Redistribusi Guru ASN ke Sekolah Swasta Dinilai Bisa Timbulkan Diskriminasi dan PHK Massal

redistribusi guru asn ke sekolah swasta dinilai bisa timbulkan diskriminasi dan phk massal rel, jakarta – rencana pemerintah untuk mulai redistribusi guru aparatur sipil negara (asn) ke sekolah swasta mulai november 2025 menuai kritik tajam dari berbagai kalangan pendidik.  kebijakan ini, yang diatur dalam permendikdasmen nomor 1 tahun 2025 dan keputusan menteri nomor 82 tahun 2025, dinilai dapat memicu kecemburuan sosial, diskriminasi, hingga phk massal guru swasta. ???? potensi masalah redistribusi guru asn menurut koalisi barisan guru (kobar) indonesia, program redistribusi guru asn yang tidak dijalankan dengan hati-hati bisa merusak ekosistem pendidikan swasta yang selama ini sudah terbentuk. ketua dewan kehormatan persatuan guru seluruh indonesia, soeparman mardjoeki nahali, menilai bahwa program ini berpotensi mempercepat kebangkrutan sekolah swasta kecil karena: jumlah murid sedikit = dana bos berkurang tidak mampu membayar gaji guru non-asn potensi phk massal guru swasta “kalau pemerintah terlambat bantu, sekolah swasta bisa tutup. guru swasta terancam phk massal,” tegas soeparman (24/7/2025). baca juga:super awet! 3 hp vivo dengan baterai 6.500 mah, harga mulai rp2 jutaan baca juga:hp misterius xiaomi q200 siap debut bareng android 16 dan hyperos 2.3 ⚖️ kesenjangan & diskriminasi di lingkungan sekolah swasta laili hadiati, wakil koordinator advokasi perkumpulan pendidik geografi nusantara, memperingatkan tentang potensi kecemburuan sosial dan diskriminasi internal di sekolah swasta. kehadiran guru asn dapat menciptakan ketimpangan dalam: posisi struktural (kepala sekolah, koordinator) jam mengajar tunjangan profesi (tpg) “guru asn cenderung diprioritaskan, guru swasta terpinggirkan. di sisi lain, guru asn juga bisa dirugikan kalau murid sedikit,” kata laili. ???? redistribusi tanpa data = kebijakan buta ketua forum guru swasta jakarta raya, hari risnandar, menyoroti lemahnya pemetaan kebutuhan guru. ia mengkritik kementerian pendidikan dasar dan menengah (kemendikdasmen) yang tidak bisa menyajikan data kekurangan guru saat rapat bersama komisi x dpr ri. “kalau tanpa data dan pemetaan, redistribusi hanya akan jadi alat politis, bukan solusi,” ujarnya. ???? syarat dan mekanisme resmi redistribusi dirjen guru dan tenaga kependidikan (gtk), nunuk suryani, menyatakan bahwa redistribusi guru asn ke swasta tidak bisa sembarangan. beberapa syarat yang harus dipenuhi: pengajuan dari sekolah swasta validasi tim pertimbangan pemerintah daerah guru memenuhi kriteria administratif dan kompetensi redistribusi ini ditujukan untuk mengatasi efek domino dari pengangkatan 110.000 guru swasta menjadi asn sejak tahun 2021. ???? butuh regulasi tegas & peran pemerintah daerah para pemangku kepentingan sepakat: aturan yang kuat dan data akurat adalah kunci agar redistribusi ini tidak menjadi bumerang. kebijakan top-down tanpa koordinasi lokal hanya akan menambah persoalan baru. pemerintah diimbau untuk: menyusun mekanisme adil dan transparan memberikan perlindungan terhadap guru swasta eksisting menyediakan insentif dan dukungan bos tambahan baca juga:murah meriah! ini 5 hp infinix 2025 yang bikin kamu makin kece & nggak lemot baca juga:5 tablet multifungsi yang bisa jadi laptop, mulai rp1 jutaan! redistribusi guru asn ke sekolah swasta bisa menjadi solusi cerdas jika dikelola berbasis data, empati, dan keadilan struktural. namun tanpa pendekatan yang menyeluruh dan berimbang, kebijakan ini justru berpotensi mengganggu stabilitas pendidikan swasta dan memperlebar kesenjangan antarpendidik.

Tag

• # data guru kemendikdasmen
• # phk guru swasta
• # tunjangan profesi guru swasta
• # bos dan krisis murid
• # diskriminasi guru sekolah swasta
• # guru asn ke sekolah swasta
• # redistribusi guru asn
• # kebijakan pendidikan 2025
• # permendikdasmen 2025

Share

• 
• 
• 
• 
•