Supriyadi Resmi Jabat Kepala BPKP Sumsel

Reporter: Arul |

Editor: Arul |

Rabu , 25 Jun 2025 - 23:11

KUKUH: Gubernur Sumsel, H Herman Deru mengukuhkan Supriyadi sebagai Kepala Perwakilan BPKP Sumsel di Griya Agung Palembang pada Selasa (24/6/2025). Foto: Kominfo Sumsel--

REL, Palembang – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru secara

resmi mengukuhkan Supriyadi sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumsel yang baru.

Acara pengukuhan berlangsung di Griya Agung Palembang, Selasa (24/6/2025),

dihadiri oleh jajaran pejabat pemerintah daerah serta tamu undangan.

Dalam sambutannya, Gubernur Herman Deru menyampaikan sejumlah tantangan

strategis yang dihadapi Pemerintah Provinsi Sumsel, terutama terkait penguatan

sektor pangan dan infrastruktur logistik, serta perbaikan sistem tata kelola keuangan

di tingkat desa.

Gubernur menyoroti target besar pemerintah daerah untuk meningkatkan

produktivitas komoditas unggulan Sumsel seperti padi, jagung, dan kopi.

Namun, ia mengakui bahwa kendala utama saat ini adalah keterbatasan Pelabuhan

Boom Baru yang tidak lagi memadai karena sendimentasi yang parah.

supriyadi resmi jabat kepala bpkp sumsel                            rel, palembang – gubernur sumatera selatan (sumsel) h. herman deru secara
resmi mengukuhkan supriyadi sebagai kepala perwakilan badan pengawasan
keuangan dan pembangunan (bpkp) provinsi sumsel yang baru.
acara pengukuhan berlangsung di griya agung palembang, selasa (24/6/2025),
dihadiri oleh jajaran pejabat pemerintah daerah serta tamu undangan.
dalam sambutannya, gubernur herman deru menyampaikan sejumlah tantangan
strategis yang dihadapi pemerintah provinsi sumsel, terutama terkait penguatan
sektor pangan dan infrastruktur logistik, serta perbaikan sistem tata kelola keuangan
di tingkat desa.
baca juga:tunggu tahap 2 dan skema optimalisasi dari pusat
gubernur menyoroti target besar pemerintah daerah untuk meningkatkan
produktivitas komoditas unggulan sumsel seperti padi, jagung, dan kopi.
namun, ia mengakui bahwa kendala utama saat ini adalah keterbatasan pelabuhan
boom baru yang tidak lagi memadai karena sendimentasi yang parah.
“kita punya cita-cita besar mewujudkan pelabuhan tanjung carat, karena setiap hari
kita saksikan mobil-mobil besar masuk ke tengah kota, sangat berisiko dan tidak
efisien. kita butuh pelabuhan baru yang layak,” tegas herman deru.
isu kedua yang disoroti gubernur adalah minimnya bagi hasil pendapatan daerah,
khususnya dari sektor pajak.
baca juga:fokus tekan risiko stunting di desa
ia mengkritisi banyaknya perusahaan besar yang beroperasi di sumsel namun
memiliki nomor pokok wajib pajak (npwp) di jakarta, sehingga pendapatan pajak
tidak masuk ke kas daerah.
“kita ini punya kebun, kita yang kena pencemaran lingkungan, tapi pajaknya justru
dinikmati jakarta. ini jadi pekerjaan rumah bersama,” ujar herman deru, berharap
bpkp dapat ikut mengawal isu penting ini agar keadilan fiskal dapat terwujud.
gubernur juga menaruh perhatian pada persoalan pengelolaan keuangan desa yang
dinilai masih lemah. minimnya pemahaman mengenai aturan dan tata kelola
anggaran membuat sebagian kepala desa terjerumus pada praktik yang menyalahi
hukum.
baca juga:fokus tekan risiko stunting di desa
“kita butuh edukasi keuangan yang lebih baik bagi perangkat desa. mereka ini perlu
didampingi agar tidak salah langkah,” tambahnya.
menanggapi arahan gubernur, supriyadi menyatakan kesiapannya untuk menjadi
mitra strategis pemerintah provinsi sumsel dalam mengawal dan mendampingi tiga
isu utama tersebut.
ia menegaskan bahwa bpkp tidak hanya akan menjalankan fungsi pengawasan,
tetapi juga aktif memberikan solusi dan pembinaan.
“isu pendapatan daerah, pengelolaan keuangan desa, dan pembangunan
infrastruktur seperti pelabuhan akan menjadi fokus pengawalan kami. kami siap
membantu daerah mengelola sdm dan sistem keuangan secara lebih akuntabel,”
tegas supriyadi.
baca juga:gerebek pemilik senpi ilegal di paiker
ia juga menambahkan bahwa peran bpkp akan diperkuat dalam pengawasan
terhadap pendapatan asli daerah (pad) serta peningkatan kualitas belanja daerah,
terutama yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat dan
pengentasan kemiskinan. (*)