Seteru ‘Kelas Gemuk’ Memanas: Dedi Mulyadi Tolak Mediasi, Sodorkan Analogi Warung dan Anak Jajan

seteru ‘kelas gemuk’ memanas: dedi mulyadi tolak mediasi, sodorkan analogi warung dan anak jajan rel, bacakoran.co – bandung. pertarungan hukum antara gubernur jawa barat dedi mulyadi melawan aliansi delapan organisasi sekolah swasta kian memanas.  konflik terkait kebijakan kontroversial penambahan rombongan belajar (rombel) hingga 50 siswa per kelas di sma negeri kini memasuki babak baru, setelah dedi secara terbuka menolak opsi mediasi yang ditawarkan majelis hakim ptun bandung. alih-alih melihat mediasi sebagai jalan tengah, dedi mulyadi memilih sikap tegas: menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada tim kuasa hukumnya, tanpa keterlibatan langsung dirinya. “gugatannya kan diminta mediasi. mediasi itu kan sudah ada kuasa hukum. ngapain gubernur, kan sudah ada kuasa hukum,” ujar dedi mulyadi, dikutip dari antara. baca juga:tablet windows murah meriah: advan evo x13 bawa ram 12gb + ssd 512gb! baca juga:rekomendasi 7 hp flagship terbaik 2025: kamera dewa & performa ngebut analogi warung dan anak jajan dalam pernyataannya, dedi juga melontarkan analogi yang tajam. ia menegaskan bahwa kebijakan gubernur terkait rombel hanya menyasar sekolah negeri, sehingga sekolah swasta tidak memiliki dasar kuat untuk menggugat. “surat keputusan gubernur itu kan untuk sekolah negeri. artinya objeknya sekolah negeri. kemudian yang menggugatnya kan sekolah lain di luar sekolah negeri,” tegasnya. untuk memperjelas, ia menyodorkan perbandingan sederhana: “saya melarang anak saya keluar rumah dan jajan ke warung. tiba-tiba warungnya mengalami penurunan pendapatan. terus warungnya marah pada saya, menggugat saya karena melarang anak saya jajan, bisa enggak?” analogi ini dianggap menggambarkan bahwa kebijakan pemerintah menampung lebih banyak siswa di sekolah negeri adalah urusan internal. dampak yang mungkin dirasakan sekolah swasta, menurut dedi, tidak bisa dijadikan dasar gugatan hukum. swasta inginkan dialog langsung sikap keras dedi mulyadi ini jelas berseberangan dengan harapan pihak penggugat. kuasa hukum delapan organisasi sekolah swasta, alex edward, menegaskan bahwa pihaknya justru membuka ruang dialog dan berharap bisa bertemu langsung dengan sang gubernur. “harapan kami langsung dengan pak gubernur lah ya, bisa bertemu secara langsung agar bisa menyampaikan apa yang menjadi keinginan prinsipal penggugat,” ungkap alex usai sidang di ptun bandung, kamis (14/8/2025). pihak swasta menilai pertemuan langsung adalah jalan terbaik untuk mencari solusi yang mengakomodasi kepentingan semua pihak, tanpa harus menunggu putusan sidang yang kaku. hakim beri waktu seminggu majelis hakim ptun bandung memberi waktu satu minggu bagi kedua belah pihak untuk mengupayakan mediasi. jika gagal, sidang pokok perkara terkait kebijakan “kelas gemuk” ini akan kembali dilanjutkan pada 21 agustus 2025. baca juga:pulau mas di empat lawang akan disulap jadi taman kota baca juga:tugas mulia untuk harumkan daerah dan tanamkan nasionalisme kasus ini diperkirakan akan menjadi salah satu pertarungan hukum paling panas di sektor pendidikan jawa barat tahun ini.

Tag

• # konflikpendidikan
• # mediasigagal
• # pendidikanjabar
• # kelasgemuk
• # ptunbandung
• # rombel50siswa
• # dedimulyadi
• # beritajawabarat
• # sekolahswasta

Share

• 
• 
• 
• 
•