Seteru ‘Kelas Gemuk’ Memanas: Dedi Mulyadi Tolak Mediasi, Sodorkan Analogi Warung dan Anak Jajan
Seteru ‘Kelas Gemuk’ Memanas: Dedi Mulyadi Tolak Mediasi, Sodorkan Analogi Warung dan Anak Jajan-ist/net-
Rel, Bacakoran.co – Bandung. Pertarungan hukum antara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melawan aliansi delapan organisasi sekolah swasta kian memanas.
Konflik terkait kebijakan kontroversial penambahan rombongan belajar (rombel) hingga 50 siswa per kelas di SMA negeri kini memasuki babak baru, setelah Dedi secara terbuka menolak opsi mediasi yang ditawarkan majelis hakim PTUN Bandung.
Alih-alih melihat mediasi sebagai jalan tengah, Dedi Mulyadi memilih sikap tegas: menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada tim kuasa hukumnya, tanpa keterlibatan langsung dirinya.
“Gugatannya kan diminta mediasi. Mediasi itu kan sudah ada kuasa hukum. Ngapain gubernur, kan sudah ada kuasa hukum,” ujar Dedi Mulyadi, dikutip dari Antara.
BACA JUGA:Tablet Windows Murah Meriah: Advan Evo X13 Bawa RAM 12GB + SSD 512GB!
BACA JUGA:Rekomendasi 7 HP Flagship Terbaik 2025: Kamera Dewa & Performa Ngebut
Analogi Warung dan Anak Jajan
Dalam pernyataannya, Dedi juga melontarkan analogi yang tajam. Ia menegaskan bahwa kebijakan gubernur terkait rombel hanya menyasar sekolah negeri, sehingga sekolah swasta tidak memiliki dasar kuat untuk menggugat.
“Surat keputusan gubernur itu kan untuk sekolah negeri. Artinya objeknya sekolah negeri. Kemudian yang menggugatnya kan sekolah lain di luar sekolah negeri,” tegasnya.
Untuk memperjelas, ia menyodorkan perbandingan sederhana:
“Saya melarang anak saya keluar rumah dan jajan ke warung. Tiba-tiba warungnya mengalami penurunan pendapatan. Terus warungnya marah pada saya, menggugat saya karena melarang anak saya jajan, bisa enggak?”
Analogi ini dianggap menggambarkan bahwa kebijakan pemerintah menampung lebih banyak siswa di sekolah negeri adalah urusan internal. Dampak yang mungkin dirasakan sekolah swasta, menurut Dedi, tidak bisa dijadikan dasar gugatan hukum.
Swasta Inginkan Dialog Langsung
Sikap keras Dedi Mulyadi ini jelas berseberangan dengan harapan pihak penggugat. Kuasa hukum delapan organisasi sekolah swasta, Alex Edward, menegaskan bahwa pihaknya justru membuka ruang dialog dan berharap bisa bertemu langsung dengan sang gubernur.
- Tag
- Share
-
-
