DPR Usulkan Sekolah Kedinasan Tak Lagi Gratis dan Langsung Jadi CPNS, Ini Alasannya

dpr usulkan sekolah kedinasan tak lagi gratis dan langsung jadi cpns, ini alasannya rel, bacakoran.co – gagasan mengejutkan datang dari anggota komisi x dpr ri, juliyatmono, yang mengusulkan agar sekolah kedinasan tidak lagi gratis dan tidak otomatis menjamin lulusannya menjadi cpns.  pernyataan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama menteri pendidikan tinggi, sains, dan teknologi (mendikti saintek) brian yuliarto, pada rabu (2/7/2025). menurut juliyatmono, konsep sekolah kedinasan seperti sekarang—yang bebas biaya dan otomatis diangkat sebagai asn—perlu dikaji ulang karena dinilai menimbulkan kesenjangan dan rasa eksklusivitas di tengah masyarakat. sekolah kedinasan diusulkan bayar sendiri, lulus bersaing ikut tes cpns dalam rapat yang disiarkan melalui kanal youtube tv parlemen, juliyatmono menegaskan bahwa dirinya tengah menggagas revisi terhadap undang-undang sistem pendidikan nasional (sisdiknas). "bagaimana sekolahnya tetap ada, tapi bebas. siapa pun berhak masuk dan masyarakat membiayai sendiri," ujarnya. baca juga:169 titik panas terdeteksi di sumsel sepanjang juni 2025 baca juga:muba raih juara umum ii di porprov korpri sumsel 2025 ia mengusulkan agar sekolah-sekolah seperti ipdn, stan, stis, dan stmkg memiliki sistem pembiayaan mandiri seperti perguruan tinggi umum. setelah lulus, para mahasiswa tetap harus ikut seleksi cpns terbuka, dan tidak secara otomatis diangkat menjadi pegawai negeri. alasan di balik usulan dpr juliyatmono mengungkapkan sejumlah alasan kuat di balik gagasan kontroversial ini: pembiayaan sekolah kedinasan tidak murah dan semuanya berasal dari apbn lewat mandatory spending pendidikan sebesar 20%. sekolah kedinasan dianggap membentuk korsa yang terlalu kuat, sehingga alumninya dinilai kurang inklusif dalam dunia kerja. ada kesan bahwa lulusan sekolah kedinasan merasa lebih unggul dan sulit menerima keberagaman profesional dari jalur lain. perlunya kompetisi yang setara dan adil di antara seluruh warga negara untuk menjadi asn. reaksi publik dan perlu kajian mendalam meski baru sebatas wacana, usulan ini langsung menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. beberapa pihak menilai kebijakan ini dapat membuka akses lebih luas dan mengurangi beban apbn. namun banyak pula yang khawatir kehilangan insentif utama dari sekolah kedinasan—yakni pendidikan gratis dan jaminan karier asn. juliyatmono menekankan bahwa ini baru gagasan awal dan perlu kajian mendalam serta dialog luas sebelum diimplementasikan. “perlu waktu dan kesiapan publik. tapi ini penting untuk pemerataan keadilan dalam rekrutmen asn,” katanya. apa dampaknya jika wacana ini disahkan? jika usulan ini diterima dan diberlakukan: mahasiswa sekolah kedinasan akan membayar biaya pendidikan sendiri. tidak ada jaminan langsung jadi cpns setelah lulus. semua lulusan wajib mengikuti tes cpns bersama masyarakat umum. kemungkinan meningkatnya persaingan dan kualitas sdm asn. berpotensi mengurangi beban negara dalam pembiayaan pendidikan. namun, banyak pihak juga mewanti-wanti bahwa kebijakan ini bisa mengurangi minat siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu untuk masuk sekolah kedinasan. usulan dari dpr ini membuka ruang perdebatan besar mengenai keadilan akses pendidikan dan rekrutmen asn di indonesia. baca juga:lima desa di kawasan hutan muba akhirnya teraliri listrik baca juga:akbp januar kencana resmi jabat kapolres pagar alam jika direalisasikan, akan menjadi titik balik sistem sekolah kedinasan yang selama ini menjadi primadona lulusan sma. namun di sisi lain, perlu jaminan agar semangat meritokrasi tetap terjaga tanpa mengorbankan kelompok ekonomi lemah.

Tag

• # seleksicpnsfair
• # wacanadpr
• # ipdnstanstis
• # dprusulbaru
• # biayapendidikan
• # cpns2025
• # pendidikangratis
• # reformasiasn
• # sekolahkedinasan

Share

• 
• 
• 
• 
•