Sederet Kebijakan Pendidikan Nadiem Makarim yang Picu Kontroversi

Rel, Bacakoran.co – Nama Nadiem Makarim kembali jadi sorotan tajam publik. 

Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019–2024 itu resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook oleh Kejaksaan Agung pada Kamis (4/9/2025). Ia menjadi tersangka kelima dalam perkara yang menyeret sejumlah pejabat dan pihak swasta terkait proyek digitalisasi pendidikan.

Penetapan tersangka ini seolah menutup rangkaian perjalanan panjang kontroversi kebijakan Nadiem selama lima tahun duduk di kursi menteri. Sejak dilantik Presiden Joko Widodo pada 23 Oktober 2019 hingga akhir masa jabatannya di Oktober 2024, sederet kebijakan Nadiem di bawah payung Merdeka Belajar menuai kritik keras.

Berikut rangkuman kebijakan Nadiem Makarim yang paling memicu perdebatan publik:

1. Kurikulum Merdeka

Diluncurkan saat pandemi Covid-19, Kurikulum Merdeka digadang mampu membebaskan siswa dari beban kurikulum kaku. Namun di lapangan, kebijakan ini menghadapi banyak hambatan. Ketidaksiapan guru, keterbatasan infrastruktur, dan kesenjangan antarwilayah membuat implementasi Kurikulum Merdeka justru dikhawatirkan memperlebar ketidaksetaraan pendidikan.

BACA JUGA:Oppo A6 Pro 5G Hadir dengan Baterai Monster 7000 mAh & Dimensity 7300!

BACA JUGA:Infinix September 2025: Harga Terbaru Semua Seri, Pilih Sesuai Budget!

2. Pramuka Jadi Sukarela

Lewat Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024, Pramuka tak lagi wajib diikuti siswa. Meski sekolah tetap harus menyediakannya, kebijakan ini dikhawatirkan akan melemahkan peran Pramuka sebagai wadah pembentukan karakter, disiplin, dan kepemimpinan.

3. Skripsi Tidak Lagi Wajib

Pada 2023, Permendikbudristek Nomor 53 menghapus skripsi sebagai syarat kelulusan mahasiswa sarjana dan D4. Meski memberi fleksibilitas, banyak pihak menilai kebijakan ini berisiko menggerus standar akademik karena setiap kampus bebas menentukan bentuk tugas akhir masing-masing.

4. Polemik Kenaikan UKT

Rencana kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada 2024 memicu gelombang demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah. Kritik tajam terkait transparansi perhitungan dan besarnya beban biaya memaksa Presiden Jokowi turun tangan. Akhirnya, Nadiem membatalkan kenaikan UKT, namun kebijakan ini tetap meninggalkan catatan hitam soal tata kelola pendanaan pendidikan tinggi.