Publik Desak Tunjangan DPR Dialihkan ke Guru, Begini Respons Mendikdasmen Abdul Mu’ti

Reporter: Adi Candra |

Editor: Adi Candra |

Jumat , 29 Aug 2025 - 18:00

Publik Desak Tunjangan DPR Dialihkan ke Guru, Begini Respons Mendikdasmen Abdul Mu’ti-ist/net-

“Saya mendengar keresahan masyarakat terkait tunjangan pejabat yang ramai belakangan ini. Sebagai bentuk komitmen saya kepada rakyat, saya memilih untuk mengalokasikan gaji dan tunjangan saya kepada masyarakat di dapil saya,” tulis Nafa dalam unggahan Instagram story miliknya, Selasa (26/8/2025).

Antara Kesejahteraan Guru dan Privilege Pejabat

Kontroversi tunjangan DPR menjadi cermin kuatnya tuntutan publik agar pemerintah lebih bijak dalam mengalokasikan anggaran negara. Guru, sebagai pilar utama pendidikan bangsa, dinilai lebih layak mendapatkan perhatian ekstra dibanding penambahan fasilitas untuk pejabat.

Meski Abdul Mu’ti menegaskan keterbatasan kewenangan dalam pengalihan dana, langkah konkret berupa penyaluran insentif guru dan usulan kenaikan di tahun berikutnya diharapkan dapat menjadi jawaban atas keresahan masyarakat.

Kini, publik menanti konsistensi pemerintah dan parlemen dalam menempatkan kepentingan rakyat—khususnya guru—di atas kepentingan pribadi.

publik desak tunjangan dpr dialihkan ke guru, begini respons mendikdasmen abdul mu’ti                            rel, bacakoran.co – polemik tunjangan dpr kembali menuai sorotan publik. 
desakan agar dana fantastis untuk pejabat parlemen dialihkan demi kesejahteraan guru semakin menggema. menanggapi hal tersebut, menteri pendidikan dasar dan menengah (mendikdasmen) abdul mu’ti memberikan penjelasan tegas.
menurut abdul mu’ti, dirinya tidak memiliki kewenangan untuk mengalihkan alokasi anggaran negara. meski begitu, ia menegaskan bahwa kemendikdasmen terus berupaya meningkatkan kesejahteraan guru, khususnya guru honorer yang selama ini kerap terpinggirkan.
“itu di luar kewenangan saya kalau gitu,” ujarnya di istana kepresidenan, jakarta, rabu (27/8/2025).
insentif guru honorer naik signifikan
abdul mu’ti menjelaskan, pemerintah pada 2025 telah mengucurkan insentif bagi guru honorer atau non-asn dengan besaran rp 2,1 juta selama 7 bulan. jumlah penerimanya pun meningkat drastis dibanding tahun sebelumnya.
baca juga:gak perlu mahal! ini dia hp flagship turun harga jadi 2 jutaan
baca juga:ponsel tahan air & debu, vivo t4 pro 5g usung kamera periskop 3x dan fast charging 90w
jika pada 2024 hanya sekitar 67.000 guru yang menerima, maka pada 2025 melonjak menjadi 341.248 orang di berbagai jenjang pendidikan.
lebih jauh, mendikdasmen menyebut bahwa usulan kenaikan insentif guru honorer sudah diajukan untuk tahun anggaran 2026. pemerintah mengusulkan peningkatan dari rp 300 ribu menjadi rp 500 ribu per bulan untuk setiap guru.
publik soroti tunjangan dpr
sorotan publik terhadap kesejahteraan guru tak lepas dari isu besarnya tunjangan pejabat parlemen. di tengah kondisi ekonomi sulit, masyarakat menilai dana besar yang diterima anggota dpr lebih baik dialihkan demi memperhatikan guru yang berjasa mencerdaskan bangsa.
langkah berani justru ditunjukkan oleh anggota dpr ri, nafa urbach. politisi dari dapil vi jawa tengah ini memutuskan untuk menyerahkan seluruh gaji dan tunjangannya kepada masyarakat hingga tahun 2029, dengan prioritas utama membantu para guru.
keputusan itu diambil setelah dirinya mendapat kritik keras warganet usai mendukung tunjangan rumah anggota dpr sebesar rp 50 juta per bulan.
“saya mendengar keresahan masyarakat terkait tunjangan pejabat yang ramai belakangan ini. sebagai bentuk komitmen saya kepada rakyat, saya memilih untuk mengalokasikan gaji dan tunjangan saya kepada masyarakat di dapil saya,” tulis nafa dalam unggahan instagram story miliknya, selasa (26/8/2025).
antara kesejahteraan guru dan privilege pejabat
kontroversi tunjangan dpr menjadi cermin kuatnya tuntutan publik agar pemerintah lebih bijak dalam mengalokasikan anggaran negara. guru, sebagai pilar utama pendidikan bangsa, dinilai lebih layak mendapatkan perhatian ekstra dibanding penambahan fasilitas untuk pejabat.
meski abdul mu’ti menegaskan keterbatasan kewenangan dalam pengalihan dana, langkah konkret berupa penyaluran insentif guru dan usulan kenaikan di tahun berikutnya diharapkan dapat menjadi jawaban atas keresahan masyarakat.
baca juga:kemendikdasmen buka pendaftaran tes kemampuan akademik, gratis dan terstandar nasional
baca juga:ternyata ada sekolah kedinasan yang mudah masuknya, tanpa syarat tinggi badan
kini, publik menanti konsistensi pemerintah dan parlemen dalam menempatkan kepentingan rakyat—khususnya guru—di atas kepentingan pribadi.