Mahasiswa KKN Ditempatkan di Posbakum Desa

mahasiswa kkn ditempatkan di posbakum desa rel, palembang - kantor wilayah kementerian hukum dan ham (kanwil kemenkum) sumatera selatan mengambil langkah progresif dengan menggandeng sejumlah fakultas hukum dari berbagai perguruan tinggi di palembang. dalam rapat koordinasi yang digelar pada senin (7/7) di ruang rapat kakanwil, dibahas rencana penempatan mahasiswa kuliah kerja nyata (kkn) di pos bantuan hukum (posbakum) yang tersebar di desa dan kelurahan se-sumatera selatan. pertemuan ini dihadiri oleh para dekan dari fakultas hukum universitas muhammadiyah palembang, universitas iba, universitas taman siswa palembang, dan universitas palembang. mereka bersama-sama menyusun dan menyepakati kerangka kerja program yang akan dituangkan dalam nota kesepahaman (mou) sebagai dasar kolaborasi formal. baca juga:jembatan komering dipasang rambu plt kepala kanwil kemenkum sumsel, hendrik pagiling, menjelaskan bahwa program ini bukan hanya menjadi ajang pembelajaran bagi mahasiswa, tetapi juga sebagai strategi memperluas jangkauan bantuan hukum ke masyarakat akar rumput. “kami ingin posbakum hadir lebih dekat dengan masyarakat desa dan kelurahan. melalui program ini, mahasiswa bukan hanya belajar teori di kampus, tetapi juga mengalami langsung dinamika pelayanan hukum di lapangan,” ujar hendrik. lebih dari itu, keterlibatan mahasiswa hukum dalam posbakum desa dinilai sebagai upaya konkret mendukung literasi hukum masyarakat serta mendorong pemerataan akses keadilan, sesuai dengan agenda besar pemerintah. baca juga:tekankan profesionalisme dan loyalitas “kemenkum melihat potensi besar dari dunia akademik. mahasiswa hukum bisa menjadi penggerak literasi hukum di tengah masyarakat. ini bagian dari pengabdian sekaligus pendidikan karakter,” imbuhnya. rapat koordinasi ini ditutup dengan komitmen bersama untuk segera menindaklanjuti hasil pembahasan dengan penandatanganan mou antar pihak. penempatan mahasiswa kkn di posbakum desa/kelurahan rencananya akan dimulai pada semester berikutnya dan akan difokuskan pada wilayah-wilayah yang selama ini masih memiliki keterbatasan akses terhadap informasi dan layanan hukum. baca juga:langkah awal menuju kabupaten bebas narkotika melalui program ini, warga desa dan kelurahan berpeluang mendapatkan layanan konsultasi hukum gratis yang lebih cepat dan mudah diakses. sementara itu, bagi mahasiswa hukum, ini menjadi ruang pembelajaran nyata yang penuh makna, sekaligus wujud pengabdian langsung kepada masyarakat. (*)

Tag

Share

• 
• 
• 
• 
•