Tunggu Tahap 2 dan Skema Optimalisasi dari Pusat

Reporter: Mael |

Editor: Mael |

Rabu , 25 Jun 2025 - 23:09

Widia Ningsih SH MH. Foto: dok/Istimewa--

Ia mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lahat sejauh ini sudah

melakukan koordinasi dan komunikasi intensif, termasuk dengan perwakilan honorer

kategori R3.

Dalam pertemuan tersebut, pihaknya menegaskan bahwa langkah berikutnya hanya

dapat dilakukan setelah pengumuman resmi tahap 2 dirilis oleh pusat.

Widia menegaskan bahwa Pemkab Lahat tidak memiliki ruang untuk membuat

kebijakan sendiri di luar kerangka regulasi nasional.

Semua keputusan terkait kepegawaian, termasuk status honorer, sepenuhnya

mengacu pada aturan yang ditetapkan oleh KemenPAN-RB.

"Kami tidak bisa membuat kebijakan atau peraturan sendiri yang bertentangan

dengan ketentuan dari pusat. Segala keputusan terkait status kepegawaian honorer,

termasuk pengangkatan, harus mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh

Kementerian terkait," tegasnya.

Dalam pernyataannya, Widia juga menyinggung tentang program optimalisasi

tunggu tahap 2 dan skema optimalisasi dari pusat                            rel, lahat — wakil bupati kabupaten lahat, widia ningsih, sh, mh, akhirnya
angkat bicara terkait status ribuan tenaga honorer kategori r2 dan r3 di lingkungan
pemerintah kabupaten lahat.
penjelasan ini muncul sebagai jawaban atas keresahan yang mengemuka dari para
honorer, yang terus mempertanyakan kejelasan nasib kepegawaian mereka ke
depan.
dalam keterangannya, widia menjelaskan bahwa nasib honorer r2 dan r3 sangat
bergantung pada dua faktor kunci: pengumuman hasil seleksi tahap 2, serta
implementasi program optimalisasi yang tengah disusun oleh pemerintah pusat,
khususnya kementerian pan-rb.
baca juga:pagar alam dapat kuncuran bangubsus rp35 miliar
&quot;kami memahami kekhawatiran dan harapan dari rekan-rekan honorer r2 dan r3.
saat ini, fokus utama adalah menunggu pengumuman tahap 2 yang menjadi
tahapan krusial bagi sebagian besar dari mereka,&quot; ujar widia, selasa (24/6/2025).
ia mengungkapkan bahwa pemerintah kabupaten lahat sejauh ini sudah
melakukan koordinasi dan komunikasi intensif, termasuk dengan perwakilan honorer
kategori r3.
dalam pertemuan tersebut, pihaknya menegaskan bahwa langkah berikutnya hanya
dapat dilakukan setelah pengumuman resmi tahap 2 dirilis oleh pusat.
widia menegaskan bahwa pemkab lahat tidak memiliki ruang untuk membuat
kebijakan sendiri di luar kerangka regulasi nasional.
baca juga:gerak cepat tuntaskan tebas bayang
semua keputusan terkait kepegawaian, termasuk status honorer, sepenuhnya
mengacu pada aturan yang ditetapkan oleh kemenpan-rb.
&quot;kami tidak bisa membuat kebijakan atau peraturan sendiri yang bertentangan
dengan ketentuan dari pusat. segala keputusan terkait status kepegawaian honorer,
termasuk pengangkatan, harus mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh
kementerian terkait,&quot; tegasnya.
dalam pernyataannya, widia juga menyinggung tentang program optimalisasi
tenaga honorer yang akan diluncurkan oleh pusat setelah hasil tahap 2 diumumkan.
program ini diyakini bisa menjadi peluang baru bagi honorer yang belum
terakomodasi.
baca juga:borong medali di kejurwil tapak suci
&quot;setelah pengumuman tahap 2, insya allah akan ada program pusat yang namanya
optimalisasi. ini adalah skema yang sedang dibahas dan akan dikeluarkan
aturannya oleh kementerian,&quot; jelasnya.
mengenai peluang tenaga honorer r2 dan r3 untuk diangkat menjadi pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk), widia menyebut semuanya masih
menunggu detail dari skema optimalisasi tersebut.
&quot;peluang untuk diangkat menjadi pppk sangat erat kaitannya dengan kebijakan
optimalisasi tersebut. kami harus menunggu detail peraturan yang akan dikeluarkan
oleh kementerian,&quot; tambahnya.
baca juga:rokok amputasi
ia menambahkan bahwa peta kebutuhan asn di daerah, termasuk di kabupaten
lahat, sepenuhnya akan ditentukan oleh pusat.
apabila ke depan terdapat kekurangan asn di sektor-sektor tertentu, besar
kemungkinan program optimalisasi dapat menjadi solusi.
&quot;apabila di kabupaten lahat nantinya dipetakan masih kekurangan asn di
beberapa sektor, bukan tidak mungkin program optimalisasi ini bisa mengakomodir.
namun, sekali lagi, ini semua adalah kewenangan dan keputusan dari kementerian
pan-rb,&quot; pungkasnya.
wabup widia pun mengimbau seluruh tenaga honorer r2 dan r3 untuk tetap
bersabar dan terus memantau perkembangan melalui kanal informasi resmi
pemerintah.
ia memastikan bahwa pemerintah daerah akan terus menjalin komunikasi dengan
kementerian terkait demi kepastian masa depan para tenaga honorer.
baca juga:mantan pj bupati empat lawang diperiksa tim kejaksaan
&quot;intinya, kami akan selalu berupaya yang terbaik dalam kerangka aturan yang
berlaku. saya rasa penjelasan ini sudah cukup jelas, dan kami akan terus
menyampaikan informasi terbaru begitu ada perkembangan dari pusat,&quot; tutupnya. (*)