Terungkap! Ini Alasan Mengapa Siswa SMK Tak Bisa Daftar di Sekolah Kedinasan IPDN

Rel, Bacakoran.co — Sekolah kedinasan masih menjadi incaran utama para lulusan SMA dan SMK.

Wajar, karena menjanjikan masa depan cerah: kuliah gratis, asrama gratis, dan peluang langsung menjadi CPNS setelah lulus. 

Tak heran, setiap tahun ribuan siswa berlomba-lomba memperebutkan kursi di sekolah kedinasan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Namun, dari total 29 sekolah kedinasan di bawah delapan kementerian, ternyata tidak semuanya bisa diikuti oleh lulusan SMK. Satu di antaranya adalah Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang berada di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

BACA JUGA:Performa Setara HP 20 Jutaan, Tapi Harga Rp10 Juta? Ini Rahasia Xiaomi 15T Pro

BACA JUGA:Heboh! Lima Guru Termasuk Wakil Kepsek Terciduk Pesta Miras di Sekolah dan Ancam Penyandang Disabilitas di Min

IPDN dikenal sebagai salah satu sekolah kedinasan bergengsi yang melahirkan banyak pejabat daerah, seperti camat, lurah, sekretaris daerah (Sekda), hingga aparatur inspektorat. Lulusan IPDN memiliki karier cemerlang di bidang pemerintahan, baik di pusat maupun daerah.

Lalu, mengapa siswa SMK tidak bisa mendaftar ke IPDN? Menurut data yang dihimpun dari Kompas.com (8/11/2025), hal ini disebabkan oleh kebutuhan dan kurikulum IPDN yang berfokus pada bidang pemerintahan dan administrasi publik, sementara lulusan SMK umumnya memiliki kompetensi di bidang teknis atau kejuruan seperti teknologi, akuntansi, otomotif, hingga tata boga.

Dengan kata lain, kompetensi siswa SMK belum sesuai dengan profil calon aparatur pemerintahan yang dibutuhkan oleh IPDN. Program pendidikan IPDN dirancang khusus untuk mencetak calon pemimpin birokrasi, bukan tenaga teknis.

Namun, siswa SMK tidak perlu berkecil hati. Masih banyak sekolah kedinasan lain yang membuka peluang luas bagi lulusan SMK, di antaranya:

Sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) seperti Politeknik Transportasi Darat dan Laut.

Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) yang berada di bawah BIN.

Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG).

Beberapa sekolah di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Pusat Statistik (BPS).