Buruh Tolak KRIS: Minta Prabowo Batalkan Penghapusan Kelas BPJS

buruh tolak kris: minta prabowo batalkan penghapusan kelas bpjs rel,bacakoran.co - sejumlah elemen buruh yang tergabung dalam forum jaminan sosial (jamsos) secara tegas menolak kebijakan penghapusan sistem kelas pada bpjs kesehatan yang digantikan oleh sistem kamar rawat inap standar (kris). kebijakan tersebut tertuang dalam peraturan presiden (perpres) nomor 59 tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas perpres nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. baca juga:xiaomi 16 siap meluncur lebih awal: usung snapdragon 8 elite 2, desain ringkas, dan baterai jumbo 6800mah alasan penolakan ketua koordinator forum jamsos, jusuf rizal, menyatakan bahwa kebijakan kris dinilai tidak adil dan justru menimbulkan ketimpangan baru dalam sistem layanan kesehatan nasional. menurutnya, sistem satu kelas rawat inap akan menghilangkan diferensiasi layanan berdasarkan kemampuan ekonomi peserta, yang selama ini diakomodasi melalui sistem kelas 1, 2, dan 3. "kita menolak ide kris ini karena satu ruang perawatan untuk semua itu bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. bagi kami, ini justru akan merugikan banyak peserta, terutama buruh dan rakyat kecil," ujar jusuf rizal usai melakukan audiensi dengan dewan jaminan sosial nasional (djsn) di jakarta, rabu (21/5/2025). jusuf juga menyebut bahwa penerapan kris berpotensi menambah beban anggaran bpjs kesehatan secara signifikan. ia menilai dana yang telah dialokasikan lebih baik digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang sudah ada, bukan membangun sistem baru yang belum tentu efektif. baca juga:pesona tersembunyi di ujung selatan sumatera: pantai minang rua, permata alam dari lampung selatan dampak bagi buruh senada dengan jusuf, ketua institute hubungan industrial indonesia, saepul tavip, juga menyampaikan kekhawatiran akan dampak dari sistem kris terhadap para buruh. ia menjelaskan bahwa buruh yang selama ini menggunakan layanan kelas 1 dan 2 akan mengalami penurunan kualitas pelayanan (downgrade) karena penyamarataan layanan. "implikasinya sangat besar bagi buruh. kalau selama ini mereka mendapat layanan kelas 1 dan 2, maka jika kris diterapkan, mereka bisa saja mendapatkan fasilitas yang lebih rendah karena semuanya disamaratakan. ini jelas bentuk ketidakadilan," jelas saepul. ia menambahkan, jika sistem kris diberlakukan, iuran peserta mandiri kemungkinan besar akan menjadi tunggal, dengan nominal yang berada di kisaran iuran kelas 2 atau 3. hal ini akan membuat peserta yang sebelumnya bersedia membayar lebih untuk layanan kelas atas menjadi enggan, sehingga berpotensi menurunkan total penerimaan iuran bpjs dan menyebabkan defisit. baca juga:pemerintah cairkan gaji ke-13 untuk pensiunan pns mulai 2 juni 2025, ini rinciannya ancaman aksi buruh saepul menegaskan, jika pemerintah tetap memaksakan kebijakan kris tanpa mendengarkan aspirasi rakyat, khususnya buruh, maka mereka siap untuk melakukan aksi unjuk rasa. "kalau kebijakan ini dipaksakan, kami akan turun ke jalan. buruh tidak akan tinggal diam. ini menyangkut hak dan masa depan jaminan kesehatan seluruh rakyat," ujar saepul dengan nada tegas. respons djsn menanggapi penolakan tersebut, ketua djsn, nunung nuryartono, menyatakan bahwa pihaknya terbuka terhadap semua masukan dari pemangku kepentingan. djsn menurutnya memiliki mandat untuk memastikan bahwa setiap kebijakan terkait jaminan sosial benar-benar memberikan perlindungan dan manfaat yang optimal bagi masyarakat. “kami sangat menghargai masukan dari semua pihak, termasuk para buruh. tujuan kami adalah meningkatkan mutu layanan dan memperbaiki sistem perlindungan sosial yang ada,” kata nunung. baca juga:pemkot pagaralam lakukan rapat persiapan kegiatan besemah expo dan bazar dalam rangka hut kota pagaralam ke-24 jadwal implementasi kris sebagai informasi, penerapan sistem kris dijadwalkan paling lambat pada tanggal 30 juni 2025. dalam masa transisi ini, seluruh rumah sakit diberi keleluasaan untuk mulai menyesuaikan pelayanan rawat inap mereka sesuai dengan standar kris, dengan mempertimbangkan kemampuan masing-masing fasilitas kesehatan.***    

Tag

• # reformasibpjs
• # perpresnomor59tahun2024
• # kesehatanpublik
• # djsn
• # penolakankris
• # forumjamsos
• # buruhindonesia
• # jaminansosial
• # bpjskesehatan
• # keadilansosial
• # prabowosubianto
• # kris

Share

• 
• 
• 
• 
•