih fleksibel.
"misalnya, ikn bisa dialihkan menjadi kawasan pariwisata, pusat riset teknologi, atau kota berbasis industri hijau yang menarik minat investasi global," ujarnya.
dengan pendekatan ini, ia meyakini bahwa apbn hanya perlu digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar, sementara pengembangan lebih lanjut dilakukan oleh pihak swasta.
selain itu, otoritas ikn dapat dijadikan badan independen yang bertanggung jawab atas pengelolaan kawasan ini tanpa terus bergantung pada anggaran negara.
"dengan demikian, pemerintah bisa lebih fokus pada pembangunan sektor lain yang lebih mendesak, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur di daerah tertinggal," pungkasnya.
baca juga:guru swasta sertifikasi plpg tuntut prioritas seleksi asn tanpa tes di dpr
masa depan ikn: menunggu keputusan pemerintah
hingga saat ini, belum ada kejelasan mengenai langkah pemerintah selanjutnya terkait proyek ikn. dengan anggaran yang diblokir dan relokasi asn yang tertunda, masa depan ibu kota baru ini masih menjadi tanda tanya besar.
keputusan pemerintah dalam beberapa bulan ke depan akan menjadi kunci apakah proyek ikn tetap dilanjutkan, dialihkan ke konsep lain, atau menghadapi kemungkinan stagnasi yang lebih panjang.***

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Koran Rel 8 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan