Usulkan 6.120 Formasi PPPK Paruh Waktu

Reporter: Arul |

Editor: Arul |

Minggu , 27 Jul 2025 - 16:29

H. Ismail Fahmi. Foto: Istimewa--

usulkan 6.120 formasi pppk paruh waktu                            rel, palembang – kabar gembira datang bagi para pegawai non-asn di
sumatera selatan. gubernur sumsel h. herman deru secara aktif melayangkan
surat usulan rekomendasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk)
paruh waktu kepada badan kepegawaian negara (bkn) ri dan kementerian
pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemenpan rb) ri.
usulan ini mencakup sebanyak 6.120 formasi, memberikan harapan baru bagi
mereka yang belum mendapatkan formasi pada seleksi pppk tahap i dan ii.
kepala bkd sumsel, h. ismail fahmi, membenarkan bahwa surat usulan
rekomendasi pppk paruh waktu yang telah ditandatangani oleh gubernur herman
deru itu bernomor 800/10555/bkd.i/2025. ismail menjelaskan bahwa usulan ini
menyasar pegawai non-asn yang telah mengikuti seleksi pppk tahap i dan ii
namun belum berhasil mendapatkan formasi.
baca juga:pemkot pagar alam gelar senam pagi
total 6.120 pegawai non-asn yang masuk dalam daftar usulan ini terdiri dari
pelamar tenaga kesehatan: 2 orang, pelamar tenaga teknis: 3.615 orang, pelamar
jabatan tampungan: 378 orang dan pelamar tenaga guru: 2.125 orang.
sebelumnya, dalam audiensi dengan pegawai non-asn pemprov sumsel, sekda
sumsel edward candra menegaskan bahwa pppk merupakan program pemerintah
yang bertujuan menyelesaikan persoalan honorer. &quot;terhadap persoalan pppk ini
kita bersurat ke bkn dan menpan. termasuk kita menanyakan soal pppk paruh
waktu dan 900 formasi yang kosong. jadi sampai saat ini kita masih menunggu
regulasi dan teknis pengangkatan pppk paruh waktu dari pusat,&quot; ungkapnya.
baca juga:senam kebugaran dan cek kesehatan gratis untuk lansia
sekda edward candra secara tegas memastikan pemprov sumsel tidak akan
tinggal diam dan terus mendukung penyelesaian isu honorer ini. &quot;pak gubernur tidak
tinggal diam tentu akan mendorong dan men-support ini. kita sudah ikuti aturan
tidak menerima honorer, mengikuti seleksi pppk dan optimalisasi, semua kita ikuti
aturan,&quot; tutupnya, menunjukkan komitmen kuat dalam penataan pegawai non-asn.
(*)