Anggaran Dipangkas! Ketua DPRD Kepahiang Pusing di Musrenbang, Apa Solusinya?

REL, KEPAHIANG – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Kepahiang diwarnai pembahasan serius soal pemangkasan anggaran.

Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang, Gregory Dayefiandro, S.E., M.Sc, yang hadir dalam acara tersebut, menegaskan bahwa kebijakan pusat membuat daerah harus lebih kreatif dalam menyusun program prioritas.

Acara yang digelar di Aula Kantor Desa Bogor Baru pada Rabu (05/02/2025) ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepahiang Tahun 2025.

Ketua DPRD: “Harus Optimis Meski Anggaran Dipangkas”

BACA JUGA:Inilah Jalan Tol Paling Unik di Indonesia yang Bikin Pengendara Terpukau

Dalam sambutannya, Gregory mengingatkan bahwa pemangkasan anggaran akibat kebijakan pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres) menjadi tantangan utama.

Namun, ia tetap optimis bahwa pembangunan di Kepahiang bisa terus berjalan.

"Penting bagi kita untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan dengan program pemerintah pusat. Tahun ini, kita kembali menghadapi pemangkasan anggaran, tetapi kita harus tetap optimis dan merancang perencanaan yang baik demi kesejahteraan masyarakat Kepahiang," kata Gregory.

Ketua DPRD Kepahiang juga memastikan bahwa hasil Musrenbang ini akan menjadi dasar pertimbangan DPRD dalam menyusun program pembangunan daerah ke depan.

BACA JUGA:Pemerintah Gratiskan Sejumlah Ruas Tol Selama Lebaran 2025, Ini Daftarnya

Fokus RKPD 2025: SDM dan Infrastruktur Jadi Prioritas

Musrenbang kali ini mengusung tema "Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur untuk Penguatan Ekonomi Daerah."

Asisten II Setda Kabupaten Kepahiang, Hairah Aryani, S.Sos., M.Pd, menjelaskan bahwa tema ini telah diselaraskan dengan visi-misi Kepala Daerah terpilih periode 2025-2030 serta RPJPD dan RPJMD Kabupaten Kepahiang.

"Dalam RKPD 2025, kita masih menghadapi beberapa isu strategis, seperti sektor kesehatan, pendidikan, kemiskinan, dan infrastruktur. Dengan keterbatasan anggaran, kita harus menyusun program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat," jelas Hairah.

BACA JUGA:Sri Mulyani Terbitkan Aturan Baru PPN, Ini Rinciannya!

Pemerintah daerah harus menyesuaikan program prioritas agar tetap sesuai dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Kabupaten Kepahiang, meskipun ada pemangkasan Program Strategis Nasional.

Musrenbang Jadi Wadah Aspirasi Masyarakat