Renbang Harus Sinkron dan Bersinergi

REL, Palembang - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan (Renbang) yang terintegrasi dan tepat sasaran untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata. 

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, Edward Candra, saat membuka Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 di Graha Bina Praja, Kamis (20/3/2025).

Dalam sambutannya, Edward Candra menekankan bahwa pembangunan Sumsel tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, tetapi juga melibatkan pemerintah kabupaten/kota serta seluruh elemen masyarakat. 

Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah sangat diperlukan dalam menyusun RPJMD yang berbasis masalah, potensi, serta harapan masyarakat.

BACA JUGA:Terima Tiga Nama Calon Sekwan

"Perencanaan pembangunan harus sinkron dan bersinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. RPJMD yang kita bahas dalam forum ini harus berbasis masalah, potensi, dan harapan yang diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional," jelasnya.

Edward juga menambahkan bahwa RPJMD Sumsel 2025-2029 harus memperhitungkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk usulan dari kabupaten/kota dan stakeholder terkait. 

Dengan demikian, perencanaan pembangunan daerah benar-benar mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan.

"Saya berharap kepada seluruh stakeholder dapat berperan aktif dalam forum ini. Perencanaan yang kita susun harus bermuara pada satu tujuan, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata," tandasnya.

BACA JUGA:Teken Nota Kesepakatan Musrenbang RPJMD

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumsel, Regina Ariyanti, melaporkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh masukan dalam penyempurnaan penyusunan RPJMD 2025-2029.

Forum ini diikuti oleh perwakilan dari Universitas Sriwijaya (UNSRI), DPRD Sumsel, instansi vertikal, perangkat daerah, tim transisi, kepala Bappeda kabupaten/kota se-Sumsel, akademisi, organisasi profesi, kemahasiswaan, keagamaan, kelompok marginal, disabilitas, serta media.

Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan diskusi, sesi tanya jawab, serta penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Forum Konsultasi Publik RKPD Tahun 2025. 

BACA JUGA:Perkara Penusukan Mantan Anggota DPRD, Kapolrestabes Palembang Kita Tingkatkan Tersangka