Sungai Kili Tercemar Berat

Reporter: Mael |

Editor: Mael |

Sabtu , 28 Jun 2025 - 22:49

VERIFIKASI: Dokumentasi kegiatan verifikasi lapangan pada Kamis, 12 Juni 2025, bersama Plh Sekda, Kepala DLH, dan perwakilan warga. Foto: Istimewa--

Sebagai bentuk konkret, ia melakukan verifikasi lapangan pada Kamis, 12 Juni 2025, bersama Plh Sekda, Kepala DLH, dan perwakilan warga.

Verifikasi dimulai di wilayah PT MIP, tepatnya di titik KPL 2 dan KPL 3.

Di sana, aliran sungai tampak kecil karena musim kemarau, namun Wakil Bupati mengingatkan bahwa saat musim hujan, limpasan lumpur dari kiri dan kanan bisa membawa material tambang ke sungai dan menyebabkan pencemaran.

Kunjungan dilanjutkan ke wilayah PT Bukit Telunjuk, di mana ditemukan fakta mengejutkan: aliran Sungai Kili telah dua kali dipindahkan jalurnya.

DLH menilai perubahan jalur ini sangat berpotensi memicu kerusakan lingkungan dan pencemaran air.

Kekhawatiran itu terbukti benar. Hanya 12 hari setelah kunjungan, tepatnya Selasa pagi, 24 Juni 2025, Sungai Kili kembali tercemar usai hujan deras mengguyur kawasan hulu sungai. Warga segera melapor ke DLH, yang kemudian datang dan mengambil sampel air.

Hasilnya mengkhawatirkan: pH 3,85, menandakan air sangat asam dan tidak layak konsumsi. Kondisi ini diperparah dengan fakta bahwa warga belum memiliki akses air bersih alternatif.

“Kami menggantungkan hidup pada Sungai Kili. Kalau airnya rusak, kami mau hidup bagaimana?” ungkap Matsir, salah satu warga Desa Gunung Kembang.

Aktivis lingkungan muda, Din Kurnia, menyampaikan kemarahan masyarakat yang sudah terlalu lama menanti tanpa kepastian.

“Jangan hanya berjanji. Air bersih adalah hak dasar, bukan hadiah. Pemerintah wajib hadir menyelesaikan ini,” tegasnya.

Sementara itu, Patih Yansi Al-Ahmad, aktivis dari wilayah Merapi, menyoroti pentingnya penegakan hukum. Ia menuntut agar penanganan pencemaran dilakukan secara profesional dan tidak tunduk pada relasi personal antara pemerintah dan perusahaan.

“Kami ingin hukum ditegakkan dengan adil dan bijak, tanpa tebang pilih,” katanya.

