242 Desa dan Kelurahan di Muba Sudah Terbentuk

REL, Sekayu - Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Pemkab Muba) menunjukkan komitmen kuat dalam program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. 

Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Persiapan Pelaksanaan Mock Up Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Dr. Bima Arya secara virtual pada Kamis (10/7/2025). 

Pemkab Muba melaporkan keberhasilan mereka dalam membentuk Koperasi Merah Putih di seluruh 242 desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Muba. Pencapaian ini berarti target pembentukan koperasi sudah mencapai 100%.

BACA JUGA:Polres Empat Lawang Bekuk Pelaku Perampokan di Jalan Desa Tanjung Tawang, Dua Lainnya Masih Buron!

Dalam rakor tersebut, Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Setda Muba, Dr. Ardiansyah, mewakili Bupati Muba H. M. Toha, menyampaikan bahwa Pemkab Muba telah mengusulkan empat koperasi sebagai percontohan. Dr. Ardiansyah juga secara langsung meminta tim penilai untuk melakukan kunjungan lapangan. 

Permintaan ini bertujuan agar tim penilai dapat melihat langsung kondisi koperasi di Muba. “Kami mohon saran dan petunjuk, jika memungkinkan para tim penilai bisa datang secara langsung ke lokasi. Sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kami, kalau memang ada yang kurang,” ungkap Dr. Ardiansyah. Ia optimistis bahwa koperasi yang diusulkan Muba dapat menjadi contoh yang baik untuk daerah lain. 

Wamendagri Dr. Bima Arya menjelaskan bahwa rapat monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk memantau kesiapan pelaksanaan mock up (proyek percontohan) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia.

BACA JUGA:Cek 4 Beasiswa S2 Dalam Negeri, Bisa Kuliah Gratis!

Program ini merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi melalui pembentukan koperasi di setiap desa dan kelurahan. Terkait permintaan Pemkab Muba agar tim penilai turun langsung ke lapangan, Wamendagri menyarankan agar koordinasi terlebih dahulu dilakukan dengan Pemerintah Provinsi. (eg)