Hanya 400.000 Guru Akan Ikut PPG 2025, Tunjangan Guru Non-ASN Tetap Naik

REL, JAKARTA – Pemerintah menetapkan kebijakan hanya akan membiayai sekitar 400.000 guru untuk mengikuti program Pendidikan Profesi Guru (PPG) pada 2025. 

Keputusan ini merupakan bagian dari langkah efisiensi anggaran yang dilakukan di tengah tekanan fiskal.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, mengungkapkan angka tersebut hanya separuh dari target awal, yakni 806.000 guru yang seharusnya mengikuti PPG tahun ini. "Pelaksanaan PPG tetap berjalan untuk ASN maupun non-ASN yang belum memiliki sertifikasi profesi, sejalan dengan arahan Presiden," ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR, Kamis (13/2/2025).

Tunjangan Guru Non-ASN Tetap Naik

Meskipun ada pengurangan anggaran untuk PPG, Mendikdasmen memastikan tunjangan bagi guru non-ASN tetap diprioritaskan. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp 11,5 triliun, tunjangan profesi guru non-ASN yang sebelumnya Rp 1,5 juta per bulan akan dinaikkan menjadi Rp 2 juta per bulan pada 2025.

BACA JUGA:Dompet Dhuafa Turunkan Tim DMC Bantu Penyintas Banjir di Sulsel

Selain itu, beasiswa untuk pendidikan tetap dialokasikan sebesar Rp 278 miliar, termasuk beasiswa afirmasi bagi guru di daerah tertinggal.

"Kami memastikan hak ASN tidak terganggu. Gaji, tunjangan, dan gaji ke-13 tetap terpenuhi. Tidak boleh ada pagu minus untuk hak-hak pegawai," tegas Abdul Mu’ti.

Anggaran Kemendikdasmen Bertambah

Dalam perkembangan terbaru, Kementerian Keuangan menambah alokasi anggaran untuk Kemendikdasmen sebesar Rp 763,3 miliar. Hal ini mengurangi jumlah pemangkasan anggaran dari Rp 8,03 triliun menjadi Rp 7,27 triliun. Dengan penambahan tersebut, total anggaran Kemendikdasmen untuk 2025 meningkat menjadi Rp 26,27 triliun.

"Kami mendapatkan informasi bahwa Kementerian Keuangan telah menyetujui tambahan anggaran, sehingga efisiensi yang dilakukan tidak akan mengorbankan program prioritas pendidikan," kata Abdul Mu’ti.

Program Pendidikan Tetap Berjalan

Meskipun terdapat efisiensi anggaran, beberapa program prioritas tetap berjalan, seperti:

Peningkatan pendidikan vokasi untuk mencetak lulusan siap kerja.