THR di Indonesia: Dari Persekot ke Hak Pekerja, Begini Sejarahnya!

Reporter: Edo |

Editor: Edo |

Kamis , 13 Mar 2025 - 05:30

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan para pekerja di berbagai sektor dapat merasakan manfaat THR secara adil, guna memenuhi kebutuhan selama Ramadan dan Idul Fitri.

Kesimpulan

Sejarah THR di Indonesia menunjukkan bagaimana kebijakan ini terus berkembang dari waktu ke waktu.

Mulai dari bentuk awalnya sebagai Persekot bagi Pamong Praja hingga menjadi kewajiban perusahaan kepada pekerjanya, THR kini telah menjadi tradisi penting yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

Dengan regulasi yang semakin kuat, pemberian THR tidak hanya menjadi hak pekerja, tetapi juga bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia.***

thr di indonesia: dari persekot ke hak pekerja, begini sejarahnya!                            rel,bacakoran.co - tunjangan hari raya (thr) telah menjadi bagian dari budaya indonesia, terutama bagi para pekerja.
setiap tahun, pemberian thr menjadi momen yang dinantikan oleh para aparatur sipil negara (asn), pegawai swasta, hingga pekerja sektor informal.
namun, bagaimana sebenarnya sejarah munculnya thr di indonesia?
pemberian thr pertama kali diperkenalkan oleh perdana menteri soekiman wirjosandjojo pada tahun 1951.
saat itu, kebijakan ini dikenal dengan istilah persekot, yang merupakan tunjangan bagi pamong praja (sebutan bagi pegawai negeri pada masa itu).
persekot diberikan dalam bentuk uang tunai senilai rp 125 hingga rp 200 serta tambahan bantuan beras.
kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri, terutama menjelang hari raya idul fitri.
namun, persekot bukanlah tunjangan gratis, melainkan pinjaman yang harus dikembalikan melalui pemotongan gaji bulan berikutnya.
hal ini kemudian memicu ketidakpuasan dari para buruh dan pekerja swasta.
baca juga:kejagung geledah depo pertamina plumpang, tindak lanjut kasus korupsi tata kelola bbm
protes buruh dan perubahan kebijakan
pada 13 februari 1952, terjadi aksi mogok nasional yang dilakukan oleh para buruh.
mereka menuntut agar pemberian tunjangan hari raya tidak hanya diberikan kepada pegawai negeri, tetapi juga kepada seluruh pekerja, termasuk buruh sektor swasta.
mereka berargumen bahwa buruh juga memiliki kontribusi besar dalam perekonomian nasional dan layak mendapatkan tunjangan yang sama.
perjuangan ini akhirnya membuahkan hasil pada tahun 1954. menteri perburuhan saat itu, sm abidin, menerbitkan surat edaran yang mengimbau perusahaan untuk memberikan hadiah lebaran kepada buruh.
hadiah tersebut ditetapkan sebesar 1/12 dari total gaji tahunan pekerja.
meskipun demikian, karena sifatnya hanya imbauan, banyak perusahaan yang tidak mengikutinya.
hal ini membuat para buruh kembali menuntut adanya regulasi yang lebih kuat dan mengikat.
baca juga:12 tempat wisata di manggarai barat yang wajib dikunjungi: alamat, tiket, dan jam buka
thr menjadi kewajiban perusahaan
pada tahun 1961, menteri ketenagakerjaan ahem erningpraja mengeluarkan peraturan menteri yang menetapkan bahwa perusahaan wajib memberikan hadiah lebaran kepada pekerja yang telah bekerja minimal tiga bulan.
kemudian, pada era menteri ketenagakerjaan abdul latief di tahun 1994, istilah tunjangan hari raya (thr) keagamaan mulai diperkenalkan secara resmi dalam regulasi ketenagakerjaan.
peraturan ini semakin memperkuat kewajiban pemberian thr bagi pekerja, yang kini telah menjadi bagian dari hak pekerja di indonesia.
baca juga:3 air terjun tertinggi di jawa timur untuk libur lebaran 2025, keindahannya bikin takjub!
thr tahun 2025: jadwal dan skema pencairan
tahun ini, pemerintah kembali mengatur pemberian thr bagi berbagai kategori pekerja. berikut adalah jadwal pencairan thr tahun 2025:
aparatur sipil negara (asn): pencairan dilakukan mulai 17 maret 2025 atau h-15 sebelum idul fitri.
pengemudi ojek online: thr atau bonus hari raya diberikan paling lambat h-7 sebelum lebaran, mengikuti skema yang diatur dalam surat edaran menteri ketenagakerjaan.
pekerja swasta: berdasarkan surat edaran menaker nomor m/2/hk.04.00/iii/2025, thr bagi karyawan swasta harus dibayarkan paling lambat 24 maret 2025 (h-7 sebelum idul fitri 2025).
dengan adanya kebijakan ini, diharapkan para pekerja di berbagai sektor dapat merasakan manfaat thr secara adil, guna memenuhi kebutuhan selama ramadan dan idul fitri.
baca juga:kasus korupsi lahan tol palembang-jambi: kejari muba tahan haji alim di rutan pakjo
kesimpulan
sejarah thr di indonesia menunjukkan bagaimana kebijakan ini terus berkembang dari waktu ke waktu.
mulai dari bentuk awalnya sebagai persekot bagi pamong praja hingga menjadi kewajiban perusahaan kepada pekerjanya, thr kini telah menjadi tradisi penting yang mendukung kesejahteraan masyarakat.
dengan regulasi yang semakin kuat, pemberian thr tidak hanya menjadi hak pekerja, tetapi juga bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja di indonesia.***

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Koran Rel 13 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan