Oknum Kades Tersangka OTT di Lahat Segera Disidang

oknum kades tersangka ott di lahat segera disidang rel, palembang - kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret dua oknum pengurus forum perangkat desa di kabupaten lahat memasuki babak baru. tim penyidik bidang tindak pidana khusus (pidsus) kejaksaan tinggi sumatera selatan (kejati sumsel) resmi melaksanakan tahap ii penyerahan tersangka dan barang bukti pada selasa (9/9/2025).  kedua tersangka tersebut adalah nahudin (n), ketua forum perangkat desa kabupaten lahat, dan jonidi sohri (js), bendahara forum kepala desa kecamatan pagar gunung. keduanya diamankan dalam operasi tangkap tangan (ott) di kantor camat pagar gunung. baca juga:wagub sumsel lantik 54 pejabat baru “aspek penyidikan sudah tuntas. hari ini kami melakukan pelimpahan tahap kedua. selanjutnya, perkara ini ditangani oleh penuntut umum kejaksaan negeri (kejari) lahat,” ungkap aspidsus kejati sumsel, dr. adhryansah sh mh, dalam konferensi pers di media center kejati sumsel. setelah proses pelimpahan, jaksa penuntut umum (jpu) kejari lahat akan menyiapkan surat dakwaan beserta kelengkapan berkas untuk kemudian dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) palembang kelas ia khusus. kejati sumsel memastikan, kedua tersangka akan menjalani penahanan sementara selama 20 hari, mulai 9 september hingga 28 september 2025, di rutan kelas i pakjo palembang.  adhryansah menjelaskan, modus operandi yang dilakukan cukup sistematis. baca juga:angka kemiskinan muba turun drastis ke satu digit dengan dalih kebutuhan forum, mulai dari kegiatan sosial hingga agenda silaturahmi dengan instansi pemerintah, kedua tersangka meminta iuran kepada para kepala desa di kecamatan pagar gunung sebesar rp7 juta per tahun.  “untuk tahap awal, para kades sudah menyerahkan rp3,5 juta kepada bendahara forum. dana tersebut bersumber dari anggaran dana desa, yang sejatinya merupakan bagian dari keuangan negara,” jelasnya.  dalam perkembangan kasus ini, penyidik telah memeriksa sekitar 43 orang saksi. sementara itu, terkait dugaan keterlibatan aparat penegak hukum (aph), pihak kejati menegaskan hal tersebut akan diungkap dalam persidangan. baca juga:peringati haornas, bupati h m toha senam sehat bersama “apakah ada keterlibatan aph atau tidak, nanti akan jelas dalam proses persidangan,” tambah adhryansah.  dua tersangka diduga melanggar pasal 12 huruf e dan/atau pasal 11 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan uu ri nomor 20 tahun 2001, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp. kasus ini menjadi perhatian publik, lantaran kembali membuka praktik penyalahgunaan kewenangan di tingkat desa yang melibatkan oknum pejabat forum perangkat desa.  sidang perdana pun diperkirakan bakal menarik sorotan luas masyarakat. (*)

Tag

Share

• 
• 
• 
• 
•