Ahok Buka-Bukaan Supaya Semua Peserta BPJS Kesehatan Mendapat Perawatan Rumah Sakit

Reporter: Pauzan |

Editor: Pauzan |

Jumat , 17 May 2024 - 14:06

Foto: Basuki Tjahaja purnama --

REL, - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, mengungkapkan pentingnya akses perawatan rumah sakit bagi semua peserta BPJS Kesehatan. Dalam sebuah wawancara, Ahok menceritakan pengalamannya dalam memastikan warga mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, terutama bagi pemegang BPJS Kesehatan gratis.

Ahok mengawali ceritanya dengan pengalaman saat menjabat sebagai Bupati Belitung Timur. Pada masa itu, program kesehatan di sana mengandalkan kartu Askeskin yang dikelola oleh PT Askes. Namun, Ahok mengakui ada masalah di lapangan karena tidak semua warga yang berhak mendapatkan kartu tersebut.

"Lalu kami berpikir, saya membuat perjanjian dengan PT Askes semua penduduk bisa ditanggung, saya bayar 50% asal masuk kelas 3. Itu salah cara untuk membatasi," ujar Ahok, dikutip dari YouTube Panggil Saya BTP, Jumat (17/4/2024).

Pendekatan serupa diterapkan Ahok saat memimpin Jakarta. Ia menyatakan bahwa ketika ia menjadi anggota DPR, diputuskan untuk menggunakan BPJS Kesehatan kelas 3. Menurut Ahok, masyarakat menengah atas cenderung tidak ingin menggunakan fasilitas kelas 3, sehingga terdapat ruang kosong yang bisa dimanfaatkan untuk warga kurang mampu.

"Pembagiannya bagaimana tentu bisa ada yang kosong, yang bolong di situlah rumah sakit, RSUD termasuk kecamatan harus bisa mendata. Kalau memang masuk kelas 3 ya sudah kasih saja, kalau belum ada kartu, kita urus kartunya, itu dasar yang kita bikin," jelasnya.

Namun, Ahok menyadari bahwa masalah tidak berhenti di situ. Berdasarkan pengalamannya di Belitung Timur, ia menemukan bahwa warga dengan ekonomi kurang baik sering kali kesulitan untuk pergi ke rumah sakit karena biaya transportasi dan makan.

"Dengan pengalaman di Belitung Timur itu, ketika di Jakarta, saya mengubah Puskesmas kecamatan menjadi rumah sakit umum kecamatan, dengan pola seperti kita harapkan tidak ada orang-orang yang tercecer kalau sakit. Tidak ada orang yang tidak berani opname ketika dia sakit, karena di kecamatan masih begitu dekat," ungkap Ahok.

Selain itu, Ahok menekankan pentingnya kemudahan bagi warga yang sakit untuk mendapatkan tempat rawat inap. Ia mengakui adanya oknum rumah sakit yang kadang-kadang menyatakan tidak ada kamar yang tersedia. Untuk mengatasi hal ini, Ahok menerapkan digitalisasi agar semua orang bisa memantau ketersediaan kamar.

"Itu memang kadang-kadang ada oknum-oknum tertentu dia bilang nggak ada kamar. Lalu paham-paham terus dikasih kamar. Di situ kita mulai berlakukan di Tarakan kita mulai uji coba, di Duren Sawit, itu dengan digital jadi semua orang bisa lihat di HP, bisa di rumah sakit, ada berapa ranjang yang kosong," terangnya.

Dengan langkah-langkah ini, Ahok berharap dapat memastikan bahwa semua peserta BPJS Kesehatan, terutama yang kurang mampu, dapat menerima pelayanan kesehatan yang memadai dan tidak ada yang terabaikan saat membutuhkan perawatan medis.(*)

ahok buka-bukaan supaya semua peserta bpjs kesehatan mendapat perawatan rumah sakit                            rel, - mantan gubernur dki jakarta, basuki tjahaja purnama atau ahok, mengungkapkan pentingnya akses perawatan rumah sakit bagi semua peserta bpjs kesehatan. dalam sebuah wawancara, ahok menceritakan pengalamannya dalam memastikan warga mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, terutama bagi pemegang bpjs kesehatan gratis.
ahok mengawali ceritanya dengan pengalaman saat menjabat sebagai bupati belitung timur. pada masa itu, program kesehatan di sana mengandalkan kartu askeskin yang dikelola oleh pt askes. namun, ahok mengakui ada masalah di lapangan karena tidak semua warga yang berhak mendapatkan kartu tersebut.
"lalu kami berpikir, saya membuat perjanjian dengan pt askes semua penduduk bisa ditanggung, saya bayar 50% asal masuk kelas 3. itu salah cara untuk membatasi," ujar ahok, dikutip dari youtube panggil saya btp, jumat (17/4/2024).
pendekatan serupa diterapkan ahok saat memimpin jakarta. ia menyatakan bahwa ketika ia menjadi anggota dpr, diputuskan untuk menggunakan bpjs kesehatan kelas 3. menurut ahok, masyarakat menengah atas cenderung tidak ingin menggunakan fasilitas kelas 3, sehingga terdapat ruang kosong yang bisa dimanfaatkan untuk warga kurang mampu.
baca juga:peringatan hari pendidikan nasional 2024 upacara digelar dengan semangat pj bupati bacakan amanat menteri
"pembagiannya bagaimana tentu bisa ada yang kosong, yang bolong di situlah rumah sakit, rsud termasuk kecamatan harus bisa mendata. kalau memang masuk kelas 3 ya sudah kasih saja, kalau belum ada kartu, kita urus kartunya, itu dasar yang kita bikin," jelasnya.
namun, ahok menyadari bahwa masalah tidak berhenti di situ. berdasarkan pengalamannya di belitung timur, ia menemukan bahwa warga dengan ekonomi kurang baik sering kali kesulitan untuk pergi ke rumah sakit karena biaya transportasi dan makan.
"dengan pengalaman di belitung timur itu, ketika di jakarta, saya mengubah puskesmas kecamatan menjadi rumah sakit umum kecamatan, dengan pola seperti kita harapkan tidak ada orang-orang yang tercecer kalau sakit. tidak ada orang yang tidak berani opname ketika dia sakit, karena di kecamatan masih begitu dekat," ungkap ahok.
baca juga:tantangan lapangan kerja dan pendidikan di kabupaten kota empat lawang
selain itu, ahok menekankan pentingnya kemudahan bagi warga yang sakit untuk mendapatkan tempat rawat inap. ia mengakui adanya oknum rumah sakit yang kadang-kadang menyatakan tidak ada kamar yang tersedia. untuk mengatasi hal ini, ahok menerapkan digitalisasi agar semua orang bisa memantau ketersediaan kamar.
"itu memang kadang-kadang ada oknum-oknum tertentu dia bilang nggak ada kamar. lalu paham-paham terus dikasih kamar. di situ kita mulai berlakukan di tarakan kita mulai uji coba, di duren sawit, itu dengan digital jadi semua orang bisa lihat di hp, bisa di rumah sakit, ada berapa ranjang yang kosong," terangnya.
dengan langkah-langkah ini, ahok berharap dapat memastikan bahwa semua peserta bpjs kesehatan, terutama yang kurang mampu, dapat menerima pelayanan kesehatan yang memadai dan tidak ada yang terabaikan saat membutuhkan perawatan medis.(*)

Tag

Share