Supriyadi Resmi Jabat Kepala BPKP Sumsel

supriyadi resmi jabat kepala bpkp sumsel rel, palembang – gubernur sumatera selatan (sumsel) h. herman deru secara resmi mengukuhkan supriyadi sebagai kepala perwakilan badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) provinsi sumsel yang baru. acara pengukuhan berlangsung di griya agung palembang, selasa (24/6/2025), dihadiri oleh jajaran pejabat pemerintah daerah serta tamu undangan. dalam sambutannya, gubernur herman deru menyampaikan sejumlah tantangan strategis yang dihadapi pemerintah provinsi sumsel, terutama terkait penguatan sektor pangan dan infrastruktur logistik, serta perbaikan sistem tata kelola keuangan di tingkat desa. baca juga:tunggu tahap 2 dan skema optimalisasi dari pusat gubernur menyoroti target besar pemerintah daerah untuk meningkatkan produktivitas komoditas unggulan sumsel seperti padi, jagung, dan kopi. namun, ia mengakui bahwa kendala utama saat ini adalah keterbatasan pelabuhan boom baru yang tidak lagi memadai karena sendimentasi yang parah. “kita punya cita-cita besar mewujudkan pelabuhan tanjung carat, karena setiap hari kita saksikan mobil-mobil besar masuk ke tengah kota, sangat berisiko dan tidak efisien. kita butuh pelabuhan baru yang layak,” tegas herman deru. isu kedua yang disoroti gubernur adalah minimnya bagi hasil pendapatan daerah, khususnya dari sektor pajak. baca juga:fokus tekan risiko stunting di desa ia mengkritisi banyaknya perusahaan besar yang beroperasi di sumsel namun memiliki nomor pokok wajib pajak (npwp) di jakarta, sehingga pendapatan pajak tidak masuk ke kas daerah. “kita ini punya kebun, kita yang kena pencemaran lingkungan, tapi pajaknya justru dinikmati jakarta. ini jadi pekerjaan rumah bersama,” ujar herman deru, berharap bpkp dapat ikut mengawal isu penting ini agar keadilan fiskal dapat terwujud. gubernur juga menaruh perhatian pada persoalan pengelolaan keuangan desa yang dinilai masih lemah. minimnya pemahaman mengenai aturan dan tata kelola anggaran membuat sebagian kepala desa terjerumus pada praktik yang menyalahi hukum. baca juga:fokus tekan risiko stunting di desa “kita butuh edukasi keuangan yang lebih baik bagi perangkat desa. mereka ini perlu didampingi agar tidak salah langkah,” tambahnya. menanggapi arahan gubernur, supriyadi menyatakan kesiapannya untuk menjadi mitra strategis pemerintah provinsi sumsel dalam mengawal dan mendampingi tiga isu utama tersebut. ia menegaskan bahwa bpkp tidak hanya akan menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga aktif memberikan solusi dan pembinaan. “isu pendapatan daerah, pengelolaan keuangan desa, dan pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan akan menjadi fokus pengawalan kami. kami siap membantu daerah mengelola sdm dan sistem keuangan secara lebih akuntabel,” tegas supriyadi. baca juga:gerebek pemilik senpi ilegal di paiker ia juga menambahkan bahwa peran bpkp akan diperkuat dalam pengawasan terhadap pendapatan asli daerah (pad) serta peningkatan kualitas belanja daerah, terutama yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. (*)

Tag

Share

• 
• 
• 
• 
•