Heboh! Guru di Garut Ngaku Harus Setor Rp30-60 Juta ke Disdik Demi Dapat Bantuan Sekolah

Reporter: Adi Candra |

Editor: Adi Candra |

Minggu , 17 Aug 2025 - 19:00

Heboh! Guru di Garut Ngaku Harus Setor Rp30-60 Juta ke Disdik Demi Dapat Bantuan Sekolah-ist//net-

heboh! guru di garut ngaku harus setor rp30-60 juta ke disdik demi dapat bantuan sekolah                            rel, bacakoran.co – garut, jawa barat – dunia pendidikan kembali tercoreng dengan dugaan praktik pungutan liar (pungli) di tubuh dinas pendidikan (disdik) kabupaten garut. 
sejumlah sekolah mengeluh lantaran diminta menyetor uang pelicin sebesar rp30 juta hingga rp60 juta demi bisa mendapatkan bantuan program revitalisasi sekolah.
seorang pengelola sekolah yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, setoran tersebut diberikan kepada oknum di disdik. 
menurutnya, bantuan yang diterima sekolah bisa mencapai rp200 juta hingga rp400 juta, namun sebagian dana “wajib” disetor kembali.
“bantuannya untuk revitalisasi sekolah. tapi besarannya rp200 juta sampai rp400 juta, dan kami diharuskan menyetor rp30 juta sampai rp60 juta ke seseorang di disdik,” ujarnya kepada wartawan, kamis (14/8/2025).
baca juga:tablet windows murah meriah: advan evo x13 bawa ram 12gb + ssd 512gb!
baca juga:rekomendasi 7 hp flagship terbaik 2025: kamera dewa & performa ngebut
ia menambahkan, praktik ini seolah sudah menjadi aturan tak tertulis. bila sekolah tidak menyetorkan uang tersebut, maka bantuan di tahun berikutnya dipastikan tidak akan lagi turun.
tk di garut ikut terdampak
pada 2025 ini, sejumlah sekolah tingkat taman kanak-kanak (tk) dilaporkan menerima bantuan tersebut.
di antaranya tk al kautsar, tk al junaediyah, tk aisyiah 2, dan tk al khoeriyah. bantuan berasal dari pemerintah pusat melalui direktorat jenderal pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (paud dikdasmen) kemendikdasmen ri.
program bantuan tersebut sejatinya diperuntukkan bagi pembangunan ruang usaha kesehatan sekolah (uks), penyediaan perabotan penunjang uks, hingga pembangunan area bermain anak. 
namun, kewajiban setoran hingga 15 persen dari total bantuan dinilai sangat memberatkan pihak sekolah.
“kami menyesalkan adanya kewajiban setoran sebesar 15 persen ini. tapi kalau tidak setor, bantuan berikutnya dipastikan tidak turun,” tambah pengelola sekolah itu.
disdik garut membantah
sementara itu, plt kabid dikmas dinas pendidikan garut, iyan, membantah keras adanya praktik pungli di lembaganya. ia menegaskan bahwa seluruh program bantuan dijalankan sesuai aturan tanpa ada kewajiban setoran kepada pihak manapun.
namun, keluhan para pengelola sekolah membuat isu ini semakin ramai diperbincangkan di kalangan guru dan masyarakat. dugaan pungli tersebut dinilai mencoreng dunia pendidikan, yang seharusnya menjadi ruang suci untuk mencerdaskan generasi bangsa.
baca juga:pulau mas di empat lawang akan disulap jadi taman kota
baca juga:tugas mulia untuk harumkan daerah dan tanamkan nasionalisme
kasus ini pun membuka kembali diskusi soal transparansi dan pengawasan dalam penyaluran bantuan pendidikan. apalagi, jika benar adanya praktik setoran wajib, maka dana pendidikan yang seharusnya murni untuk kepentingan siswa justru bocor ke tangan oknum.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran KORAN REL 18 AGUSTUS 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan