Guru PPPK Minta Diangkat Jadi PNS, Komisi X DPR Diminta Jadi Jembatan Aspirasi

Reporter: Adi Candra |

Editor: Adi Candra |

Kamis , 17 Jul 2025 - 18:00

Guru PPPK Minta Diangkat Jadi PNS, Komisi X DPR Diminta Jadi Jembatan Aspirasie-ist/net-

guru pppk minta diangkat jadi pns, komisi x dpr diminta jadi jembatan aspirasi                            rel, bacakoran.co – persoalan status dan masa depan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) kembali mengemuka. 
dalam rapat dengar pendapat umum (rdpu) bersama komisi x dpr ri, ketua umum ikatan pendidik nusantara (ipn), hasna, menyampaikan aspirasi agar para guru pppk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (pns).
menurut hasna, status pppk yang berbasis kontrak masih menyisakan kekhawatiran besar bagi para guru, mulai dari ketidakpastian nasib setelah masa kontrak berakhir, hingga tidak adanya jaminan pensiun dan jenjang karier, padahal banyak dari mereka telah memiliki kualifikasi tinggi seperti s2 bahkan s3.
“cobalah pemerintah tolong kami. kami ingin ada kejelasan soal sistem kontrak ini. jangan hanya diangkat pppk lalu ditinggalkan,” tegas hasna saat rdpu di jakarta, senin (14/7/2025), sebagaimana diakses melalui kanal youtube dpr ri, selasa (15/7/2025).
ia juga menyoroti nasib guru pppk di donggala, sulawesi tengah, yang kontraknya tidak diperpanjang karena anggaran daerah dihentikan. hal ini mempertegas ketimpangan dan risiko tinggi yang dialami guru pppk.
baca juga:beras gratis bakal diserahkan ke 35.380 kk di muba
baca juga:pemkab muba luncurkan aplikasi skm terpadu
“anggaran pendidikan tidak ada, tapi korupsi di daerah merajalela. ini sangat menyakitkan bagi guru-guru yang mengabdi,” tambahnya.
komisi x dpr siap dorong pemerintah
menanggapi aspirasi tersebut, komisi x dpr ri menyatakan dukungannya dan berjanji akan mendorong pemerintah menyusun regulasi baru yang memberikan perlindungan hukum, jaminan sosial, dan kepastian kerja bagi asn pppk dan tenaga kependidikan non-asn.
wakil ketua komisi x, my esti wijayati, bahkan mendesak agar pemerintah melakukan kajian nasional secara menyeluruh mengenai kebutuhan tenaga pendidik per wilayah, per mata pelajaran, hingga potensi regrouping sekolah akibat menurunnya jumlah siswa di daerah padat.
“ini bukan hanya soal jumlah guru, tapi soal kejelasan nasib dan penghargaan terhadap guru-guru yang telah lama mengabdi,” tegas esti.
komisi x juga menegaskan perlunya penguatan skema asn pppk agar setara dengan pns, khususnya dalam hak pensiun, jenjang karier, dan perlindungan profesi.
harapan untuk regulasi setingkat undang-undang
dalam forum tersebut, muncul pula dorongan agar pengaturan terkait guru, baik pns maupun pppk, masuk dalam kerangka regulasi setingkat undang-undang yang menjamin kesetaraan dan kesejahteraan jangka panjang.
hasna dan jajaran ipn menegaskan bahwa guru pppk dan honorer seharusnya tidak terus berada dalam ketidakpastian. mereka berharap komisi x dpr bisa menjadi jembatan konkret antara guru dan pemerintah, bukan hanya penampung aspirasi.
baca juga:kelurahan tumbak ulas gencarkan imbauan 3m plus
baca juga:pemkab lahat perketat hiburan malam
“kami sudah lama mengabdi untuk negeri. kami tidak minta dimuliakan, kami hanya ingin kepastian hukum dan kejelasan masa depan, sama seperti guru pns,” tutup hasna penuh harap.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Koran Rel 19 Juli 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan