Guru Semarang Gugat Batas Usia Pensiun ke MK: Mengapa Dosen Bisa Sampai 65 Tahun, Guru Hanya 60?

Reporter: Adi Candra |

Editor: Adi Candra |

Jumat , 04 Jul 2025 - 20:00

Guru Semarang Gugat Batas Usia Pensiun ke MK: Mengapa Dosen Bisa Sampai 65 Tahun, Guru Hanya 60?-ist/net-

Sidang perdana permohonan uji materi dijadwalkan secara daring pada Selasa, 24 Juni 2025. Dalam persidangan ini, Hartono berharap Mahkamah Konstitusi dapat memberikan interpretasi yang adil dan progresif, yaitu menyamakan usia pensiun guru dan dosen menjadi 65 tahun.

"Dengan kekurangan lebih dari 1,3 juta guru, mempertahankan guru berpengalaman sampai 65 tahun adalah solusi strategis untuk menjaga mutu pendidikan," ujarnya.

Ia juga menyebut bahwa UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 dan Permen PANRB Nomor 1 Tahun 2023 telah memberikan ruang bagi pejabat fungsional, termasuk guru dan dosen, untuk pensiun di usia 65 tahun. Maka dari itu, revisi terhadap Pasal 30 ayat (4) sangat mungkin dilakukan dan selaras dengan arah kebijakan nasional.

PGRI Pernah Gugat, Kini Suaranya Berbeda

Dalam perjalanannya, Hartono sempat berdiskusi dengan Ketua PGRI Jawa Tengah, Muhdi. Menurutnya, PGRI pernah melakukan gugatan serupa, namun ditolak MK dan akhirnya berjuang melalui revisi UU Sisdiknas.

"PGRI menilai uji materi ini tidak elok, tapi saya tetap melanjutkan, karena ini perjuangan moral untuk kesetaraan profesi," pungkas Hartono.

Langkah Sri Hartono menjadi sorotan penting dalam perjalanan panjang perjuangan profesi guru di Indonesia. Apakah Mahkamah Konstitusi akan menyambut langkah ini dengan putusan bersejarah? Kita tunggu hasilnya.

guru semarang gugat batas usia pensiun ke mk: mengapa dosen bisa sampai 65 tahun, guru hanya 60?                            rel, bacakoran.co – sebuah langkah berani dilakukan oleh sri hartono (59), guru sman 15 semarang, jawa tengah. 
ia resmi mengajukan uji materi terhadap undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen ke mahkamah konstitusi (mk), mempertanyakan perbedaan batas usia pensiun antara guru dan dosen.
dalam gugatannya, sri hartono mempersoalkan pasal 30 ayat (4) yang menetapkan batas usia pensiun guru hanya sampai usia 60 tahun, sementara dosen berdasarkan pasal 67 ayat (4) dalam uu yang sama bisa mengajar hingga usia 65 tahun.
"saya melihat ada perlakuan yang berbeda, padahal guru dan dosen berada dalam rezim hukum yang sama dan sama-sama memiliki sertifikasi dari negara," ujar hartono,
bukan demi pribadi, tapi suara hati guru se-indonesia
hartono menegaskan bahwa langkahnya tidak sekadar memperjuangkan nasib pribadi, tetapi juga mewakili kegelisahan kolektif para guru di indonesia yang merasa diperlakukan tidak setara. 
baca juga:kapolres empat lawang pimpin langsung sertijab dan kenaikan pangkat, wujud apresiasi dan penyegaran di lingkun
baca juga:spmb 2025 di bandung: sekolah sma swasta kekurangan calon siswa, ada apa?
menurutnya, perbedaan usia pensiun ini berpotensi menciptakan kecemburuan sosial dan kasta semu antara guru dan dosen.
"guru dan dosen sama-sama pilar pendidikan. mereka berperan strategis dan seharusnya diperlakukan setara secara hukum," katanya.
hartono juga menolak pandangan bahwa perbedaan jenjang pendidikan menjadi dasar sah perbedaan usia pensiun. 
menurutnya, mengajar di tingkat paud hingga sma sama beratnya dengan mengajar di perguruan tinggi.
"kalau saya diminta mengajar paud, saya angkat tangan. begitu juga sebaliknya. tidak adil jika jenjang dijadikan alasan untuk membedakan hak pensiun," tegasnya.
sidang perdana digelar, harapan revisi uu menguat
sidang perdana permohonan uji materi dijadwalkan secara daring pada selasa, 24 juni 2025. dalam persidangan ini, hartono berharap mahkamah konstitusi dapat memberikan interpretasi yang adil dan progresif, yaitu menyamakan usia pensiun guru dan dosen menjadi 65 tahun.
"dengan kekurangan lebih dari 1,3 juta guru, mempertahankan guru berpengalaman sampai 65 tahun adalah solusi strategis untuk menjaga mutu pendidikan," ujarnya.
ia juga menyebut bahwa uu asn nomor 5 tahun 2014 dan permen panrb nomor 1 tahun 2023 telah memberikan ruang bagi pejabat fungsional, termasuk guru dan dosen, untuk pensiun di usia 65 tahun. maka dari itu, revisi terhadap pasal 30 ayat (4) sangat mungkin dilakukan dan selaras dengan arah kebijakan nasional.
pgri pernah gugat, kini suaranya berbeda
dalam perjalanannya, hartono sempat berdiskusi dengan ketua pgri jawa tengah, muhdi. menurutnya, pgri pernah melakukan gugatan serupa, namun ditolak mk dan akhirnya berjuang melalui revisi uu sisdiknas.
"pgri menilai uji materi ini tidak elok, tapi saya tetap melanjutkan, karena ini perjuangan moral untuk kesetaraan profesi," pungkas hartono.
baca juga:kriteria penilaian lolos sekolah swasta gratis sma dan smk di jakarta
baca juga:syarat dan cara daftar sekolah swasta gratis di jakarta
langkah sri hartono menjadi sorotan penting dalam perjalanan panjang perjuangan profesi guru di indonesia. apakah mahkamah konstitusi akan menyambut langkah ini dengan putusan bersejarah? kita tunggu hasilnya.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Koran Rel 5 Juli 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan