DPR Revisi UU TNI, Benarkah Langkah Mundur ke Dwifungsi Militer?

Reporter: Arul |

Editor: Arul |

Selasa , 18 Mar 2025 - 10:30

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang memungkinkan prajurit aktif menduduki lebih banyak jabatan sipil. -ist-

Ia menegaskan bahwa profesionalisme TNI bisa tergerus jika prajuritnya terus diberi peran di luar fungsi pertahanan negara.

DPR: Tidak Ada Dwifungsi, Justru Pembatasan

Di sisi lain, Ketua Panitia Kerja (Panja) revisi UU TNI, Utut Adianto, menepis kekhawatiran bahwa kebijakan ini akan mengembalikan dwifungsi militer.

Politikus PDIP itu menegaskan bahwa revisi ini justru bertujuan untuk membatasi ruang gerak TNI di ranah sipil.

“Kekhawatiran dwifungsi sudah berkali-kali kami bahas, justru ini melimitasi agar tidak terjadi penyimpangan,” kata Utut.

DPR dan pemerintah mengklaim bahwa prinsip supremasi sipil tetap menjadi perhatian utama dalam revisi ini.

Namun, dengan bertambahnya daftar jabatan sipil yang bisa diisi prajurit aktif, kekhawatiran publik masih belum mereda.

Menuju Pengesahan, Polemik Berlanjut

Pembahasan revisi UU TNI ini masih terus bergulir dan akan segera memasuki tahap finalisasi. Kritik dari berbagai kalangan menunjukkan bahwa masyarakat masih mempertanyakan urgensi dan dampak jangka panjang kebijakan ini.

Akankah revisi ini benar-benar melindungi supremasi sipil, atau justru membuka kembali jalan bagi dominasi militer dalam pemerintahan? Waktu yang akan menjawab. **

dpr revisi uu tni, benarkah langkah mundur ke dwifungsi militer?                            rel, jakarta – dewan perwakilan rakyat (dpr) mengusulkan revisi undang-undang tentara nasional indonesia (uu tni) yang memungkinkan prajurit aktif menduduki lebih banyak jabatan sipil. 
namun, langkah ini menuai kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk kelompok masyarakat sipil yang menilai revisi ini bisa mengikis prinsip supremasi sipil dan membuka kembali ruang bagi dwifungsi militer.
perubahan pada pasal 47: jabatan sipil untuk tni aktif 
wakil ketua dpr sufmi dasco ahmad menjelaskan bahwa revisi yang dilakukan pada pasal 47 uu tni menambah daftar jabatan sipil yang bisa diisi oleh prajurit tni aktif.
baca juga:kades talang benteng dan ketua bpd batu jungul dilaporkan ke bawaslu empat lawang
“sebelum direvisi ada 10 jabatan, sekarang bertambah karena di masing-masing institusi terdapat regulasi yang memungkinkan hal tersebut,” ujar dasco dalam konferensi pers di kompleks parlemen senayan, senin (17/3/2025).
pasal 47 ayat (1) revisi uu tni mencantumkan bahwa prajurit aktif dapat menduduki jabatan di berbagai kementerian dan lembaga, termasuk bidang pertahanan negara, intelijen, keamanan laut, hingga kejaksaan agung dan mahkamah agung. 
dasco mencontohkan, jaksa agung muda pidana militer (jampidmil) di kejaksaan agung memang sudah diatur dalam undang-undang terkait.
reaksi keras dari kelompok sipil 
baca juga:5 rekomendasi wisata religi di cilacap yang wajib dikunjungi
namun, revisi ini mendapat penolakan dari yayasan lembaga bantuan hukum indonesia (ylbhi) dan kelompok sipil lainnya. 
ketua ylbhi muhammad isnur menilai kebijakan ini berisiko mencampuradukkan ranah militer dan sipil, yang bertentangan dengan semangat reformasi. 
“penempatan prajurit tni di jabatan sipil bisa mengikis prinsip supremasi sipil dan mengancam sistem merit aparatur sipil negara,” tegas isnur.
lebih jauh, isnur menyebut revisi ini dapat menghidupkan kembali dwifungsi abri, konsep yang pernah diterapkan di era orde baru dan dikritik karena memberi militer peran dominan di pemerintahan sipil. 
baca juga:5 rekomendasi wisata religi di cimahi yang wajib dikunjungi
ia menegaskan bahwa profesionalisme tni bisa tergerus jika prajuritnya terus diberi peran di luar fungsi pertahanan negara.
dpr: tidak ada dwifungsi, justru pembatasan
di sisi lain, ketua panitia kerja (panja) revisi uu tni, utut adianto, menepis kekhawatiran bahwa kebijakan ini akan mengembalikan dwifungsi militer. 
politikus pdip itu menegaskan bahwa revisi ini justru bertujuan untuk membatasi ruang gerak tni di ranah sipil. 
baca juga:4 rekomendasi wisata religi di bondowoso yang wajib dikunjungi
“kekhawatiran dwifungsi sudah berkali-kali kami bahas, justru ini melimitasi agar tidak terjadi penyimpangan,” kata utut.
dpr dan pemerintah mengklaim bahwa prinsip supremasi sipil tetap menjadi perhatian utama dalam revisi ini. 
namun, dengan bertambahnya daftar jabatan sipil yang bisa diisi prajurit aktif, kekhawatiran publik masih belum mereda.
menuju pengesahan, polemik berlanjut
baca juga:mafia gas 3 kg merajalela, dpr desak hukuman berat agar kapok!
pembahasan revisi uu tni ini masih terus bergulir dan akan segera memasuki tahap finalisasi. kritik dari berbagai kalangan menunjukkan bahwa masyarakat masih mempertanyakan urgensi dan dampak jangka panjang kebijakan ini.
akankah revisi ini benar-benar melindungi supremasi sipil, atau justru membuka kembali jalan bagi dominasi militer dalam pemerintahan? waktu yang akan menjawab. **