sungai kili tercemar berat                            // desak pemerintah bertindak tegas
rel, lahat – pencemaran sungai kili di desa gunung kembang, kecamatan merapi timur, kabupaten lahat, semakin memprihatinkan. 
sejak 2022, air sungai yang dulunya menjadi sumber kehidupan masyarakat, kini berubah menjadi ancaman. 
dampak dari pencemaran ini dirasakan luas: kerugian pertanian, gangguan kesehatan, hingga menurunnya kualitas hidup warga.
kondisi ini kian memicu kegelisahan masyarakat yang bergantung pada air sungai untuk mencuci, memasak, hingga berkebun. 
keluhan tentang air yang menyebabkan gatal-gatal dan mual bukan sekadar isapan jempol.
baca juga:dorong dibuka kembali rute udara pagaralam ke jakarta
pada 24 juni 2025 lalu, hasil uji sampel air sungai kili menunjukkan kadar ph hanya 3,85—tergolong asam berat dan sangat berbahaya bagi manusia.
sejak awal dugaan pencemaran muncul, warga telah menyampaikan keluhan kepada dua perusahaan tambang batu bara yang beroperasi di hulu sungai kili: pt bukit telunjuk dan pt mustika indah permai (mip). 
namun, alih-alih mendapat jawaban atau solusi, mereka justru merasa mendapat respons intimidatif.
karena tak kunjung mendapat tanggapan yang memadai, warga pun bergerak. pada rabu, 20 mei 2025, masyarakat yang tergabung dalam forum masyarakat gunung kembang menggugat (fmgkm) menggelar aksi damai di depan kantor bupati lahat.
baca juga:waspada! penipuan catut nama sekda muba
mereka didampingi oleh aktivis muda din kurnia dan anugrah, yang dikenal aktif dalam isu-isu lingkungan hidup.
tuntutan mereka jelas: hentikan pencemaran dan pulihkan sungai kili.
menanggapi aksi warga, wakil bupati lahat menyatakan keseriusannya menangani persoalan ini, bahkan menyebut bahwa desa gunung kembang adalah kampung halamannya sendiri. 
sebagai bentuk konkret, ia melakukan verifikasi lapangan pada kamis, 12 juni 2025, bersama plh sekda, kepala dlh, dan perwakilan warga.
verifikasi dimulai di wilayah pt mip, tepatnya di titik kpl 2 dan kpl 3.
baca juga:tunjukkan komitmen nyata di rakor pkk
di sana, aliran sungai tampak kecil karena musim kemarau, namun wakil bupati mengingatkan bahwa saat musim hujan, limpasan lumpur dari kiri dan kanan bisa membawa material tambang ke sungai dan menyebabkan pencemaran.
kunjungan dilanjutkan ke wilayah pt bukit telunjuk, di mana ditemukan fakta mengejutkan: aliran sungai kili telah dua kali dipindahkan jalurnya. 
dlh menilai perubahan jalur ini sangat berpotensi memicu kerusakan lingkungan dan pencemaran air.
kekhawatiran itu terbukti benar. hanya 12 hari setelah kunjungan, tepatnya selasa pagi, 24 juni 2025, sungai kili kembali tercemar usai hujan deras mengguyur kawasan hulu sungai. warga segera melapor ke dlh, yang kemudian datang dan mengambil sampel air.
baca juga:ini wisata religi di lawang sewu semarang, menelusuri jejak sejarah dan spiritualitas
hasilnya mengkhawatirkan: ph 3,85, menandakan air sangat asam dan tidak layak konsumsi. kondisi ini diperparah dengan fakta bahwa warga belum memiliki akses air bersih alternatif.
“kami menggantungkan hidup pada sungai kili. kalau airnya rusak, kami mau hidup bagaimana?” ungkap matsir, salah satu warga desa gunung kembang.
aktivis lingkungan muda, din kurnia, menyampaikan kemarahan masyarakat yang sudah terlalu lama menanti tanpa kepastian.
“jangan hanya berjanji. air bersih adalah hak dasar, bukan hadiah. pemerintah wajib hadir menyelesaikan ini,” tegasnya.
baca juga:breakingnews: gaji pppk 2025 naik, ini rinciannya sesuai pendidikan dan golongan
sementara itu, patih yansi al-ahmad, aktivis dari wilayah merapi, menyoroti pentingnya penegakan hukum. ia menuntut agar penanganan pencemaran dilakukan secara profesional dan tidak tunduk pada relasi personal antara pemerintah dan perusahaan.
“kami ingin hukum ditegakkan dengan adil dan bijak, tanpa tebang pilih,” katanya.
hingga kini, warga masih menunggu hasil nyata dari janji-janji pemerintah daerah. sampel air sudah diuji, pelanggaran sudah terlihat, bahkan jejak pencemaran sudah tak bisa disangkal. 
namun, langkah hukum atau penegakan regulasi lingkungan belum terlihat signifikan.
apakah pemerintah daerah akan serius menindak perusahaan tambang yang terbukti mencemari lingkungan? atau kasus sungai kili akan menjadi satu lagi contoh di mana suara rakyat kalah oleh kuasa modal?
baca juga:breakingnews: gaji pppk 2025 naik, ini rinciannya sesuai pendidikan dan golongan
masyarakat desa gunung kembang berharap, penantian panjang mereka bukan sekadar cerita pilu—melainkan awal dari pemulihan hak atas lingkungan yang sehat. (*)