Siap Dukung Rekonsiliasi Iuran JKN Ditanggung Pemerintah

Reporter: Reri Alfian |

Editor: Reri Alfian |

Kamis , 12 Jun 2025 - 19:52

Rapat Rekonsiliasi BPJS di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam. Foto : Reri/REL--

siap dukung rekonsiliasi iuran jkn ditanggung pemerintah                            rel, pagar alam - untuk memastikan data kepesertaan bpjs yang akurat dan terkini, pemerintah kota
(pemkot) pagar alam siap dukung untuk rekonsiliasi iuran jaminan kesehatan nasional (jkn), baik
untuk pegawai negeri sipil (pns), cpns, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk), dprd
hingga untuk masyarakat dengan bpjs yang ditanggung pemerintah.
hal disampaikan pj sekda kota pagar alam dahnial nasution saat memimpin rapat bersama bpjs
kesehatan pagar alam, di ruang rapat besemah iii setdako pagar alam, rabu (11/06)
dikatakanya, jika rekonsiliasi jkn ini selain bertujuan untuk memastikan data kepesertaan bpjs
kesehatan akurat dan terkini, juga untuk memastikan semua peserta ppnpn terdaftar dan mendapatkan
hak pelayanan kesehatan, memastikan pembayaran iuran ppnpn sesuai dengan ketentuan, mencegah
kesalahan dalam pencatatan dan pembayaran iuran,
baca juga:wawako mendaki puncak gunung dempo
"serta mengidentifikasi dan menyelesaikan perbedaan data antara pemda, bpjs kesehatan dan
anggaran pendapatan dan penatausahaan nasional (appn)," paparnya.
diterangkan pj sekda, adapun besaran iuran jaminan kesehatan bagi peserta ppu di lingkungan
pemerintah daerah (pemda) sebesar 5% dari gaji/upah per bulan, dengan rincian 4% dibayarkan oleh
pemberi kerja dalam hal ini pemda dan 1% dibayarkan oleh pekerja atau penerima gaji.
"dimana anggaran untuk pembayaran iuran rekonsiliasi jkn di lingkungan pemkot pagar alam telah ter-
cover di rencana kerja dan anggaran (rka) dinas kesehatan kota pagar alam," imbuhnya
dirinya menyebutkan, bahwa besaran iuran ini sesuai dengan undang-undang (uu) nomor 40 tahun
2004 tentang jaminan sosial nasional, uu nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggaran
jaminan sosial, peraturan presiden (perpres) nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan juncto
(jo) perpres nomor 75 tahun 2019 jo perpres nomor 64 tahun 2020.
baca juga:dukung kkn tematik unsri ke-102 di pagar alam
"untuk opd terkait segera ditindaklanjuti, sehingga fokus kita untuk rekonsiliasi ini dapat terlaksana
dengan semestinya," pungkasnya, (rer)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Rel 13 Juni 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan