Aturan Gaji Non-ASN di Masa Transisi ke PPPK: Kemendagri Terbitkan Pedoman Resmi

Reporter: Edo |

Editor: Edo |

Senin , 10 Mar 2025 - 08:30

REL,BACAKORAN.CO – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara resmi telah menerbitkan aturan terkait penganggaran gaji bagi tenaga non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) selama masa transisi menuju status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Aturan ini ditetapkan melalui Surat Kemendagri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah No.900.1.1/664/Keuda, yang diterbitkan pada 14 Februari 2025, sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengelola gaji PPPK yang baru akan diangkat pada Maret 2026.

Aturan ini dibuat sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mengatur penataan tenaga non-ASN dan batas waktu penyelesaiannya hingga Desember 2024.

Berikut adalah beberapa poin penting dalam aturan terbaru ini:

1. Pegawai Non-ASN Tetap Menerima Gaji Selama Masa Transisi

Pegawai non-ASN yang masih dalam tahapan seleksi akan tetap bekerja dan menerima gaji sesuai dengan besaran sebelumnya.

Penganggaran gaji ini akan bersumber dari Belanja Jasa, yang bertujuan untuk melindungi hak finansial pegawai non-ASN selama masa transisi hingga mereka resmi diangkat sebagai PPPK.

2. Penganggaran Gaji PPPK Paruh Waktu

Bagi pegawai yang sudah ditetapkan sebagai PPPK, penggajian mereka harus dimasukkan dalam kode rekening yang sesuai dengan keputusan Kemendagri terkait klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur keuangan daerah.

Pemberian gaji bagi PPPK Paruh Waktu akan mengacu pada Surat Plt. Sekjen Kemendagri Nomor 900.1.1/227/SJ tertanggal 16 Januari 2025, yang berisi pedoman teknis penganggaran bagi PPPK Paruh Waktu.

3. Larangan Pengangkatan Non-ASN di Luar Ketentuan

Kemendagri menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak diperbolehkan mengangkat pegawai non-ASN baru di luar ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

aturan gaji non-asn di masa transisi ke pppk: kemendagri terbitkan pedoman resmi                            rel,bacakoran.co – kementerian dalam negeri (kemendagri) secara resmi telah menerbitkan aturan terkait penganggaran gaji bagi tenaga non-aparatur sipil negara (non-asn) selama masa transisi menuju status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk).
aturan ini ditetapkan melalui surat kemendagri direktorat jenderal bina keuangan daerah no.900.1.1/664/keuda, yang diterbitkan pada 14 februari 2025, sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengelola gaji pppk yang baru akan diangkat pada maret 2026.
aturan ini dibuat sejalan dengan implementasi undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara (asn), yang mengatur penataan tenaga non-asn dan batas waktu penyelesaiannya hingga desember 2024.
baca juga:pertamina buka lowongan besar-besaran di rbb 2025, ini 16 jurusan yang paling dicari!
berikut adalah beberapa poin penting dalam aturan terbaru ini:
1. pegawai non-asn tetap menerima gaji selama masa transisi
pegawai non-asn yang masih dalam tahapan seleksi akan tetap bekerja dan menerima gaji sesuai dengan besaran sebelumnya.
penganggaran gaji ini akan bersumber dari belanja jasa, yang bertujuan untuk melindungi hak finansial pegawai non-asn selama masa transisi hingga mereka resmi diangkat sebagai pppk.
2. penganggaran gaji pppk paruh waktu
bagi pegawai yang sudah ditetapkan sebagai pppk, penggajian mereka harus dimasukkan dalam kode rekening yang sesuai dengan keputusan kemendagri terkait klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur keuangan daerah.
pemberian gaji bagi pppk paruh waktu akan mengacu pada surat plt. sekjen kemendagri nomor 900.1.1/227/sj tertanggal 16 januari 2025, yang berisi pedoman teknis penganggaran bagi pppk paruh waktu.
baca juga:harga dan spesifikasi xiaomi redmi note 13 5g: kamera 108 mp, chipset dimensity 6080, dan layar amoled 120hz
3. larangan pengangkatan non-asn di luar ketentuan
kemendagri menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak diperbolehkan mengangkat pegawai non-asn baru di luar ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
jika larangan ini dilanggar, anggaran untuk gaji pegawai yang diangkat di luar ketentuan tidak akan disetujui.
aturan ini merujuk pada surat menpanrb nomor b/5993/m.sm.01.00/2024 yang diterbitkan pada 12 desember 2024.
4. gaji bagi non-asn yang belum terdaftar di database bkn
bagi pegawai non-asn yang belum terdaftar dalam database badan kepegawaian negara (bkn) tetapi masih dalam proses seleksi, pemerintah daerah tetap diperbolehkan mengalokasikan anggaran gaji mereka.
langkah ini bertujuan untuk memastikan pegawai non-asn yang memenuhi kriteria tetap memperoleh hak gajinya selama masa transisi menuju pengangkatan sebagai pppk.
baca juga:sensasi liburan mewah! kini mentawai bisa dijangkau dengan penerbangan langsung dari padang
kepatuhan terhadap batas waktu penataan pegawai non-asn
aturan ini didasarkan pada pasal 66 undang-undang nomor 20 tahun 2023, yang mengharuskan pemerintah menyelesaikan penataan pegawai non-asn paling lambat desember 2024.
setelah batas waktu tersebut, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-asn di luar skema asn, baik sebagai pegawai negeri sipil (pns) maupun pppk.
keputusan ini menjadi pengingat bagi pemerintah daerah untuk memastikan seluruh tenaga non-asn yang memenuhi kriteria telah didata dan diproses sesuai regulasi yang berlaku.
dengan demikian, pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah dapat berjalan lebih tertib dan sesuai dengan prinsip good governance.***